UMKM Pariwisata Didorong Manfaatkan Kredit Usaha Rakyat
Pembangunan kawasan wisata diyakini bakal mendongkrak kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor itu diharapkan memaksimalkan peluang itu. Salah satunya memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk mengembangkan usaha.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
LABUAN BAJO, KOMPAS — Pembangunan kawasan wisata diyakini bakal mendongkrak kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor itu diharapkan memaksimalkan peluang tersebut. Salah satunya memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk mengembangkan usaha.
Akan tetapi, belum semua pelaku usaha pariwisata mengetahui akses kredit usaha rakyat (KUR) itu. Oleh karena itu, sosialisasi perlu terus digencarkan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan pinjaman modal dari bank dengan bunga 7 persen.
Kementerian Pariwisata turut menyosialisasikan program KUR sektor pariwisata. Salah satunya mempertemukan bank dan pelaku usaha di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (26/3/2019).
Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Tiga kawasan lainnya ialah Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika.
”Pertanyaan yang selalu muncul, jika dilakukan pembangunan destinasi wisata, apa manfaatnya untuk masyarakat sekitar? KUR ini dapat dimanfaatkan UMKM untuk meningkatkan skala usahanya,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya, Selasa.
KUR pariwisata disebutkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menko Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Terdapat 13 bidang usaha yang dapat mengakses KUR pariwisata itu, antara lain kuliner, penginapan (home stay), dan suvenir. Peningkatan kapasitas UMKM dan bidang usaha lainnya diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kawasan wisata.
KUR ini dapat dimanfaatkan UMKM untuk meningkatkan skala usahanya.
”Contohnya di Danau Toba di mana PAD (pendapatan asli daerah) beberapa kabupaten/kota di sekitarnya naik hingga 80 persen. Efek positif ini juga dapat dirasakan di destinasi wisata lainnya yang sedang dikembangkan,” ujarnya.
Arief mengatakan, penyaluran KUR sektor pariwisata masih minim, sekitar Rp 123 miliar. Padahal, total penyaluran KUR semua sektor mencapai Rp 140 triliun. ”KUR sektor pariwisata ini tergolong baru. Perlu terus disosialisasikan agar pelaku usaha paham memanfaatkannya,” ujarnya.
Dengan sosialisasi intens, penyaluran KUR pariwisata diyakini dapat meningkat. Arief berharap jumlahnya mencapai Rp 14 triliun pada 2020. ”Setidaknya Rp 10 triliun. Pariwisata merupakan sektor strategis karena berdampak terhadap banyak bidang usaha. Jadi, program ini akan digaungkan sehingga penyaluran KUR-nya meningkat,” ujarnya.
Minimnya penyaluran KUR sektor pariwisata juga diutarakan CEO Bank BNI Regional Bali-Nusa Tenggara Suhardi Petrus saat sosialisasi kepada pelaku usaha di Labuan Bajo. Dia mengatakan, pihaknya baru menyalurkan KUR itu kepada 14 debitor di Manggarai Barat.
Menurut Petrus, selain program yang masih baru, masyarakat di Labuan Bajo juga perlu beradaptasi untuk beralih ke sektor wisata. Sebab, sebagian dari mereka masih menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai pekerjaan utama.
”Kami berharap semakin banyak warga mengakses layanan KUR pariwisata. Sebab, potensi wisata di sini luar biasa. Masyarakat setempat harus memaksimalkan potensi itu,” ucapnya.
Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula menyambut baik program KUR pariwisata itu. Sebab, pihaknya sudah menetapkan pariwisata sebagai sektor utama seiring dengan pembangunan kawasan Labuan Bajo.