Gubernur Riau: Saya Terbiasa Berlari Kencang, Pegawai Saya Kedodoran
Sebulan dilantik menjadi Gubernur Riau, Syamsuar melakukan gebrakan yang di antaranya membuat ketar-ketir pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sebulan dilantik menjadi Gubernur Riau, Syamsuar melakukan gebrakan yang di antaranya membuat ketar-ketir pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai nakhoda baru, Syamsuar berkeinginan dana yang tertuang dalam APBD Riau lebih prorakyat.
Syamsuar juga menekankan, semua program organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus dirampingkan agar dananya dapat dialihkan pada program kerja yang nyata dirasakan rakyat.
Seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta, 20 Februari 2019, Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution langsung menyambangi KPK untuk meminta wejangan agar pemerintahannya dapat terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjerat tiga gubernur Riau terdahulu. Sebagai contoh buat pejabat lain, jauh hari sebelum dilantik, Syamsuar sudah memindahkan putra kandungnya, yang menjadi aparatur sipil negara di Pemerintah Provinsi Riau, ke Pemprov Kepulauan Riau.
Seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta, 20 Februari 2019, Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution langsung menyambangi KPK untuk meminta wejangan agar pemerintahannya dapat terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjerat tiga gubernur Riau terdahulu.
Di sela-sela kesibukan Syamsuar, Kompas bersama satu media daring dari Jakarta berkesempatan melakukan wawancara di rumah dinasnya pada Kamis (21/3/2019) malam. Ia meluangkan waktu selama 30 menit karena setelah itu Syamsuar masih menerima tamu dari sebuah organisasi kemasyarakatan.
Dalam beberapa kesempatan, Anda mengatakan APBD Riau 2019 yang disusun gubernur terdahulu belum sesuai dengan misi Anda. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi persoalan itu?
Selama satu bulan ini, saya meminta semua OPD untuk merampingkan program, terutama yang tidak jelas arahnya. Pekan lalu, saya menyempatkan waktu selama satu hari penuh dari pagi sampai sore untuk memperbaiki program di tiap OPD. Saya meminta OPD membuat program lebih realistis. Namun, setelah saya cek hasilnya, ternyata belum banyak berubah. Saya kecewa karena masih ada kegiatan mubazir yang tidak sesuai realitas.
Apa contoh kegiatan mubazir itu?
Misalnya di dinas pendidikan terdapat anggaran yang terkesan dibuat-buat. Ada kegiatan di dalam kegiatan yang sengaja dibuat untuk kepentingan pegawai. Saya mau efisiensi. Namun, kendalanya, pegawai belum mengerti kemauan saya.
(Syamsuar tidak memberi informasi konkret tentang kegiatan di dinas pendidikan. Namun, seorang pejabat kepercayaannya memberi contoh, di Dinas Pendidikan Riau terdapat kegiatan membangun pagar sekolah senilai X. Di dalam kegiatan pembangunan pagar ternyata ada kegiatan pendamping, seperti studi banding pejabat, perjalanan dinas, dan berbagai hal yang anggarannya hampir sama dengan pembangunan pagar. Pembangunan pagar tetap dilanjutkan, tetapi semua kegiatan pendampingan dihapus).
Apa lagi yang Anda lakukan?
Saya sudah meminta mengurangi perjalanan dinas, apalagi ke luar negeri. Barusan ini saya mencoret permintaan kepala biro humas yang akan mengikuti acara di luar negeri. Saya meminta semua kepala dinas tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kalau tidak sangat penting.
Saya juga sedang mengurangi jumlah OPD. Ada sembilan OPD yang akan diciutkan menjadi lima. Beberapa dinas saya gabung menjadi satu. Namun, saya membentuk kembali dinas perkebunan yang saya rasa sangat diperlukan di Riau. Saya meminta izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciutkan 12 cabang dinas pendidikan dari 12 kabupaten/kota se-Riau menjadi empat saja. Beberapa UPT (unit pelaksana teknis) di daerah juga akan saya hapus. Efisiensi anggaran akan dialihkan untuk pembangunan.
Efisiensi apa lagi yang Anda mau lakukan?
Saya sedang menertibkan penggunaan mobil dinas. Saya mendapat laporan, masih ada pejabat memakai dua sampai tiga mobil dinas. Ada pula yang tidak patut mendapat mobil dinas diberi mobil. Ada pejabat yang tidak lagi menjabat, mobil dinasnya tidak diserahkan kepada penggantinya. Saya sudah meminta semua pejabat melaporkan mobil dinasnya. Hal ini menjadi sorotan di BPK.
Anda sendiri disebutkan memiliki lima mobil dinas?
Benar. Namun, semua mobil itu merupakan peninggalan gubernur sebelumnya. Ada mobil keluaran tahun 2012 dari era Gubernur Rusli Zainal sampai 2017. Saya akan mengurangi mobil dinas gubernur dan tidak akan membeli mobil baru. Pada APBD 2019 terdapat anggaran pembelian mobil baru gubernur senilai Rp 1,5 miliar, tetapi saya menolak.
Riau masih memiliki kendala dalam perizinan. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut?
Benar, soal kemudahan perizinan harus diperbaiki. Saya mendapat laporan, beberapa dinas masih memegang izin atau rekomendasi teknis, padahal sudah ada badan pelayanan satu pintu. Saya sudah menandatangani peraturan gubernur untuk mencabut semua wewenang dinas dan instansi lain dalam hal perizinan dan menyerahkannya kepada dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu (DPMPSP). Saya sudah bilang kepada Bu Eva (Eva Revita, Kepala DPMPSP Riau), kalau ada kepala dinas yang menolak, beri tahu saya.
Sewaktu menjadi Bupati Siak, semua perizinan saya serahkan kepada pelayanan terpadu satu pintu sejak tahun 2012. Waktu itu belum banyak bupati di Indonesia yang menyerahkan izin itu.
(Syamsuar menjadi Bupati Siak dua periode, yaitu 2011-2016 dan 2016-2021, tetapi kemudian terpilih menjadi gubernur pada 2019). KPK pernah bertanya mengapa perizinan yang dipegang bupati diserahkan kepada pihak lain. Syamsuar menjawab bahwa urusan bupati sudah banyak.)
Riau memiliki sejarah panjang dalam kebakaran lahan dan hutan. Apa yang ingin Anda lakukan dalam masalah itu?
Saya malu Riau terus-menerus menjadi sorotan dalam kebakaran lahan dan hutan. Anehnya, tidak ada anggaran untuk satuan tugas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Riau. Selama ini, kalau ada kebakaran, Riau selalu meminta dana ke pusat. Sekarang saya meminta BPBD dan dinas kehutanan menganggarkan biaya satgas karhutla. Boleh saja (Riau) meminta dana dari pusat, tetapi kami harus memiliki anggaran sendiri juga.
Salah satu janji kampanye Anda adalah membenahi pertanian tanaman pangan di Riau?
Saya sudah bertemu dengan Pak Gatot (Direktur Jenderal Tanaman Pangan S Gatot Irianto). Beliau berjanji membantu Riau. Kalaupun Riau belum mampu swasembada beras, minimal terdapat peningkatan produksi panen. Kemarin saya bertemu dengan Asian Agri (perusahaan perkebunan kelapa sawit) untuk membantu petani yang melakukan peremajaan sawit agar melakukan tumpang sari dengan padi gogo. Kami pernah melakukannya di Dayun (Siak), produksinya mencapai 6 ton per hektar. Petani sangat terbantu karena produksi padi dapat menjadi pendapatan di saat tanaman sawit belum panen.
Bagaimana dengan komoditas pertanian lain?
Saya baru saja bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Pekanbaru. Saya sampaikan kepada Ibu Rini bahwa terdapat kebun kelapa di Indragiri Hilir seluas 450.000 hektar, tetapi petaninya menjerit karena harga kelapa hanya Rp 600 per butir. Hanya ada satu perusahaan besar yang mendikte harga. Ibu Rini sudah berpesan kepada Dirut PTPN III (holding PT Perkebunan Nusantara) dan Dirut PTPN V di Riau untuk membantu.
Apa lagi prioritas Anda dalam 100 hari kerja pertama?
Saya ingin menambah luas perhutanan sosial di Riau. Saya sudah menghubungi Menteri Kehutanan untuk membantu warga Riau mendapat kesempatan mengelola hutan. Namun, ada persoalan, perda Riau sebelumnya mewajibkan keterlibatan DRPD dalam perhutanan sosial. Kalau memungkinkan, kami segera mengubah aturan itu.
Apa persoalan yang Anda hadapi dalam sebulan pertama menjadi Gubernur Riau?
Saya terbiasa berlari kencang, tetapi pegawai saya kedodoran tidak mampu mengikuti. Terkadang saya masih bekerja sendiri. Saya harus melakukan pembenahan. Dapat satu persoalan, langsung dikerjakan. Saya sedang mencari pembantu yang sesuai dengan misi saya, tetapi tidak bisa cepat karena ada proses. Banyak pegawai yang pandai, tetapi lebih suka mementingkan diri sendiri.