Indonesia Kekurangan Peta Skala Besar

ARSIP BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Tampilan hasil pencitraan kawasan Jijiem Bandar Baru Pidi Jaya, Aceh sebagai informasi geospasial.

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia kekurangan peta geospasial skala besar dengan skala 1:5.000 sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan. Dari 514 kabupaten/kota yang ada, ketersediaan peta skala besar sampai saat ini masih di bawah dua persen. Lambannya penyusunan peta skala besar disebabkan karena terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, serta sistem kelembagaan.

Peta skala besar sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) serta pembentukan peta tematik, seperti peta rawan kebencanaan dan peta kepadatan penduduk. Untuk itu, pembuatan peta ini semakin mendesak untuk menjadi program prioritas nasional.

“Peta skala besar sangat mendesak, terutama untuk pembangunan infrastruktur di setiap wilayah. Bahkan, pembangunan infrastruktur butuh peta skala 1:1.000. Dalam rekomendasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, kami telah memprioritaskan penyediaan data geospasial skala besar,” ujar Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)Hasanuddin Z Abidin dalam Rapat Koordinasi Nasional BIG di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Ia berharap, proses pembuatan peta skala besar tersebut bisa dimulai pada 2020 dan ditargetkan selesai pada 2023. Meski begitu, keberhasilan ketersediaan peta ini untuk seluruh wilayah di Indonesia bergantung pada dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sistem kelembagaan yang berjalan.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Hasanuddin Z Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial

Tiga hal itu saat ini menjadi kendala paling utama dalam proses penyediaan data dan informasi geospasial di Indonesia. Hasanuddin berpendapat, penyediaan peta geospasial skala besar tidak bisa ditangani oleh BIG saja. Kerja sama antarkementerian dan lembaga serta pihak swasta sangat diperlukan sebagai upaya percepatan.

Terkait sumber daya manusia, Hasanuddin menyebutkan, Indonesia kekurangan sekitar 20.000 tenaga geospasial mulai dari tingkat SMK sampai sarjana. Selain itu, jumlah perusahan surveyor sebagai pihak ketiga masih sangat sedikit. Dari 100 perusahaan surveyor yang ada, hanya 30 perusahaan yang aktif. Perusahaan ini dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan survei pemetaan, pengolahan data, dan penyebaran informasi geospasial.

“Kelembagaan juga kritis saat ini. Indonesia itu sangat besar, tidak mungkin hanya dikelola oleh BIG pusat. Kami dorong ada dinas informasi geospasial di daerah agar masalah bisa cepat diatasi. Masalah geospasial lebih banyak di daerah, seperti masalah pertambangan, perkebunan, dan bencana,” kata Hasanuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, penyediaan data dan informasi geospasial memiliki peran signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pendekatan tematik, holistik, intergratif, dan spasial tidak akan terlaksana baik tanpa ketersediaan data dan informasi geospasial.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

“Penyiapan peta dengan skala besar sangat diperlukan untuk mendorong percepatan daerah dalam menyiapkan rencana detail tata ruang (RTDR). Keterbatasan data ini yang menyebabkan masih sedikit daerah yang melaporkan RTDR,” katanya.

Ia menyampaikan, SDM di bidang geospasial yang berkualitas diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, pemanfaatan alternatif pendanaan di luar APBN, seperti dari APBD, perlu lebih maksimal digunakan.

Peta rawan bencana

Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim BIG Ferrari Pinem, ketersediaan peta skala 1:5.000 sangat dibutuhkan untuk membuat peta tematik, seperti peta rawan bencana. Peta tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana di setiap wilayah.

Ia mengatakan, peta rawan bencana bisa mendukung dalam empat tahap dalam siklus kebencanaan, mulai dari prabencana, kesiapsiagaan, tanggap bencana, dan rehabilitasi rekonstruksi. “Seluruh empat tahap ini butuh informasi geospasial,” katanya.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Ferrari Pinem, Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim BIG

Pada tahap prabencana misalnya, informasi geospasial dibutuhkan untuk memberikan informasi terkait daerah-daerah yang memiliki potensi bencana. Dari data ini pula bisa dimanfaatkan untuk menjadi instrumen dalam mendukung kesiapsiagaan dan tanggap bencana ketika bencana terjadi.

Sementara, pada tahap rehabilitasi dan rekontruksi, informasi geospasial digunakan untuk menyusun pengendalian tata ruang setelah bencana terjadi.

Ferrari menyebutkan, berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia, dari 317 kabupaten/kota yang terindikasi rawan banjir, baru 260 kabupaten/ kota yang telah memiliki peta geospasial rawan bencana. “Targetnya tahun ini, peta untuk wilayah di Papua bisa selesai,” katanya.