Golkar Pecat Bowo Sidik Pangarso

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus (kedua dari kanan) dalam jumpa pers didampingi  Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (kiri), di Jakarta, Kamis (28/3/2019) sore. Jumpa pers mengumumkan keputusan partai memecat kadernya yang menjabat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso setelah Bowo ditangkap  Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat dalam kasus suap distribusi pupuk.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memberhentikan Bowo Sidik Pangarso dari jabatan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I Partai Golkar. Tak hanya itu, Bowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat kasus suap distribusi pupuk, Rabu (27/3/2019) malam, juga akan ditarik dari DPR.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, di Jakarta, Kamis (28/3/2019) sore, mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan dasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

”Ini untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan guna menyelesaikan masalah pribadinya,” katanya. Lodewijk didampingi Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily.

Kami tidak ingin kader dan caleg Golkar terpengaruh (dengan ditangkapnya Bowo) sehingga kami sudah melakukan langkah-langkah antisipatif.

Lodewijk mengatakan, dengan semakin mendekatnya hari pemungutan suara pada 17 April, jabatan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I tidak dapat dibiarkan kosong. Untuk itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menunjuk Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Nusron Wahid untuk menggantikan Bowo.

”Kami tidak ingin kader dan caleg Golkar terpengaruh (dengan ditangkapnya Bowo) sehingga kami sudah melakukan langkah-langkah antisipatif,” ujar Lodewijk.

Kompas

Nusron Wahid

Lodewijk meyakini kasus Bowo tidak akan menurunkan dukungan masyarakat kepada Golkar. ”Kasus yang dihadapi (Bowo) tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar,” kata Lodewijk.

Dia pun mengatakan, Golkar menyesalkan tindakan Bowo karena telah melanggar komitmen untuk mewujudkan partai yang bebas dari praktik korupsi.

Terlebih lagi, melalui Surat Edaran Nomor INT.00.2018/FPG/DPR-RI/V/2018 yang ditandatangani  Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Partai Golkar telah mengimbau seluruh anggota fraksinya untuk tidak melakukan korupsi dan melanggar Pakta Integritas yang sudah ditandatangani seluruh pengurus DPP Partai Golkar.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus

Lodewijk berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kader Partai Golkar yang lain, terutama yang maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019 untuk tidak melakukan praktik korupsi. ”Partai Golkar tidak akan menoleransi kader yang melakukan tindakan koruptif dan kami akan memberikan sanksi yang tegas,” kata Lodewijk.

Bowo diperkirakan terlibat dalam kasus suap jasa angkut pupuk. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar ini ditangkap KPK pada Rabu malam hingga Kamis dini hari bersama tujuh orang lainnya, termasuk satu direksi badan usaha milik negara (BUMN) bidang pupuk.

Baca juga: KPK Tangkap Anggota DPR dan Direksi BUMN Terkait Dugaan Suap Jasa Angkut Pupuk

Penangkapan Bowo dan direksi BUMN ini menjadi rentetan terakhir politisi dan petinggi BUMN yang ditangkap  KPK. Pada pekan lalu, direksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro juga tertangkap tangan menerima suap pengadaan peralatan perusahaan baja tersebut.

Pekan sebelumnya, anggota DPR yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy juga ditangkap atas dugaan terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan Kementerian Agama.