Indonesia-Australia Bahas Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Australia mendukung Indonesia meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas sektor transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, terutama menyangkut keselamatan dan keamanan transportasi.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terus membina kerja sama dan kemitraan terkait keselamatan dan keamanan sektor transportasi. Australia mendukung Indonesia meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas sektor transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara, terutama menyangkut keselamatan dan keamanan transportasi.
Pip Spence, pimpinan delegasi Australia, yang juga Wakil Sekretaris Departemen Infrastruktur, Pengembangan Regional, dan Perkotaan, menyatakan, Australia memandang penting kerja sama dengan Indonesia sebagai negara bertetangga. Kerja sama Australia-Indonesia dalam peningkatan dan pengembangan keselamatan dan keamanan di sektor transportasi sudah berjalan lama.
”Pertemuan ini meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin lama. Kami melihat banyak peluang bekerja sama di masa depan,” kata Spence dalam pembukaan pertemuan bilateral Forum Sektor Transportasi Indonesia-Australia 2019 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (28/3/2019). Dalam forum bilateral sektor transportasi tersebut, Australia dan Indonesia sama-sama sebagai co-chair, atau pimpinan bersama.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyatakan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam sektor transportasi sudah berlangsung sejak 2004, yang ditandai pengaturan paket bantuan keselamatan dan keamanan transportasi Indonesia, khususnya transportasi laut dan penerbangan sipil. Kerja sama antara Indonesia dan Australia, menurut Djoko, kembali diperkuat dan dikembangkan menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara kementerian perhubungan kedua negara.
”Sebagai negara bertetangga penting saling mendukung dan bekerja sama,” kata Djoko seusai pembukaan forum tersebut. Dalam forum sektor transportasi di Bali itu, Australia mengisyaratkan dukungannya terhadap Indonesia terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO).
”Hal (dukungan Australia) itu menjadi kredit poin bagi Indonesia dalam pencalonan dewan IMO. Harapannya, dukungan itu dapat dieksekusi pada saatnya nanti,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, Indonesia berkepentingan menjadi anggota dewan IMO agar Indonesia tetap memiliki suara dalam penentuan kebijakan dunia terkait keselamatan transportasi. Adapun sidang majelis IMO direncanakan digelar pada November 2019. ”Keanggotaan dalam dewan IMO bagi Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayahnya mencapai satu per delapan keliling bumi,” katanya.
Polusi laut
Bersamaan dengan pertemuan Forum Sektor Transportasi Indonesia-Australia 2019 di Bali dilangsungkan pula pertemuan perdana antara Indonesia dan Australia membahas kerja sama komite polusi laut (Marine Pollution Committee) di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (27/3/2019).
Hasil pertemuan tentang polusi laut antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Otoritas Keselamatan Maritim Australian (AMSA) disampaikan Ahmad, Ketua Delegasi Indonesia untuk Kelompok Kerja Transportasi Laut, yang juga Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, dalam forum pertemuan pada Kamis (28/3/2019).
Menurut Ahmad, Australia mendukung program proyek percontohan pendirian fasilitas penerimaan limbah dari laut di lima pelabuhan yang sudah memiliki fasilitas pengelolaan limbah, yaitu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur; Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur; Pelabuhan Dumai, Riau; dan Pelabuhan Benoa, Bali. ”Proyek percontohan di lima pelabuhan itu diusulkan dilaksanakan selama periode 2019 hingga 2020 serta dapat dikembangkan ke pelabuhan lain dan dilanjutkan pada masa depan,” kata Ahmad.
Pengembangan fasilitas pengelolaan limbah dari laut di lima pelabuhan percontohan itu diharapkan meningkatkan kemampuan pengelolaan limbah dari kapal, aktivitas pelabuhan, serta kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di lepas pantai. Fasilitas penerimaan limbah dari laut itu bertujuan agar pelabuhan memiliki sarana mengumpulkan residu dan sampah yang dihasilkan kapal laut ataupun kegiatan di pelabuhan.
Ahmad menerangkan, pertemuan perdana komite polusi laut di Bali adalah tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MOU) tentang kesiapsiagaan dan respons terhadap polusi laut lintas batas negara (transboundary marine pollution preparedness and response) antara Indonesia dan Australia pada 2018 di Bali.