Infrastruktur Fisik Masih Jadi Prioritas

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini (kanan).

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur fisik tetap menjadi prioritas pemerintah meskipun fokus kebijakan tahun ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang dibangun menitikberatkan pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prioritas pemerintah tahun 2019 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, itu bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik dihentikan. Infrastruktur, terutama layanan dasar, tetap akan dibangun di berbagai pelosok negeri untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pentingnya pembangunan infrastruktur juga tecermin dalam peringkat daya saing global yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF). Indonesia menduduki peringkat ke-71 pada bidang infrastruktur, lebih rendah dibandingkan Malaysia peringkat ke-32 dan Singapura peringkat ke-1.

”Kita masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan. Ini bukan kemewahan, tetapi keharusan,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci satu dasawarsa PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Indonesia, kata Sri Mulyani, membutuhkan dana lebih dari Rp 5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur periode 2015-2019. Anggaran sebesar itu tidak bisa hanya mengandalkan APBN yang ruang fiskalnya terbatas. Pemerintah mesti berupaya mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Alokasi dana pembangunan infrastruktur dalam APBN 2014-2019

Mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia diperkirakan membutuhkan dana Rp 5.500 triliun untuk membangun infrastruktur hingga 2019. Namun, hanya Rp 2.760,9 triliun yang bisa disediakan pemerintah. Dana tersebut dialokasikan melalui APBN dan APBD.

Pembangunan infrastruktur yang masih menjadi prioritas pemerintah juga tecermin dalam APBN. Alokasi dana pembangunan infrastruktur terus meningkat sejak tahun 2014 yang mencapai Rp 154,7 triliun, naik menjadi Rp 415 triliun pada tahun 2019.

Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu melalui PT SMI mengembangkan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tidak membebani APBN. Kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional ditingkatkan dengan memperkecil risiko, misalnya, terkait kerangka hukum, akuisisi lahan, studi kelayakan, kesiapan teknis, hingga dampak sosial.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, sejak didirikan Kemenkeu pada 2009, PT SMI kini sudah memfasilitasi pembiayaan 261 proyek infrastruktur senilai Rp 1.151,8 triliun yang terdiri dari pembiayaan dan investasi proyek komersial dan pemerintah daerah, penugasan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta proyek jasa konsultasi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Proyek pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/3/2019). Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) II yang menghubungkan Bandara Soekarno Hatta-Kunciran-Serpong-Cinere-Jagorawi-Cibitung-Cilincing-Tanjung Priok.

”Sejauh ini sektor pembiayaan infrastruktur masih didominasi bidang konektivitas, seperti jalan raya, jalan tol, dan ketenagalistrikan,” kata Emma.

Emma mengatakan, pembangunan layanan dasar tetap menjadi prioritas tahun ini. Tujuannya untuk mencapai program tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang sudah disepakati seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Bidang kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama pemerintah.

Dampak ekonomi

Menurut Emma, prioritas dalam pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan juga bagian dari upaya mendukung kesiapan Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0. Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang mesti diatasi adalah persoalan kurang gizi atau tengkes (stunting) dan perbaikan skor Programme for International Students Assessment (PISA).

”Kami sedang meramu beberapa konsep bagaimana PT SMI bisa mengatasi kedua permasalahan itu. Misalnya, persoalan stunting yang terkait infrastruktur air bersih,” ujar Emma.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci satu dasawarsa PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Di sisi lain, kata Emma, pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhitungkan biaya, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Menurut perhitungan PT SMI, dampak berganda yang dihasilkan mencapai 18,14 kali terhadap modal yang disetor, serta 6,03 kali terhadap komitmen proyek.

Inovasi pendanaan yang dilakukan PT SMI antara lain melalui penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (green bond), program SDGs Indonesia One, lindung nilai (hedging) syariah, medium-term notes (MTN) dollar AS, serta pendanaan proyek ramah lingkungan (green climate fund/GCF).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, Revolusi Industri 4.0 menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan diarahkan pada bagaimana mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia. Ide-ide yang berkembang di generasi muda berupaya difasilitasi pemerintah sebaik mungkin.