Janji Kedua Capres Mengoptimalkan Teknologi Informasi di Pemerintahan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto serta moderator debat menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” saat mengawali debat keempat capres yang diselenggarakan KPU di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, menilai penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan sangat penting. Berangkat dari hal itu, keduanya berjanji jika kelak terpilih di Pemilu Presiden 2019, akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Hal ini mereka sampaikan secara terpisah saat menjawab pertanyaan terkait tema pemerintahan dalam debat keempat pada Pemilu Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019) malam.

”Ke depan, reformasi pelayanan lewat pelayanan berbasis elektronik dalam pemerintahan sangat diperlukan. Tak hanya digital, tetapi  kecepatan dalam pelayanan juga diperlukan,” kata Jokowi.

Baginya, negara yang baik bukanlah negara yang besar atau negara yang kuat, melainkan negara yang cepat, termasuk cepat dalam melayani masyarakat.

Lebih lanjut capres nomor urut 01 ini bertekad mengoptimalkan e-government atau pemerintahan berbasis digital, e-procurement atau pengadaan barang berbasis digital, e-budgeting atau penganggaran berbasis digital, dan e-planning atau perencanaan berbasis digital.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung pemangkasan 23 lembaga di pemerintahannya yang dianggap tidak perlu karena keberadaannya justru menghambat pelayanan publik.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menunjukkan amplop berisi daftar pertanyaan dalam debat keempat di Pilpres 2019 yang hanya diikuti  capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto, di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, juga menganggap teknologi informasi sebagai sesuatu yang vital di pemerintahan. Ini salah satunya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.

”Prabowo-Sandi akan menggunakan teknologi informasi untuk mencapai transparansi. Kami ingin pemerintahan efektif dan bersih dari korupsi dengan teknologi informasi ini,” ujar Prabowo.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi di pemerintahan harus disertai tujuan yang jelas. Sebab, baginya, percuma jika teknologi informasi digunakan, tetapi dampak dari penggunaan teknologi tersebut kekayaan Indonesia justru dibawa keluar dari Indonesia.

”Saya lebih baik pilih teknologi lama asal kekayaan Indonesia tidak keluar daripada pakai teknologi informasi, tetapi kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia,” kata Prabowo.