Penjelasan Detail Ditunggu

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan seusai debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

Penjelasan detail dari dua capres terkait isu ideologi dan pemerintahan amat dinantikan dalam debat hari ini. Dua hal itu belum secara detail dijabarkan dalam dokumen visi-misi.

JAKARTA, KOMPAS - Paparan program yang detail dari dua calon presiden dalam debat pada Sabtu (30/3/2019) ini, khususnya terkait pemerintahan bersih dan penguatan ideologi Pancasila, akan membantu pemilih dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2019.   Eksplorasi gagasan ini diperlukan karena dua isu tersebut belum detail dipaparkan dalam dokumen visi, misi, dan program kedua kandidat.

Debat antara dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, itu akan membahas masalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Berdasarkan hasil jajak pendapat dari survei Litbang Kompas, 26-27 Maret 2019, dengan melibatkan 509 responden di 16 kota besar di Indonesia, publik menilai isu pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penguatan ideologi Pancasila sebagai isu yang mendesak untuk diselesaikan.

Dalam dokumen visi, misi, dan program capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, kedua isu tersebut sudah disentuh. Terkait isu penguatan Pancasila, misalnya, Jokowi-Amin menyampaikan akan mengoptimalkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyiapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila, serta evaluasi regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, Prabowo-Sandi menawarkan kelompok kajian ekonomi Pancasila, serta konsorsium perguruan tinggi dalam pengajaran ekonomi Pancasila.

Di bidang pemerintahan bersih, Prabowo-Sandi menawarkan sistem pemerintahan cerdas (smart government) dengan menggunakan teknologi informasi. Pasangan ini juga menyampaikan gagasan reformasi birokrasi berkualitas.

Hal relatif serupa ditawarkan Jokowi-Amin, seperti tempat kerja berbasis teknologi informasi, pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik daring, serta sistem perekrutan aparatur sipil negara yang transparan.

SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS

Debat kedua pilpres 2019 dilaksanakan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Mirip

Kajian Litbang Kompas juga menunjukkan, tawaran dua pasangan calon itu dalam Pemilu 2019 relatif mirip dengan tawaran program yang disampaikan Jokowi dan Prabowo saat mereka tampil dalam debat Pilpres 2014, persisnya pada 9 Juni 2014 dan 22 Juni 2014.

Terkait ideologi, lima tahun lalu Jokowi dan Prabowo sama-sama menegaskan bahwa Pancasila mutlak dipertahankan. Sementara terkait pemerintahan bersih, mereka sama-sama melontarkan gagasan penggunaan teknologi informasi dan sistem pemerintahan yang terbuka.

Terkait hal itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Jumat (29/3/2019), saat dihubungi dari Jakarta, mendorong agar Jokowi dan Prabowo benar-benar secara detail memaparkan program saat debat.

Azyumardi menilai, selama ini   pembahasan terkait ideologi cenderung tak bergeser dari tataran retorika. Padahal, publik menunggu sikap dan program para capres mengenai hal itu. Publik, antara lain, ingin tahu bagaimana Pancasila direvitalisasi dan diresosialisasi.

”Bagaimana garis besar yang akan mereka lakukan dalam lima tahun mendatang, itu yang harus dipaparkan kedua kandidat. Tidak cukup dengan retorika, tetapi harus jelas bagaimana caranya, pendekatannya, dan upaya-upaya politik yang dilakukan guna membuat arahan dan panduan itu fungsional sebagai suatu program,” kata Azyumardi.

Pengajar politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati, menambahkan, para kandidat juga harus menjelaskan ideologi dalam konteks politik global. Terlebih, kini di sejumlah negara tumbuh ideologi yang cenderung populis.

Publik amat menunggu penjelasan dari para kandidat tentang bagaimana mereka memandang populisme sebagai suatu fenomena dunia, dan bagaimana Indonesia di bawah kepemimpinan mereka akan menghadapi arus ideologi itu.

Sementara itu, terkait isu pemerintahan, menurut Azyumardi, untuk bisa bersaing dan kompetitif di dunia global, reformasi birokrasi harus diakselerasi. Saat ini, tujuan pemerintahan yang bersih belum tercapai, yang antara lain ditandai dengan masih banyaknya pejabat publik yang ditangkap karena kasus korupsi.

”Hal yang selalu menjadi pertanyaan publik, bagaimana kedua kandidat memberantas korupsi, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif? Ini karena pemerintahan yang bersih adalah modal utama membangun daya saing dalam kompetisi dunia. Juga harus disampaikan, bagaimana kerja sama antara lembaga pemberantasan korupsi dan masyarakat sipil mesti digalang,” katanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di antara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelum dimulainya debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

Pertahanan dan keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, jajak pendapat Kompas menunjukkan ada tiga hal yang perlu diprioritaskan untuk dikerjakan, yakni profesionalisme TNI-Polri, konflik antarmasyarakat, serta peningkatan kualitas alat utama sistem persenjataan. Sementara di bidang hubungan internasional, tiga hal yang dianggap penting ialah peran Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pergaulan presiden di dunia internasional, serta keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Terkait pertahanan keamanan, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, Jokowi akan melanjutkan reformasi TNI-Polri. Hal itu terutama dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme TNI-Polri, meningkatkan kepercayaan publik ke aparat keamanan, menekan budaya koruptif dan kekerasan, serta memperkuat sinergi TNI-Polri.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menuturkan, Prabowo akan memperbaiki profesionalisme TNI-Polri guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam isu hubungan internasional, Ace menuturkan, dalam satu periode pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berperan aktif dalam pergaulan internasional dan forum internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.

Komunikasi dan wibawa Indonesia di forum dunia, kata Dahnil, akan diperbaiki Prabowo. Prabowo akan selalu hadir dalam pidato resmi di PBB. Isu utama yang akan ditawarkan Prabowo kepada masyarakat internasional adalah komitmen untuk menjadi jembatan komunikasi antara dunia Islam dan Barat guna melahirkan pemahaman bersama demi mewujudkan perdamaian dunia.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Visualisasi 1, debat capres 1