Mendikbud: Maksimalkan Peran Komite Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy meminta pengelola sekolah memaksimalkan peran komite sekolah dan ikatan alumni untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain untuk menambah fasilitas pendidikan.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (bertopi) meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hari pertama tingkat SMA di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/4/2019).

MAKASSAR, KOMPAS — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta pengelola sekolah memaksimalkan peran komite sekolah dan ikatan alumni untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain untuk menambah fasilitas pendidikan. Melalui komite, pihak sekolah bisa menerima bantuan yang sifatnya sukarela dari sejumlah pihak.

”Kami masih banyak mendapat keluhan dari kepsek (kepala sekolah) soal anggaran atau penambahan fasilitas di sekolah, seperti komputer. Hal seperti ini kami jadikan catatan dan agenda untuk bisa masuk dalam kebijakan (anggaran) ke depan. Namun, tentu saja ini tak bisa hanya satu pihak, yakni pemerintah. Berbagai pihak bisa dilibatkan,” tutur Muhadjir di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/4/2019).

Muhadjir meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di beberapa sekolah di Makassar. Ia juga memantau pelaksanaan dari beberapa kabupaten melalui fasilitas telekomunikasi.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepsek menyampaikan keluhan soal terbatasnya fasilitas seperti komputer meja atau komputer jinjing yang digunakan untuk UNBK. Sebagian yang digunakan saat ini adalah pinjaman milik siswa.

Menurut Muhadjir, soal penambahan fasilitas, pihak sekolah bisa lebih maksimal melibatkan peran komite sekolah. ”Kita berharap swadaya sekolah melalui komite sekolah masing-masing. Pemberdayaan komite sekolah menjadi mutlak, termasuk memanfaatkan bantuan alumni,” katanya.

Ia menjelaskan, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, bantuan untuk sekolah yang sifatnya sukarela yang bersumber dari masyarakat, perusahaan, dan alumni dibolehkan.

”Itu bukan pungli (pungutan liar) dan punya dasar hukum. Tentu juga ada dari anggaran APBN, misalnya DAK (dana alokasi khusus) dan bantuan pusat langsung dari kementerian serta APBD,” ujarnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya juga sudah memikirkan soal ini. Pemprov Sulsel akan berbagi peran dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penambahan fasilitas pendidikan.

”Soal komputer, ini memang jadi persoalan sendiri. Kami ingin bekerja sama dengan kementerian. Kami juga berharap sekolah bisa punya standar yang sama di seluruh kabupaten/kota. Karena itu, persoalan ini jadi salah satu prioritas pemerintahan saya,” ujar Nurdin.

Di Sulsel, walau tak semua sekolah memiliki fasilitas komputer, sejak tahun lalu semua sekolah sudah melaksanakan UNBK secara penuh. Tahun ini, UNBK kembali dilakukan di seluruh sekolah, bahkan hingga pelosok terpencil dan pulau-pulau.

Selain bantuan komputer dari pemerintah, sejumlah sekolah juga melaksanakan UNBK dengan menumpang pada sekolah lain. Sebagian lagi membawa peralatan sendiri. Adapun di daerah terpencil, pemerintah turut membantu jaringan VSAT (satelit kecil) dan genset hingga peralatan listrik tenaga matahari.

”Hari pertama ini, dari laporan yang kami terima maupun hasil pemantauan jarak jauh, hasilnya lancar. Kami berharap situasinya sama hingga pelaksanaan UNBK berakhir,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo.