Hingga kini, belum ada perguruan tinggi Indonesia yang menembus peringkat 200 besar universitas terbaik dunia. Perguruan tinggi negeri badan hukum pun didorong untuk memacu publikasi internasional.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS - Hingga kini, belum ada perguruan tinggi Indonesia yang menembus peringkat 200 besar universitas terbaik dunia. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pun mendorong perguruan tinggi negeri badan hukum untuk memacu publikasi internasional.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Mohamad Nasir, di sela-sela Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019), mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri ialah salah satu jalan untuk mendongkrak peringkat.
Pada akhir 2016, Nasir pernah mewacanakan rektor atau pejabat perguruan tinggi diisi tenaga asing. "Namun, langsung banyak yang menentang. Karena itu, jalan keluar masalahnya dengan meningkatkan publikasi internasional. Dengan publikasi, kita akan dapat prioritas di dunia," ujar Nasir.
Saat ini, ada 11 PTN-BH, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Sumatera Utara (USU).
Berdasarkan QS World University Ranking, UI kini menduduki peringkat 292 dunia, disusul ITB (359), UGM (391), Unpad (651-700), IPB (701-750), Unair (751-800), Undip (801-1000), dan ITS (801-1000). Ke depan, UI, ITB, dan UGM diharapkan masuk 200 besar dan PTN-BH lainnya masuk 500 besar.
Nasir menuturkan, saat ini, total alokasi APBN untuk 11 PTN-BH yakni Rp 5,19 triliun, sedangkan untuk 111 PTN non-badan hukum yakni Rp 12 triliun. "Dengan anggaran yang besar, perlu dilihat di mana yang terjadi pemborosan. Karena itu, penting untuk melakukan restrukturisasi organisasi," ujarnya.
Saat ini, PTN-BH seperti masih di tengah-tengah.
Ia menambahkan, harapan publik kepada PTN-BH ialah menjadi perguruan tinggi terdepan di Indonesia serta menjadi pemacu peningkatan daya saing dan kesejahteraan.
Nasir mengemukakan, pihaknya sudah berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Keuangan untuk memberi otonomi penuh kepada PTN-BH. "Tinggal pemerintah memberikan block grant. Namun, tetap ada target-target yang diharapkan," ujarnya.
Rektor Undip Yos Johan Utama menuturkan, pihaknya juga berharap ada otonomi penuh yang diberikan pemerintah. "Sebab, saat ini, PTN-BH seperti masih di tengah-tengah. Misalnya, riset sudah meningkat, tetapi masih terkendala masalah administrasi pertanggungjawaban," ujar Yos.
Menurut dia, apabila pendanaan dalam bentuk block grant, yang diutamakan adalah hasilnya. Dengan demikian, orientasinya kepada produk dan outcome dan tidak terjebak pada masalah prosedural.
Ketua MSA PTN-BH Priyo Suprobo menuturkan, pada sidang Komisi A dan B di Unair, sudah ada pembicaraan mengenai perampingan struktur orgranisasi yang terkait dengan fungsi. Pihaknya pun berharap ada surat edaran Menristekdikti sehingga PTN-BH memiliki pegangan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, peningkatan mutu dapat digenjot.