Sejumlah kementerian dan pemerintah daerah di Papua terlibat dalam rencana rehabilitasi cagar alam pascabanjir bandang. Dalam jangka pendek, pengungsi segera direlokasi.
SENTANI, KOMPAS— Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Cagar Alam Cycloop dan daerah aliran sungai di Jayapura direhabilitasi. Banjir bandang di sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura, 16 Maret 2019, jadi pelajaran berharga.
Data resmi yang dipegang Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan, kerugian akibat banjir bandang di Kabupaten Jayapura mencapai Rp 506 miliar, 105 orang meninggal di Kabupaten Jayapura dan 7 orang di Kota Jayapura. Fasilitas publik yang rusak adalah 7 jembatan, 21 kilometer jalan, 21 unit sekolah, 115 ruko, dan 5 tempat ibadah.
Selanjutnya, 291 rumah rusak berat, 209 rumah rusak sedang, dan 1.288 rumah rusak ringan. Selain itu, 1.639 rumah di pinggir Danau Sentani juga tergenang.
”Rehabilitasi Cycloop dan penataan daerah aliran sungai merupakan upaya jangka panjang, Ini akan berjalan cepat karena melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PUPR, Pemprov Papua, dan pihak-pihak lain,” kata Presiden Joko Widodo, Senin (1/4/2019), di sela-sela kunjungan ke Posko Pengungsian Toware, Kabupaten Jayapura, yang dihuni sekitar 500 pengungsi.
Berdasarkan data WWF Indonesia, hingga akhir 2018, sekitar 30 persen (9.470 hektar) kawasan Cycloop seluas 31.479,9 hektar dalam kondisi kritis. Tahun 2015, kondisi kritis seluas 1.500 ha.
Sebelum ke Toware, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana mengikuti penandatanganan kerja sama 17 lembaga untuk rehabilitasi Cagar Alam Cycloop serta DAS Sentani dan Tami di ruang tunggu VIP Bandar Udara Sentani.
Ke-17 pihak itu meliputi sejumlah kementerian, BNPB, Pemprov Papua, Pemkab dan Pemkot Jayapura, Universitas Cenderawasih, PT Freeport Indonesia, Dewan Adat Suku Sentani, Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, dan Dewan Persekutuan Gereja Papua.
Relokasi
Rehabilitasi itu, kata Jokowi, meliputi penghijauan di kawasan Cycloop dan penataan kembali DAS. Untuk jangka pendek, pengungsi di posko direlokasi ke lokasi permukiman yang aman dari banjir dan longsor.
”Penyediaan lahan merupakan tanggung jawab Gubernur Papua dan Bupati Jayapura. Setelah ada lahan, pemerintah pusat siap membangun permukiman bagi seluruh warga yang terkena dampak,” tutur Presiden.
Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, saat ini tim pemprov masih bernegosiasi dengan pemilik tanah. Direncanakan, lokasi hunian sementara terletak di sekitar Sentani yang bebas dari banjir dan longsor.
Di tempat yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR siap melakukan sejumlah langkah dalam rehabilitasi DAS, yakni normalisasi seluruh sungai, membuat cekdam atau bangunan pengendali banjir, membuat tanggul, dan mengarahkan aliran sungai ke jalur awalnya.
Sementara itu, terkait krisis air bersih pascabanjir bandang Sentani, kemarin, sejumlah mata air ditemukan. Salah satunya ada di sekitar Danau Sentani, tepat di tepi jalan raya menuju ke Bandara Sentani.
”Paling penting, masyarakat sudah mendapatkan air bersih. Mata air tersebut telah kami alirkan ke posko pengungsian,” ujar Kepala BNPB Doni Monardo. (FLO/E13)