Indonesia Harus Jadi Lebih Baik Pasca-Pemilu 2019

KOMPAS/LASTI KURNIA

Tokoh-tokoh lintas agama,  dari kiri ke kanan, rohaniwan Katolik, Romo Franz Magnis-Suseno; mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Dr Andreas A Yewangoe; Romo Guido Suprapto dari Konferensi Waligereja Indonesia; Kristan dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia; Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom; Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti; Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Imam Pituduh; Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Ketut Purwata, dan Handoyo dari Forum Masyarakat Katolik Jakarta menyampaikan pernyataan sikap terhadap sidang Mahkamah Kehormatan Dewan RI di Gedung PGI, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

JAKARTA,  KOMPAS  - Hajatan politik nasional dalam ajang Pemilu serentak 2019 harus bisa menjadikan Indonesia lebih baik dan maju. Pesta demokrasi di negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia ini juga penting dijaga agar tetap stabil dan aman karena kepentingannya bukan hanya bagi Indonesia, tetapi  juga bagi negara-negara lain.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Pituduh, Rabu (3/4/2019) menyebutkan  PBNU saat ini juga sudah berpikir tentang kondisi pascapemilu agar tidak memecah belah bangsa Indonesia.

“Pilpres tidak untuk memecah bangsa Indonesia,” sebutnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk mewaspadai keberadaan isu dari dalam maupun dari luar negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. “Tetap tenang dan berpartisipasi penuh untuk kontestasi politik. Yang hendak berusaha (untuk melakukan) people power jangan sampai dilakukan. Siapapun yang berusaha memporakporandakan Indonesia akan berhadapan dengan warga NU,” ujar Imam.

Ia juga menambahkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan pilpres sebagai sarana untuk mengekspresikan kondisi haus kekuasaan  semata. Imam mengajak untuk bersama-sama menunjukkan kedewasaan berpolitik untuk berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh, Imam menambahkan, saat ini ada empat hal yang mesti diperhatikan menjelang hari pencoblosan suara. Pertama, mendorong seluruh warga negara mempergunakan hak pilih, karena suara setiap warga menentukan bangsa dan negara.

Kedua, tetap waspada dan jangan sampai terprovokasi baik dari dalam maupun dari luar. Ini penting agar stabilitas keamanan, sosial, dan ekonomi bisa tetap terjamin.

Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan sesama warga bangsa. “Tetap utuh tidak tercerai berai meskipun berbeda pilihan,” sebutnya.

Adapun hal keempat adalah bagaimana berpikir tentang kondisi pascapemilu untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju. Pada saat itu, setelah hasilnya diterima dengan baik, semua elemen bangsa idealnya segera islah dan segala perbedaan mesti selesai.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan banner sosilisasi Pemilu 2019 menghiasi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Minggu (31/3/2019). Untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama yakni pada Rabu, 17 April 2019. Keputusan menyamakan jadwal pemilu ini diputuskan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu pada 23 Januari 2014.

Imam mengatakan, tidak perlu melakukan provokasi negatif dalam menyikapi hasil pemilu. Selain tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara, juga  berpotensi memicu perpecahan dan bisa memicu kekerasan yang berdampak buruk pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

“Siapapun yang berusaha memporakporandakan Indonesia akan berhadapan dengan warga NU,” ujar Imam. Ia menambahkan, jangan sampai pula ada agenda tertentu dari luar Indonesia yang bersifat merusak tatanan bernegara, dibawa ke dalam negeri.

Menurut Imam, hal ini penting karena Indonesia punya peran sebagai stabilisator di Asia dan Asia Tenggara. Hal ini menyusul jumlah penduduk Islam di Indonesia sebagai yang terbanyak di dunia serta negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

“Artinya, pesta demokrasi di Indonesia juga merupakan wajah umat Islam dunia,” sebut Imam.

Selain itu, stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia penting dijaga, karena jika tidak maka akan mengganggu negara-negara di sekitar. Ini masih ditambah dengan sejumlah investasi dari berbagai negara yang saat ini ada di Indonesia, “Indonesia harus stabil dan aman,” ujar Imam.

Jaga legitimasi

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate pada kesempatan terpisah di hari yang sama mengajak seluruh pemangku kepentingan dan partai politik untuk menjaga legitimasi pemilu. Hal itu disampaikan Johnny saat memberikan keterangan tatkala menanggapi temuan survei bertajuk “Dinamika Elektoral dan Arah Dukungan Swing dan Undecided Voters Jelang Pemilu Serentak 2019” yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia di Kantor Indikator Politik Indonesia di Jakarta.

Selain itu Johnny menambahkan, kelancaran dan keamanan pemilu juga wajib untuk dijaga bersama. Ia menyebut sebagian ajakan yang bersifat provokatif sebagai sesuatu hal yang antidemokrasi.

Sementara Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan pada kesempatan yang sama di Kantor Indikator Politik Indonesia menyoroti ihwal peran pengawas TPS di hari pencoblosan kelak. Ini terutama terkait dengan fungsi pengawas Bawaslu yang menurutnya juga penting untuk disurvei.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Sortir surat suara Pemilu di Balai Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.