JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan bidang pengelolaan sumber daya alam atau ekstraktif perlu lebih efisien dan mengembangkan produk hilir bernilai tambah pada masa transisi ke energi bersih. Dengan demikian, perusahaan diharapkan bisa menghasilkan produk energi dengan harga terjangkau oleh masyarakat.
Poin tersebut mengemuka dalam forum diskusi ”Energi untuk Kedaulatan Negeri” yang digelar di Jakarta, Selasa (2/4/2019). Hadir sebagai narasumber adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk Helmi Panigoro, dan Chairman Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Pandu Sjahrir.
Jonan menambahkan, Kementerian ESDM terus berupaya mempermudah investasi di sektor energi. Dalam pengadaan energi, seperti listrik, faktor ketersediaan dan keterjangkauan perlu jadi perhatian. Kini masih ada kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik Rp 550.000.
Saat ini, setidaknya ada 160.000 keluarga yang membutuhkan dukungan penyambungan listrik. ”Ini harus dikerjakan,” katanya. Dengan adanya listrik, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat, pendapatan, dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat.
Dalam penyediaan energi, terutama energi baru dan terbarukan (EBT), masalah keterjangkauan harga bagi masyarakat menjadi penting. Oleh karena itu, peningkatan daya beli masyarakat harus terus diupayakan.
Jonan menambahkan, dalam peningkatan efisiensi, perusahaan ekstraktif perlu mengembangkan hilirisasi. Industri pertambangan batubara, misalnya, tak cukup dengan menjual batubara mentah. Industri tambang batubara perlu diintegrasikan untuk menghasilkan produk hilir, seperti pembangkit tenaga listrik, bahan bakar pengganti elpiji atau dimethyl ether (DME), dan produk petrokimia.
Transisi energi
Satya mengungkapkan, energi bukan hanya merupakan suatu komoditas. Energi harus menjadi agen perubahan. Untuk itu, kehadiran pemerintah atau negara sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat.
Satya mencontohkan program elektrifikasi, jaringan gas untuk masyarakat (jargas) ataupun bahan bakar satu harga merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Hilmi mengatakan, saat ini terjadi transisi energi, yaitu dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, perusahaan, terutama di sektor minyak dan gas, perlu menentukan strategi jangka panjang.
Hilmi menambahkan, pemerintah perlu membuat iklim investasi menjadi menarik. Misalnya, fleksibilitas dalam bentuk kontrak karya. Dengan demikian, investor terdorong untuk meningkatkan produksi atau melakukan eksplorasi.
Investasi di sektor energi alternatif, seperti panas bumi, perlu terus dikembangkan. Untuk itu, peran teknologi di sektor energi sangat penting.