Pemprov NTT Yakinkan Pengusaha untuk Investasi Garam

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong dan meyakinkan pengusaha garam agar berinvestasi di daerah itu. Setelah PT Inti Daya Kencana di Malaka menginvestasi garam seluas 300 hektar, kini giliran PT Timor Livestock Lestari menginvestasi tambak garam seluas 600 ha.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua berproduksi pada 2014-2017. Kini, garam itu tidak berproduksi lagi karena bupati setempat tersandung kasus korupsi awal 2017. (Dokumen Pemkab Sabu Raijua, September 2016).

KUPANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong dan meyakinkan pengusaha garam agar berinvestasi di daerah itu. Setelah PT Inti Daya Kencana di Malaka menginvestasi garam seluas 300 hektar, kini giliran PT Timor Livestock Lestari menginvestasi tambak garam seluas 600 hektar.

Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar untuk mengembangkan garam. Gubernur NTT Viktor Laiskodat ketika mengunjungi tambak garam di Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang, Jumat (5/4/2019), mengatakan, potensi garam di NTT jangan sekadar dibanggakan, tetapi harus digarap sehingga bisa menempatkan NTT sebagai salah satu penghasil garam terbesar nasional.

”Potensi garam di NTT luar biasa. Hampir seluruh kabupaten/kota di NTT memiliki potensi garam itu, tetapi belum digarap secara serius. Pekan lalu saya mengunjungi lahan garam di Malaka yang sedang digarap PT Inti Daya Kencana. Luas lahan garam yang hendak digarap 300 hektar dan sudah dikerjakan 32 hektar. Tahun ini perusahaan tersebut berencana memproduksi sekitar 700 ton garam,” tutur Laiskodat.

Kini, giliran PT Timor Livestock Lestari yang beroperasi di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Perusahaan ini mengelola lahan seluas 600 hektar, dan sudah digarap seluas 20 hektar, serta mempekerjakan sekitar 100 warga lokal.

Laiskodat kemudian menyusuri wilayah pesisir Nunkurus untuk memastikan potensi garam di daerah itu. Ia berharap, masyarakat Desa Nunkurus tidak memaksakan kehendak, menuntut ganti rugi atas lahan tambak garam yang ada.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Salah satu titik lokasi tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, April 2018.

Pemprov NTT akan menangani setiap persoalan tanah terkait kehadiran perusahaan di daerah itu. Jika ada perusahaan yang serius berinvestasi di NTT, terutama berkaitan dengan potensi daerah, seperti garam, rumput laut, peternakan, pertanian, dan perkebunan, pemprov akan mendukung mereka.

Jika satu tahun NTT menyumbang 1 juta ton kebutuhan garam nasional, pemerintah hanya mengimpor garam sebanyak 2,5 juta ton. Saat ini, impor garam nasional sebanyak 3,5 juta ton per tahun untuk kebutuhan industri.

Direktur PT Timor Livestock Lestari Stenly Jayapranata mengatakan, kehadiran gubernur memberikan dorongan dan penguatan terhadap perusahaan tersebut. Sebelumnya, Stenly ragu dan tidak ingin melanjutkan usaha di daerah itu karena tuntutan ganti rugi oleh masyarakat.

”Gubernur hadir memberikan rasa percaya diri dan kekuatan untuk melanjutkan usaha di sini. Saya yakin, 600 hektar lahan akan digarap secara bertahap sampai tuntas, dengan melibatkan masyarakat lokal,” kata Stenly.

Ia mengatakan, kualitas garam di NTT tidak jauh beda dengan daerah lain, bahkan NTT salah satu daerah produksi garam terbaik. Musim panas sembilan bulan, dan hujan hanya tiga bulan, memberi peluang untuk usaha garam secara lebih baik. Dalam satu tahun, garam diproduksi dua kali.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Gubernur NTT Viktor Laiskodat (topi putih berdiri) menyusuri Teluk Kupang di Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang, guna memantau lokasi tambak garam, sekaligus potensi pesisir pantai Nunkurus untuk peluang usaha lain.

Bupati Sabu Raijua Niko Rihi Heke mengatakan, Sabu Raijua memproduksi garam selama 2014-2017. Setiap tahun Sabu Raijua mengirim sekitar 20.000 ton garam ke Pontianak, Gorontalo, dan Lampung.

Akan tetapi, produksi garam di Sabu Raijua terhenti tahun 2017 akhir setelah Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome tersandung kasus korupsi. Usaha tambak garam yang dikelola Pemkab Sabu Raijua pun terhenti.

Kini, Pemkab Sabu Raijua di bawah dinas koperasi, kelautan, dan perikanan setempat membenahi kembali manajemen pengelolaan garam. Dengan demikian, dalam waktu dekat, garam di Sabu Raijua bisa beroperasi kembali.