Tingkatkan Partisipasi Pemilih dan Lawan Racun Demokrasi
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara atau ASN berkomitmen menyukseskan Pemilihan Umum 2019. Caranya dengan mendorong partisipasi pemilih dan melawan racun demokrasi.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai Apel Bersama dan Pembacaan Ikrar ASN untuk Ikut Serta Menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019, yang dirangkaikan dengan Jalan Sehat Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jumat (5/4/2019), di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta.
ASN dalam apel dan ikrar itu mengenakan ikat kepala dari bendera Merah Putih dan kaus bertuliskan ”Sukseskan Pemilu Pilpres Serentak 2019” di bagian depan dan ”Lawan Hoax Kampanye Berujar Kebencian” Fitnah pada bagian belakang.
”Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih sangat menentukan suksesnya pemilu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah golput. Target partisipasi pemilih 78-80 persen dapat terwujud dengan mengajak warga yang punya hak pilih untuk menggunakan hak tersebut. Pemilu menjadi kesempatan emas untuk gunakan hak pilih sesuai pilihannya,” tutur Tjahjo.
Tjahjo telah menginstruksikan jajarannya, mulai dari lingkup Kemendagri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, satuan polisi pamong praja, dan linmas untuk terus mengimbau masyarakat menggunakan hak pilih serta meyakinkan bahwa pemilu akan berjalan dengan aman dan lancar.
Selain itu, Kemendagri juga mengorganisasi masyarakat yang belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk melakukan perekaman KTP-el agar bisa menggunakan hak pilih.
”Bagi yang belum (perekaman), silakan lakukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan mengeluarkan surat keterangan perekaman KTP-el atau suket. Suket itu aman karena ada nomor induk kependudukannya,” ujarnya.
Disdukcapil memberikan layanan jemput bola dengan mendatangi masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el. Akan tetapi, masyarakat diimbau proaktif untuk perekaman KTP-el.
Berdasarkan data Kemendagri, perekaman KTP-el sampai 31 Maret 2019 mencapai 98,22 persen. Sekitar 3,4 juta penduduk belum melakukan perekaman, dan 1,9 juta penduduk ada di Papua dan Papua Barat.
Racun demokrasi
Tjahjo juga menekankan pentingnya untuk melawan racun demokrasi, yaitu ujaran kebencian, berita bohong, hoaks, fitnah, politik uang, dan lainnya. Pemilu 2019 mengedepankan kampanye dengan adu program, konsep, dan gagasan, bukan sebaliknya, memberikan racun demokrasi yang merusak persatuan dan kesatuan.
”Jaga persatuan dan kesatuan. Berbeda sikap dan pilihan bukan halangan untuk tetap bersatu,” katanya.
Menurut Tjahjo, tahapan krusial dalam pesta demokrasi adalah penghitungan suara yang dapat melewati tengah malam dan penentuan peraih suara terbanyak sampai pada proses sengketa pemilu.
Kemendagri akan mendukung Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah sehingga pesta demokrasi terlaksana dengan baik.
”Para pemangku kepentingan, baik penyelenggara maupun pengaman pesta demokrasi, semua punya pengalaman. Kita harus yakin dan percaya bahwa pemilu akan terlaksana dengan baik dan aman,” ujarnya.