SURABAYA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum di Jawa Timur mendahulukan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara ke lokasi terjauh terutama wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep. Distribusi sudah dimulai sejak Selasa (2/4/2019) ke lokasi yang jauh terlebih dahulu agar bisa sampai di tempat pemungutan suara dua hari atau maksimal sehari sebelum pencoblosan.
Komisioner KPU Kabupaten Sumenep Malik Mustofa, Senin (8/4), mengatakan, wilayah terdiri atas 126 pulau. Secara administratif ada 27 kecamatan yang 9 kecamatan di antaranya merupakan kepulauan. Ada 334 desa/kelurahan. “Distribusi yang terjauh jauh misalnya ke Kecamatan Pulau Sapeken, logitik sudah tiba,” katanya saat dihubungi dari Surabaya.
Penyaluran bilik, surat suara, tinta, dan alat pendukung sudah berlangsung sejak Selasa lalu untuk tujuan Pulau Sapeken. Pengiriman menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal reguler dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Sapeken. Seharusnya, logistik dikirim pada Rabu (3/4) tetapi karena ada kapal berangkat pada Selasa sehingga pengiriman sehari lebih cepat.
Logistik yang dikirim berupa 495 kotak suara, 660 bilik suara, kertas suara, tinta, dan lainnya. Logistik akan ditampung terlebih dahulu di gudang yang terdapat di Kecamatan Pulau Sapeken sebelum disalurkan hingga ke kelompok penyelengara pemungutan suara (KPPS) atau tingkat TPS.
Mustofa mengharapkan, logistik bisa sampai di tingkat TPS pada Senin (15/4) atau dua hari dari waktu pencoblosan.
Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, penyaluran logistik pemilu memang mendahulukan lokasi paling jauh terlebih dahulu. Pengiriman juga disertai dengan pengawasan untuk mencegah kerusakan apalagi potensi kecurangan. “Kami bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk pengamanan,” katanya.
Hingga kini, memang masih ada sejumlah kekurangan yang dirasakan misalnya distribusi surat suara. Yang sudah dikirim ke gudang KPU kabupaten/kota ialah surat suara untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota. Yang belum seluruhnya datang, dilipat, dan didistribusikan ialah surat suara untuk calon anggota DPR dan DPD.