JAKARTA, KOMPAS — Pengoperasian Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung menjadi penanda jaringan Tol Trans-Sumatera yang membujur dari selatan ke utara terhubung secara bertahap. Pemerintah menargetkan tol dari Terbanggi Besar hingga Palembang dapat difungsikan pada mudik Lebaran, Juni mendatang.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, akhir pekan lalu, mengatakan, saat ini Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 305 Tahun 2019 telah terbit. Keputusan Menteri PUPR ini mengatur tarif di Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung.
”Badan usaha jalan tol, yaitu PT Hutama Karya (Persero), sudah mengoperasikan tol, tetapi belum mengenakan tarif kepada pengguna jalan. Kami ingin Hutama Karya menyosialisasikan dulu lebih lama,” kata Danang.
Di dalam Kepmen PUPR tersebut, tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer digolongkan menjadi lima kelompok tarif, yaitu mulai golongan I untuk sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus, sampai golongan V untuk kendaraan dengan lima gandar atau lebih. Tarif termurah untuk jarak terpendek, yaitu dari Pelabuhan Bakauheni menuju Bakauheni Selatan bagi kendaraan golongan I, sebesar Rp 3.500. Sementara tarif bagi kendaraan golongan V sebesar Rp 7.000.
Tarif tertinggi untuk jarak paling jauh yaitu dari Pelabuhan Bakauheni menuju Terbanggi Besar untuk kendaraan golongan I sebesar Rp 112.500. Sementara golongan V sebesar Rp 224.500. Dengan demikian, perhitungan tarif dasar tol tersebut tidak lebih dari Rp 900 per km.
Danang mengatakan, kendati aturan tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar telah terbit, pemberlakuannya diserahkan kepada badan usaha jalan tol (BUJT). Diharapkan pemberlakuan tarif dilakukan setelah masyarakat memahami mengenai perbedaan jalan tol yang berbayar dengan jalan non-tol.
”(Pemberlakuan) ini merupakan inisiatif dari BUJT untuk sosialisasi sampai masyarakatnya siap,” ujar Danang.
Untuk mendukung mudik Lebaran, lanjut Danang, pemerintah berencana memfungsikan Tol Trans-Sumatera dari Terbanggi Besar sampai Palembang dengan total panjang 189,2 km. Pemerintah masih akan memastikan konstruksi tol tersebut agar layak dilalui saat mudik. Saat ini, ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang tersebut masih dalam proses konstruksi dan ditargetkan beroperasi pada tahun ini.
Jaringan Trans-Sumatera
Danang memaparkan, pembangunan jaringan Tol Trans-Sumatera tidak hanya menghubungkan sisi selatan ke utara Sumatera, tetapi juga timur ke barat. Jika jaringan tol dari Lampung sampai Aceh adalah tulang punggung, terdapat pula jaringan yang menghubungkan selatan dengan utara Sumatera yang disebut ”sirip”.
Salah satu jaringan tol yang disebut ”sirip” tersebut, lanjut Danang, adalah tol yang menghubungkan Indralaya di Sumatera Selatan dengan Bengkulu sepanjang 351 km. Pada awal Maret lalu telah ditandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang menandai dimulainya pembangunan ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sepanjang 95,8 km. Di ruas tersebut akan dibangun terowongan sepanjang 7 km menembus Bukit Barisan serta jembatan bentang panjang dengan ketinggian pilar 45-90 meter.
Untuk ruas selanjutnya, yaitu antara Lubuk Linggau-Muara Enim dan Muara Enim-Indralaya, akan ditandatangani PPJT-nya pada Selasa (9/4/2019) mendatang. Dengan demikian, sisi utara sampai selatan Sumatera akan segera dibangun. Adapun total panjang Tol Trans-Sumatera adalah 2.952 km yang terdiri dari koridor utama sepanjang 2.062 km serta koridor pendukung sepanjang 890 km. Tol Trans-Sumatera ditargetkan dapat tersambung selambatnya 2024.
Menurut Danang, selain Tol Trans-Sumatera yang direncanakan pemerintah, pihaknya juga terbuka jika ada usulan atau prakarsa tol di Sumatera. Salah satu wacana yang muncul adalah ruas tol Medan-Berastagi yang dilontarkan pemerintah daerah setempat.
Secara terpisah, Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Anis Anjayani mengatakan, tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar telah ditetapkan Menteri PUPR per 22 Maret. Sampai saat ini, pihaknya belum memberlakukan tarif tersebut karena masih perlu sosialisasi kepada masyarakat.
”Saat ini, Hutama Karya sedang berkoordinasi dengan BPJT dan Kementerian PUPR terkait dimulainya pemberlakuan tarif,” kata Anis. (NAD)