Litbang "Kompas" Berkomitmen Jaga Akurasi

KOMPAS/RYAN RINALDY

Litbang Kompas

Litbang Kompas kembali akan melaksanakan hitung cepat pada Pemilu 17 April mendatang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, metodologi dilakukan jauh lebih mendetail dan pengiriman data dari daerah akan memanfaatkan teknologi informasi.

Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga tingkat akurasi dan menghasilkan hitung cepat yang presisi dengan hasil hitung resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak Litbang Kompas melakukan hitung cepat pada 2007, selisih dengan hitung resmi KPU tidak pernah lebih dari angka 1 persen.

Berikut adalah petikan wawancara dengan Kepala Litbang Kompas Harianto Santoso usai acara peluncuran hitung cepat Litbang Kompas di Kompas Gramedia Jakarta, Senin (9/4/2019).

Sudah berapa kali Litbang Kompas melakukan hitung cepat ?

Kompas pertama kali hitung cepat saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2007. Meski ada keterbatasan alat statistik, tetapi hasilnya saat itu hanya berbeda 0,11 persen dengan hasil resmi KPU. Sejak itu, kami sudah melakukan sebanyak 14 kali hitung cepat.

Selama ini bagaimana perbandingan dengan hitung resmi KPU ?

Dari 14 kali hitung cepat yang dilakukan, seluruhnya hasilnya memiliki selisih di bawah 1 persen dari perhitungan resmi KPU. Hasil paling presisi didapatkan pada hitung cepat Pilgub DKI Jakarta 2017 yakni 0,04 persen. Sedangkan selisih terbanyak pada Pilgub DKI Jakarta 2012 dengan perbedaan 0,85 dari perhitungan KPU.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Kepala Litbang Kompas Harianto Santoso.

Mana yang lebih penting antara ketepatan dan kecepatan ?

Perlu diyakini sejak awal, data dalam hitung cepat harus akurat dan benar. Karena hitung cepat akan dihakimi oleh hasil yang sebenarnya dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama. Jika akurasi tidak menjadi keyakinan sejak awal, kita hanya menghitung hari untuk melihat kematian kita sendiri. Seserius itulah akurasi kita jaga. Untuk apa cepat-cepat tapi salah.

Bagaimana dengan hitung cepat Pemilu 2019?

Kita akan menentukan 2.000 sampel. Basis pengambilan sampel kita bukan TPS melainkan DPT. Kita akan membongkar 190.770.329 pemilih dalam DPT KPU hasil perubahan kedua. Dengan basis tersebut diyakini akan lebih akurat. Komposisi sampel juga akan diperhatikan sesuai dengan populasi. Misalnya, komposisi TPS di desa dan kota harus 50-50 atau Perempuan dan laki-laki 50-50. Dalam penentuan sampel, kami memperhatikan jaringan komunikasi dan kemudahan akses transportasi. Apakah mudah mencapai wilayah itu, dan bisa dijangkau oleh akses teknologi informasi. Kalau TPS yang dipilih remote area sehingga tidak bisa dimanfaatkan sisi transmisinya, akan sia-sia.

Apa yang berbeda dengan hitung cepat sebelumnya?

Kami akan menggunakan teknologi Open Data Kit (ODK) yang memungkinkan relawan memasukkan data melalui gawai. Data tersebut akan langsung dikirimkan ke pusat atau war room di Jakarta. Dari situ kemudian diolah secara hati-hati. Akan ada konfimator yang akan mencocokkan angka yang diinput dengan foto formulir C1 yang difoto. Lalu, ada juga langkah validasi sebelum data dimasukkan ke database dan dipublikasikan.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Pemimpin redaksi KOMPAS Ninuk Mardiana Pambudi (tengah) memotong tumpeng saat acara peluncuran hitung cepat Litbang Kompas untuk Pemilu 2019, di kantor Harian Kompas, di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Ada hal lain untuk meningkatkan akurasi?

Pengamanan dalam teknologi informasi akan ditingkatkan. Selain mengirim titik koordinat, tim di lapangan harus mengambil foto lokasi TPS. Jadi, seandainya tim di lapangan mengambil TPS yang berbeda akan langsung dideteksi. Selain itu, tim konfimator di Jakarta akan menghubungi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjadi sampel jika ada perbedaan antara data yang diinput tim dan formulir C1.

Relawan seperti apa yang disiapkan di lapangan?

Sebelum terjun, relawan dibekali dengan tata cara kerja. Harapan kami relawan setidaknya bisa mengenal ilmu statistik deskriptif agar tidak kaget di lapangan. Meski dalam beberapa hal masih ada kecemasan tentang kejujuran mereka. Untuk itu kami meningkatkan pengamanan.

Bagaimana mekanisme kerja di lapangan?

Setidaknya ada 2000 relawan yang disebarkan. Semua akan difasilitasi koordinator lapangan dan bekerja dengan sistem sel. Setelah koordinator lapangan, ada koordinator wilayah, lalu koordinator daerah. Tim litbang akan ditempatkan sebagai koordinator daerah. Ini untuk melihat kalau ada kesulitan di bawah, mereka bisa bergerak ke bawah.