PLTA Batang Toru Bisa Hemat Devisa 400 Juta Dollar AS

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja melintasi terowongan untuk pembangunan power house proyek Pembangkit LIstrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (9/7/2018). Hingga akhir Juni, progres pembangunan PLTA Jatigede yang berkapasitas 2 x 55 megawatt tersebut telah mencapai 33,71 persen. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2019 untuk menyuplai pasokan listrik dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air  Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dapat mengurangi penggunaan solar sebagai bahan bakar pembangkit diesel. Berdasarkan perhitungan, PLTA tersebut dapat menghemat devisa dari impor solar sebanyak 400 juta dollar AS per tahun atau setara Rp 5,6 triliun.

PLTA Batang Toru dibangun dengan kapasitas 510 megawatt (MW) yang terdiri dari empat unit mesin turbin dengan kapasitas masing-masing 127,5 MW. Dibangun oleh PT North Sumatera Hydro Energy, PLTA ini direncanakan dioperasikan secara komersial mulai 2022. Investasi yang digelontorkan untuk pembangunan PLTA Batang Toru mencapai 1,6 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 22,5 triliun.

Senior Executive for External Relations PT North Sumatera Hydro Energy Firman Taufick mengatakan, selama dioperasikan, PLTA Batang Toru dapat mengurangi penggunaan solar yang dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Sumatera Utara. Dalam setahun, penghematannya bisa mencapai Rp 5,6 triliun. Listrik yang dihasilkan dari PLTA Batang Toru akan masuk ke sistem kelistrikan Sumatera Utara.

”Pengoperasian PLTA Batang Toru bisa menjadi solusi kekurangan pasokan listrik di Sumatera Utara,” kata Firman, Senin (8/4/2019), di Jakarta.

Saat ini, pembangunan PLTA Batang Toru masih dalam tahap persiapan sarana pendukung. Selama masa konstruksi, PLTA Batang Toru akan menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang. PLTA tersebut merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015.

Selama dioperasikan, PLTA Batang Toru dapat mengurangi penggunaan solar yang dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Sumatera Utara. Dalam setahun, penghematannya bisa mencapai Rp 5,6 triliun.

Meski demikian, pembangunan PLTA Batang Toru mendapat sorotan sejumlah kalangan. Hal itu terkait dengan penggunaan lahan hutan untuk lokasi pembangkit yang disebut menjadi habitat bagi satwa endemik jenis orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis). Pembangunan PLTA juga dikhawatirkan menghancurkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Terhadap anggapan tersebut, Penasihat Senior Bidang Lingkungan PT North Sumatera Hydro Energy Agus Djoko Ismanto mengatakan, pembangunan PLTA Batang Toru sama sekali tidak merelokasi warga. Pasalnya, lokasi pembangunan PLTA berada belasan kilometer dari permukiman terdekat. Selain itu, luas lahan pembangunan PLTA hanya 122 hektar atau sekitar 0,07 persen dari luas ekosistem Batang Toru.

”PLTA Batang Toru juga tidak akan menyebabkan kekeringan atau banjir. Sebab, banjir akan terjadi apabila debit air sungai mencapai lebih dari 325 meter kubik per detik. Adapun debit air maksimum yang digunakan PLTA adalah 207 meter kubik per detik,” tutur Agus.

Dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pengoperasian PLTA Batang Toru diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera Utara. Listrik dari PLTA tersebut akan dialirkan melalui jaringan transmisi bertegangan 275 kilovolt milik PLN. Manfaat lainnya adalah porsi energi terbarukan untuk pembangkit listrik akan terus meningkat.

”Di Kabupaten Tapanuli Selatan, rasio elektrifikasinya masih 82,32 persen. Semoga lewat pengoperasian PLTA Batang Toru ini, pasokan listrik di Sumatera Utara kian andal,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, sepanjang 2018,  untuk program kelistrikan 35.000 MW, sebanyak 2.899 MW sudah dioperasikan. Tahap konstruksi sudah mencapai 18.207 MW, tahap pengadaan 1.683 MW, dan tahap perencanaan sebesar 954 MW. Adapun sisanya  masih dalam tahap perjanjian jual beli atau belum memasuki masa konstruksi.

BalasTeruskan