Sudah Simulasi Bimtek, KPPS dan PPS Bogor Siap Selenggarakan Pemilu
Oleh
ratih p sudarsono
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS -- Di Kabupaten Bogor, sejumlah KPPS dan anggota KKPS yang ditanya terpisah, menyatakan sudah mendapat pelatihan atau bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan dipastikan mereka mendapat honorarium sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS.
"Kemarin bareng-bareng dapat pelatihan bintek dari KPU, di hotel di sini. Ada simulasinya juga," kata Esih Sukaesih (47), KPPS TPS 051 di RT 01/011 di Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, kemarin siang.
Menurut Esih, dari simulasi itu, karena banyak surat suara yang harus dicoblos, memang jadi perlu waktu lebih banyak bagi pemilik suara mencoblos dan lebih banyak waktu lagi untuk menghitung surat suara hasil coblosan.
Yang paling ribet memang saat penghitungan dan pengisian formulir C1 itu. Perkiraannya nanti, semua kegiatan terkait pencoblosan di TPS akan rampung pukul 24.00
"Waktu simulasi, ada peserta yang salah juga. Tetapi, insya Allah lancarkan saat pelaksanaannya nanti. Yang paling ribet memang saat penghitungan dan pengisian formulir C1 itu. Perkiraannya nanti, semua kegiatan terkait pencoblosan di TPS akan rampung pukul 24.00," tuturnya.
Saat pelatihan, lanjut Esih, pihak KPU juga memberi tahu honorarium yang akan diterimanya, yakni Rp 550.000 di potong pajak. Kalau anggota PPS, Rp 500.000.
"Naik sedikit dibanding lima tahu lalu. Dulu sebagai KPPS, honornya Rp 450.000. Sekarang Rp 550.000. Inginnya dinaikin Rp 1 juta. Tapi kalau dapatnya segitu (Rp 550.000), ya diterima saja, karena kegiatan ini buat saya memang banyak sosialnya, dan saya memang senang kerja sosial," katanya.
Untuk biaya penyelenggaraan pemungutan suara, Esih mengatakan belum mendapat kepastian dari KPU. Sebab, KPU juga belum dapat kepastian angkanya dari pusat.
"Mungkin kurang lebih satu juta rupiah. Mungkin. Soalnya mereka juga enggak tahu pasti. Takutnya, lebih atau kurang. Tapi sudah dibilangin, kalau cari-cari tempat atau sewaan, yang murah-murah saja dulu, karena dananya sedikit," tutur Esih.
Esih memastikan, berdasarkan pengalamannya lima tahun lalu, dana yang diberi itu akan dicukup-cukupi, tanpa harus petugas PPS nomboki atau minta sumbangan warga.
"Dulu juga begitu, dicukup-cukupi, jadi enggak nombok. Uang pribadi yang keluar kalau rapat-rapat antarkami, buat beli camilan," katanya.
Belum pastinya besar bantuan dana penyelengaraan PPS, juga diungkap Imam Sujono Ginong (59), anggota KPPS TPS 23 di RT 04/05 di Desa Sumur Batu, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Bintek sudah dilaksanakan akhir Maret lalu. Saat itu juga diberi tahu akan dapat honor Rp 550.000 per orang. Setiap TPS ada satu ketua dan tujuh orang anggota
"Bintek sudah dilaksanakan akhir Maret lalu. Saat itu juga diberi tahu akan dapat honor Rp 550.000 per orang. Setiap TPS ada satu ketua dan tujuh orang anggota," katanya.
Menurut Ginong, untuk biaya pembangunan/pembuatan TPS akan menggunakan dana yang akan diberikan KPU dan diharapkan cukup.
"Kalau ternyata kurang, paling kami akan ambil dana tambahan dari kas RW, enggak akan mungut dana dari warga. Juga enggak akan pakai honor petugas PPS. Masak sudah kerja berat, honor kecil, dipotong juga. Rugi bandar dong," katanya lalu tertawa.
Menurutnya, beberapa kali ikut ribet menjadi petugas PPS, dana kekurangan membuat TPS memang diambil dari kas RW. Dana tambahan itu, untuk beli makan-minum.
"Mudah-mudahan dana untuk penyelengaraan TPS besar. Diperkirakan penyelesaian penghitungannya sampai jauh malam, loh. Bisa tidak pendapat saya disampaikan ke KPU Pusat, honor petugas PPS juga ditambah," katanya.