Belajar dari Vietnam

Beberapa kali dalam berbagai forum rapat terbatas dengan Kabinet Kerja maupun dengan kalangan pengusaha dan industriawan berorietasi ekspor nonmigas, Presiden Joko Widodo selalu meluapkan kekesalannya soal rendahnya nilai ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya ASEAN. Terlebih lagi Indonesia keok menghadapi Vietnam.

Oleh sebab itu, beberapa kali Presiden Jokowi mengancam anggota kabinetnya untuk menelisik kinerja mereka yang menyebabkan ekspor nonmigas Indonesia loyo. Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat banyak catatan atas rendahnya kemampuan ekspor nonmigas Indonesia.

Menurut Presiden, menggenjot ekspor tidak ada cara lain kecuali meningkatkan investasi dengan memberikan iklim berusaha yang nyaman, baik, dan efisien.

Iklim investasi yang sejuk bagi investor inilah yang dinilai Presiden masih jauh dari harapan.

Dengan kondisi yang seperi itu, wajar jika banyak dari investor asing lebih memilih untuk menanamkan modalnya ke negara tetangga, terutama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Hal itu menyebabkan neraca perdagangan Indonesia sampai triwulan pertama tahun 2019 tetap tak menggembirakan, terutama sektor nonmigas.

Bahkan neraca perdagangan menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertenghan Maret 2019 lalu, meski menunjukkan surpus bukan berarti terjadi perbaikan. Kenaikan terjadi ada dua kemungkinan, perama karena penurunan nilai impor bahan baku karena menurunnya produksi, bisa juga karena kenaikan harga komoditas ekspor nonmigas bahan mentah.

Menurut catatan BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2019, surplus setelah empat bulan terakhir terus mengalami defisit. Surplus ini terjadi karena kinerja impor jeblok, sedangkan kinerja ekspor nonmigas juga turun namun sedikit. Informasi surplusnya neraca perdagangan ini paling tidak menjadi obat setelah neraca perdagangan ini sempat defisit terparah pada bulan Januari 2019 sebesar 1,16 miliar dollar AS.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kanan) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan ke kiri) memberikan keterangan pers mengenai pengendalian impor melalui penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) impor. Langkah itu untuk menjaga neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Sebagai gambaran, surplus terjadi karena meski sektor nonmigas mengalami penurunan ekspor tetapi angka penurunannya tidak setajam penurunan nilai impor nonmigas. Ekspor nonmigas hanya turun 9,85 persen dibandingkan dengan Januari 2019 dengan nilai 11,44 miliar dollar AS. Sedangkan impor nonmigas mengalami penurunan tajam hingga 20,14 persen dibandingkan dengan Januari 2019, dengan total nilai impor 10,89 miliar dollar AS.

Perbaiki iklim

Lepas dari penegasan Presiden Jokowi dan faktor keberuntungan kinerja ekspor dan impor Februari 2019, meningkatkan ekspor khususnya nonmigas bukan hal yang mudah. Mendorong ekspor nonmigas tidak mungkin terjadi jika tidak terbangun industri dengan struktur yang kuat dan efisien, sehingga mampu menghasilkan produk yang kompetitif.

Jika tetap seperti sekarang ini berpatokan pada perkembangan industri yang ada sampai kapanpun ekspor tetap akan loyo dan terus mengalami ketergantungan impor bahan baku antara dan bahan baku siap pakai.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Kapal tunda melintas di dekat kapal yang melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Dengan demikian produk yang dihasilkan industri nasional selain tidak kompetitif juga rendah nilai tambahnya. Hal ini akan mempersulit siapapun pemain industri dan dunia usaha menembus pasar global yang makin ketat dan tidak menentu.

Oleh sebab itu, jika Presiden Jokowi dan berbagai pihak terkait ingin meningkatkan ekspor nonmigas, tidak ada cara lain kecuali meningkatkan produksi industri dalam negeri yang kompetitif. Hal itu sangat mungkin terjadi jika pemerintah mampu membangun iklim investasi yang kondusif dan kompetitif dibandingkan negara tetangga, khususnya Viettnam yang merupakan lawan terbesar Indonesia di negara ASEAN.

Lebih penting lagi Vietnam berani memberikan izin kerja tenaga kerja asing yang terampil. Persoalan yang tak kalah penting adalah rangsangan pajak yang menggiurkan bagi para investor

Negeri yang berbentuk pikulan dan salah satu anak emas China ini memiliki beragam kebijakan yang menggiurkan bagi investor. Hal ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang tidak kecil dan ringan bagi siapa pun Presiden Republik Indonesia yang terpilih dalam Pilihan Presiden 17 April mendatang.

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Jalan kota Hanoi dipadati oleh aneka kendaraan, mulai dari sepeda, sepeda motor, hingga mobil, Rabu (27/2/2019). Hanoi adalah wajah Vietnam yang baru, maju, dan kompetitif.

Apabila tidak ada perubahan yang signifikan dari Presiden terpilih maka sampai kapanpun sumber kekayaan bahan baku mentah Indonesia tak akan pernah terolah dengan baik dan bernilai tambah tinggi. Produk minyak sawit curah (CPO), karet, kakao, kayu, rotan, dan berbagai produk bahan mentah unggulan Indonesia lainnya tetap akan tereskpor dalam kondisi mentah.

Mirisnya lagi, nilai jual komoditas itu di pasar global selalu fluktuatif karena sangat tergantung pada perkembangan permintaan yang memicu agregat harga pasar. Bahkan ancaman kejatuhan harga dan penurunan ekspor bahan mentah ini sangat mungkin terjadi jika negara pembeli berencana melakukan penurunan penjualan atau boikot seperti pada komoditas sawit yang dilakukan oleh negara-negara Eropa.

Keunggulan Vietnam

Gambaran di atas menjadi hal yang menarik jika Indonesia akan meningkatkan ekspor nonmigas, khususnya melawan Vietnam. Banyak hal yang menarik dari negara ini. Kenapa vietnam bisa tumbuh demikian dahsyat ekspornya dalam aktivitas industri mebel, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta berbagai produk komponen lainnya yang juga dilakukan oleh industri unggulan nonmigas Indonesia. Ini bisa terjadi karena banyak regulasi kebijakan yang dalam jangka panjang menguntungkan investor.

Hal ini bisa dilihat dari data yang ada untuk menakar daya saing antara Indonesia dan Vietnam dalam aspek regulasi. Negeri pesaing Indonesia ini memiliki banyak keunggulan dalam peraturan ketenagakerjaan yang bagi Indonesia kerapkali menjadi pesoalan yang serius. Selain itu, mengenai upah minimum yang pasti dalam lima tahun ke depan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

Selain kebijakan soal ketenagakerjaan dan upah, Vietnam juga secara atraktif melakukan reorganisasi biaya tenaga kerja. Lebih penting lagi Vietnam berani memberikan izin kerja tenaga kerja asing yang terampil. Persoalan yang tak kalah penting adalah rangsangan pajak yang menggiurkan bagi para investor sehingga mereka berani melakukan investasi termasuk China yang selama ini menjadi raksasa ekonomi dunia.