Panglima: TNI Siap Amankan Pemilu

Oleh

ADP/SAN/ERK

· 3 menit baca

TNI siap untuk bersama-sama Polri menghadapi setiap gangguan keamanan yang mungkin muncul selama pemilu berlangsung. Benturan antarkelompok akibat penyebaran berita bohong saat ini jadi persoalan.

JAKARTA, KOMPAS - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, seluruh jajaran TNI siap untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. TNI juga siap untuk menanggulangi ancaman dari pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan.

”Saya, Panglima TNI, didampingi Kepala Staf Angkatan dan Komandan Pasukan Khusus TNI, menyatakan bahwa TNI dan jajaran siap mengamankan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Kami menekankan bahwa politik TNI adalah politik negara, TNI netral dalam pelaksanaan pemilihan legislatif ataupun Pemilihan Presiden 2019,” kata Hadi, Selasa (9/4/2019), di Jakarta.

Hadi menyatakan, pihaknya juga siap menjadi benteng bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, akan berhadapan dengan TNI,” tambah Panglima TNI.

Kemarin, Panglima TNI meninjau latihan penanggulangan terorisme oleh Satuan Penanggulangan Teroris (Satgultor). Latihan gabungan itu dilakukan oleh sekitar 500 prajurit dari kesatuan khusus di TNI, seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo (Satbravo) 90 Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara.

”Latihan penanggulangan terorisme ini bermaksud untuk menguji kesiap-siagaan pasukan dalam menangani aksi terorisme sesuai kemampuan setiap satuan,” kata Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Gesekan

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa mengungkapkan, situasi di masyarakat akhir-akhir ini cenderung memanas dengan terjadinya gesekan antarpendukung.

”Sejauh ini yang terjadi gesekan-gesekan kecil, jadi masih bisa diredam. Kita bersama-sama harus berjuang agar itu tidak meluas. Kita cegah semaksimal mungkin, karena kalau meluas, pertaruhannya keberadaan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Yang juga mencemaskan, lanjut Wiranto, adalah penyebaran berita bohong atau hoaks yang membenturkan satu kelompok dengan kelompok lain. ”Berita-berita hoaks itu ada yang menyebut situasi tanggal 17 April tidak aman sehingga membuat orang tidak nyaman datang ke TPS (tempat pemungutan suara). Kita harus mengampanyekan bahwa pada 17 April coblosan aman,” ujar Wiranto.

Terkait dengan situasi itu, ia berharap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden agar menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan pada debat terakhir yang akan dilaksanakan pada Sabtu (13/4) mendatang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyambut positif upaya antisipasi TNI untuk menghadapi berbagai gangguan keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia, TNI bersama Kepolisian Negara RI (Polri) harus mampu memastikan kondisi keamanan kondusif tidak hanya ketika hari pemungutan suara, tetapi juga setelah Pemilu 2019 agar tidak ada gejolak berkepanjangan di masyarakat.

”Meski yang bertugas utama menjamin kondisi keamanan adalah Polri, TNI harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan potensi gangguan. Sebab, Pemilu 2019 adalah momentum strategis dalam kehidupan politik di Indonesia,” ujarnya.

Al Araf pun menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menjamin netralitas prajurit. Itu merupakan hal yang positif karena sikap netral harus dimulai dan ditunjukkan dari pemimpin tertinggi. Namun, agar netralitas itu mampu berjalan optimal, ia berharap TNI menyiapkan mekanisme hukuman, baik berupa proses disiplin maupun hukum militer, untuk personel yang terbukti melanggar asas netralitas itu.

Editor:

kompas cetak pengamanan pemilu