Tudingan KPU Curang Tidak Masuk Akal

Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh publik. Mereka menilai tuduhan yang terus menerpa penyelenggara pemilu itu, tidak masuk akal.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (ketiga kiri) saat menerima Gerakan Suluh Kebangsaan yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (ketiga kanan) di kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mendapat dukungan dari sejumlah figur publik yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan. Mereka menilai, tuduhan yang terus menerpa penyelenggara pemilu itu tidak masuk akal. Kalaupun kelak pelanggaran terjadi, tidak perlu sampai mengerahkan massa seperti yang pernah disampaikan oleh Amien Rais.

”Yang selalu dituduhkan (kepada KPU) tidak masuk akal. Percayalah bahwa segala kecurangan pemilu tak mungkin terjadi secara terstruktur. Sejauh ini, kami menilai kerja KPU sudah independen, profesional, dan transparan meskipun sering kali diganggu oleh berita-berita hoaks yang menyudutkannya,” ujar Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, di kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu hadir bersama tokoh publik lain yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan, di antaranya istri presiden ke-4  RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid; Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Alissa Wahid; sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo; pendiri Yayasan Rumah Perubahan Rhenald Kasali; dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat.

Kehadiran mereka ditemui langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman beserta sejumlah komisioner KPU.

Mahfud berharap, masyarakat tidak mudah percaya jika ada kabar bahwa KPU bertindak curang. Apalagi kerja KPU telah diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) saat menerima Gerakan Suluh Kebangsaan yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kanan) dan Alissa Wahid sebagai sekretaris jenderal gerakan, di kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Kalaupun kelak pelanggaran terjadi atau peserta Pemilu 2019 tidak terima dengan hasil pemilu, kata Mahfud, sudah ada mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Mekanisme itu salah satunya melalui MK.

”Mekanisme hukumnya sudah tersedia, perangkat hukumnya juga sudah. Jadi, kita punya hukum sendiri. Kami harap masyarakat tak perlu khawatir,” kata Mahfud.

Dengan demikian, sangat tidak tepat jika untuk mengatasi pelanggaran dengan cara pengerahan massa ke kantor KPU.

Sebelumnya, ancaman pengerahan massa untuk menggugat hasil pemilu diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang juga bagian dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi, di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Saat itu, Amien berpesan agar KPU tidak berbuat curang. Jika KPU terbukti berbuat curang, Amien tidak akan mengadukan persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi, tetapi akan langsung mengerahkan massa untuk mendatangi KPU.

Baca juga : Panelis Tertantang Hadirkan Pertanyaan Berbobot

Tak hanya Mahfud MD, Sinta Nuriyah Wahid juga melihat kerja KPU sejauh ini sudah profesional. KPU disebutnya telah bekerja sesuai amanat konstitusi.

Dia pun berpesan agar KPU mempersiapkan diri dan mengantisipasi segala bentuk serangan yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Apresiasi

Arief Budiman mengapresiasi dukungan dari Gerakan Suluh Kebangsaan. Dukungan dari figur publik ini menjadi penambah semangat bagi KPU untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil di tengah banyaknya kabar bohong yang ingin mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan Pemilu 2019.

Dalam kesempatan itu, Arief pun menepis semua kabar bohong yang menyatakan KPU telah melakukan kecurangan untuk memenangkan salah satu calon di Pemilu Presiden 2019.

Baca juga : Paslon 01 Tambah Kartu Pengaman Sosial, Paslon 02 Tingkatkan Penerimaan Pajak

Dia menekankan bahwa seluruh anggota KPU di setiap jajaran, tidak hanya di pusat, berpegang pada tiga prinsip, yakni transparansi, integritas, dan kualitas, dalam mewujudkan pemilu bermartabat. Dengan mengemban tiga prinsip tersebut, Arief berharap kepercayaan publik bisa terjaga.

”Kami tidak mau nantinya dikenang dalam sejarah pemilu Indonesia sebagai orang yang tidak punya integritas dan tidak profesional. Proses pemilu ini merupakan bagian dari perjalanan hidup saya dan saya akan menjaganya dengan baik,” ungkapnya.