Luhut Siap Dipanggil Bawaslu

Name: Luhut Siap Dipanggil Bawaslu
Uploaded: 2019-04-11T08:40:24Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap bila dirinya dipanggil Badan Pengawas Pemilu. Hal itu merupakan buntut dugaan politik uang yang dilakukan Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap bila dirinya dipanggil Badan Pengawas Pemilu. Hal itu merupakan buntut dugaan politik uang yang dilakukan Luhut.

Oleh

ANGGER PUTRANTO

· 2 menit baca

BANYUWANGI, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap apabila dirinya dipanggil Badan Pengawas Pemilu. Hal itu merupakan buntut dugaan politik uang yang dilakukan Luhut.

Sebelumnya beredar video yang menampilkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sedang bersilaturahmi dengan Kiai Zubair Muntasor di Madura. Dalam video tersebut, terlihat Luhut memberikan amplop kepada Kiai Zubair.

Ditemui ketika hadir dalam Rapat Koordinasi Forum Tiga Pilar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019), Luhut mengaku bahwa dirinya siap jika dipanggil Bawaslu. Namun, ia enggan menanggapi hal tersebut terlalu dalam.

”Tidak apa-apa kalau dipanggil, ya, kami datang,” ujar Luhut singkat sembari meninggalkan wartawan.

Kasus pelanggaran kampanye yang melibatkan Luhut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Luhut dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah diperiksa Bawaslu atas laporan Dahlan Pido pada 18 Oktober 2018. Keduanya diduga berkampanye saat penutupan acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia 2018 di Bali.

Tidak apa-apa kalau dipanggil, ya, kami datang.

Namun, Bawaslu memutuskan bahwa keduanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye saat penutupan acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Oktober

Seperti diberitakan Kompas, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (6/11/2018), mengatakan, para pejabat negara dalam masa tahun-tahun politik di tengah kontestasi yang sangat sempit harus menjadikan kasus Luhut dan Sri Mulyani sebagai pembelajaran. Terlebih pada era keterbukaan informasi ini, tindak tanduk pejabat negara sangat menjadi sorotan dan perhatian publik.

”Perilaku betul-betul harus dijaga agar tidak jadi spekulasi dan kontroversi politik di publik. Apalagi pada era keterbukaan akses media sosial yang sangat luar biasa ini, perhatian publik sangat besar. Hal-hal seperti itu tak perlu terjadi lagi jika mereka punya kesadaran sebagai pejabat publik yang dalam kerja mereka betul-betul berorientasi bagi banyak orang,” kata Titi.