Masa Krusial Pemilu Dimulai

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana rapat membahas persiapan pemilu tingkat provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon, pada Kamis (11/4/2019).

AMBON, KOMPAS - Semua pihak di Provinsi Maluku berharap agar pelaksanaan pemilihan umum di daerah itu berjalan dengan lancar dan damai. Masyarakat diajak mengawasi pelaksanaan pemilu selama masa krusial dimulai dari distribusi logistik pada Kamis (11/4/2019) hingga pemungutan suara pada 17 April mendatang.

Harapan itu mengemuka dalam rapat yang membahas topik persiapan pemilu di Maluku. Rapat yang dipimpin Pelaksana Harian Gubernur Maluku Hamin bin Tahir di Ambon, Kamis (11/4/2019) itu diikuti penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, Polri, TNI, intelijen negara, para bupati dan wali kota, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Hamin mengatakan, salah satu kunci suksesnya pemilu adalah semua pihak terkait terus memperkuat koordinasi baik di level pimpinan maupun petugas di lapangan. Jika ditemukan adanya  kendala atau persoalan, segera koordinasi untuk dicarikan jalan keluar. Persoalan yang timbul harus segera diselesaikan.

Hoaks dan ujaran kebencian itu harus diwaspadai. Ingatkan selalu kepada masyarakat

Hamin meyakini, semua pihak terkait dapat berkoordinasi dengan baik sebab sudah terlibat dalam beberapa hajatan politik sebelumnya. Seperti contoh,  pemilihan gubernur Maluku tahun 2018 berjalan aman dan lancar. Padahal, saat itu Badan Pengawas Pemilu menempatkan Maluku sebagai provinsi degan indeks kerawanan pemilu peringkat dua nasional.

Hamin mengajak semua pihak untuk membuktikan bahwa Maluku adalah daerah yang aman. Konflik sosial yang melanda Maluku sekitar 20 tahun silam dijadikan pelajaran berharga bagi masyarakat Maluku. Kini, masyarakat sudah sadar. "Hoaks dan ujaran kebencian itu harus diwaspadai. Ingatkan selalu kepada masyarakat," katanya.

Subair Abdullah, anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku, mengatakan, masa menjelang hari pemilihan terhitung sejak pengiriman logistik ini merupakan masa krusial. "Segala potensi pelanggaran seperti politik uang ada dalam masa-masa seperti ini," kata Subair.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Spanduk bertuliskan "Pemimpin Bersih Lahir dari Pemilu Bersih" terpampang di jembatan penyeberangan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2019). Semua berharap Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bisa berjalan dengan baik, jauh dari ujaran kebencian, isu SARA, berita bohong, dan juga politik uang.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melantik 5.527 pengawas tempat pemungutan suara. Selain itu, juga terdapat 1.231 pengawas di setiap desa atau kelurahan dan 354 pengawas di tingkat kecamatan. "Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut mengawasi," katanya.

Wakil Kepala Polda Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Teguh Sarwono mengatakan, polisi telah memetahkan sejumlah titik berdasarkan tingkat kerawanan. Anggota Polri yang bertugas di tingkat bawah diminta untuk terus mengawasi wilayah kerja serta mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga keamanan pemilu.

Surat suara

Sementara itu, enam hari menjelang pemilihan umum 17 April, sebanyak 3,4 persen atau 217.442 lembar surat suara untuk Provinsi Maluku masih dicetak di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum Maluku menjamin tidak terjadi keterlambatan pendistribusian logistik.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Warga terlibat dalam penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu di Sport Hall, Karangpanjang, Kota Ambon. Maluku, pada Senin (11/3/2019).

Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul R Kubangun mengatakan, surat suara yang rusak tersebar di hampir semua kabupaten/kota di Maluku. Adapun total surat suara yang dibutuhkan 6.376.596 lembar. Surat suara dimaksud untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden.

“Para sekretaris KPU di tingkat kabupaten/kota saat ini sedang berada di Makassar untuk memantau langsung proses percetakan surat suara. Secepatnya akan dibawa ke Maluku,” kata Syamsul. KPU akan berupaya agar satu hari menjelang pemilu, logistik sudah sampai di desa atau kelurahan.