Panglima TNI dan Kapolri Periksa Kesiapan Pengamanan Pemilu di Sumut
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memeriksa kesiapan pengamanan Pemilihan Umum 2019 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2019). Mereka meminta agar personel menjaga netralitas dan menindak tegas pihak yang mengganggu pelaksanaan pemilihan umum.
Pemeriksaan kesiapan dilakukan dengan mengadakan apel gelar pasukan di Lapangan Benteng, Medan. Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Agus Andrianto bersama Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal Mohamad Sabrar Fadhilah secara bersama-sama bertindak sebagai pimpinan apel.
Setelah upacara apel gelar pasukan selesai dilakukan, Hadi dan Tito pun mengecek langsung kesiapan setiap satuan yang telah berbaris di lapangan. Mereka memanggil beberapa personel dan menanyai mereka tentang prosedur operasional standar pengamanan pemilu. Keduanya juga berulang kali meminta agar personel tetap menjaga netralitas.
Panglima TNI dan Kepala Polri pun menyampaikan pernyataan bersama dengan didampingi para pejabat utama yang berbaris di belakang mereka. ”TNI-Polri siap mengamankan pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Kami menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS (tempat pemungutan suara). NKRI harga mati,” kata Hadi dan Tito dengan suara lantang.
Pemeriksaan pasukan pun dilakukan dengan menguji kesiap-siagaan personel dan persenjataan Polri ataupun TNI. Pasukan memamerkan kendaraan lapis baja panser Anoa milik TNI, kendaraan Barakuda milik Polri, water canon, dan pasukan penjinak bom TNI dan Polri.
Puluhan personel bersepeda motor trail dilengkapi senjata laras panjang juga ikut dalam barisan. Selain itu, ada personel satuan lalu lintas dari jajaran Polda Sumut dan tim anjing pelacak. Pasukan TNI dan Polri itu kemudian berkeliling Kota Medan.
Dalam rangka melakukan pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Sumut, kata Agus, Polda Sumut akan menurunkan sekitar 13.000 personel. Personel polisi akan dibantu oleh 10.000 personel dari Kodam I Bukit Barisan. Penjagaan akan dilakukan sampai ke tingkat TPS.
Agus mengatakan, Pemilu 2019 ini berbeda dari periode sebelumnya karena pemilihan presiden dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Kerawanan pun meningkat karena persaingan yang semakin sengit akibat ambang batas parlemen yang naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen.
”Pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dua pasangan calon juga mengakibatkan polarisasi massa pendukung. Banyaknya berita bohong, kampanye negatif, dan ujaran kebencian juga turut mempengaruhi kerawanan pemilu. Kami melihat ada pihak yang melakukan upaya delegitimasi hasil pemilu,” kata Agus.
Lebih intensif
Ketua KPU Sumut Yulhasni mengatakan, pengamanan pemungutan dan penghitungan suara merupakan bagian penting untuk menyukseskan pemilu. Mereka pun terus berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk lebih intensif melakukan pengamanan di tempat rawan.
”Berdasarkan pemilu sebelumnya, kami memetakan ada beberapa daerah yang rawan, seperti Kepulauan Nias dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami mengantisipasi agar tidak ada pemungutan suara ulang,” katanya.
Yulhasni mengatakan, distribusi logistik pemilu pun sudah sampai ke semua kabupaten/kota di Sumut. Mereka menargetkan logistik itu didistribusikan hingga ke tingkat TPS paling lama satu hari sebelum pemungutan suara.