Bawaslu Magelang Gelar Patroli Cegah Politik Uang

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Magelang menyalami petugas Panwascam, Panwasdes, dan penagas TPS, dalam acara apel siaga patroli pengawasan politik uang, Jumat (12/4/2019)

MAGELANG, KOMPAS - Untuk mengantisipasi potensi politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mulai membuka posko anti politik uang, Jumat (12/4/2019). Posko tersebut dijadikan markas selama melakukan patroli dan pengaduan masyarakat terkait praktek politik uang.

“Dengan mengerahkan berbagai upaya ini, kami berharap politik uang dalam Pemilu, bisa sedini mungkin dicegah,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Saleh, ditemui usai acara apel siaga patrol anti politik uang, di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (12/4).

Posko antipolitik uang dibuka di kantor Bawaslu dan di sebanyak 21 kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Mulai Jumat, posko-posko ini siap menerima laporan dugaan politik uang.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Saleh

Adapun patroli anti politik uang nantinya dilakukan lima komisioner Bawaslu berikut jajaran di bawahnya. Mulai dari panwascam, panitia pengawas desa (panwasdes) hingga pengawas TPS. Melalu patroli ini, setiap petugas akan memverifikasi indikasi politik uang di masyarakat.

“Mereka yang baru sebatas menerima janji, akan kami ingatkan. Adapun yang sudah menerima uang, nantinya akan langsung kami proses secara hukum,” ujarnya.

Mereka yang baru sebatas menerima janji, akan kami ingatkan. Adapun yang sudah menerima uang, nantinya akan langsung kami proses secara hukum

Habib mengungkapkan, patroli baru dilakukan mulai Minggu, karena mengacu pengalaman sebelumnya, praktek politik uang biasanya baru gencar dilakukan tiga hari sebelum hari H Pemilu. Selain membuka posko dan melakukan patroli, Bawaslu juga terus mengintensifkan edukasi dampak buruk politik uang. Dari edukasi tersebut, targetnya terbentuk setidaknya 10 keluarga antipolitik uang di setiap TPS.

“Dari satu keluarga antipolitik uang, diharapkan setiap anggota keluarga nantinya juga turut terlibat memberikan edukasi, mengajak tetangga, dan kerabat yang lain turut serta menolak politik uang,” ujarnya.

Baca juga: Hindari Politik Uang

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Ratusan petugas Panwascam, Panwasdes, dan pengawas TPS mengikuti acara apel siaga patroli pengawasan politik uang yang dilaksanakan di Lapangan drh Sopeardi, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (12/4/2019)

Habib mengatakan, pihaknya telah mendengar sejumlah isu politik uang yang dilakukan sejumlah petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di sejumlah desa. Isu yang beredar menyebutkan, sejumlah petugas PKH menjadi bagian tim sukses salah satu caleg dan menjanjikan memberikan uang kepada warga, demi memenangkan caleg tersebut. Menyikapi isu itu, Bawaslu berupaya bergerak cepat mengumpulkan keterangan dari warga dan koordinator petugas PKH.

Politik uang juga menjadi masalah yang menarik perhatian kalangan partai dan relawan pendukung tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori, mengatakan, pihaknya sudah meminta seluruh caleg PKB untuk berkeliling dan mengingatkan pemilih untuk tidak tergiur politik uang.

“Jika memang tidak bisa menolak, maka cukup terima uangnya, namun jangan pilih caleg atau capres yang dimaksud,” ujarnya.

Bibit Waluyo, mantan gubernur Jawa Tengah yang juga bagian tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga mengajak seluruh purnawirawan TNI untuk turun langsung, mengunjungi warga pemilih dari ke rumah, dan mengingatkan mereka untuk tidak menerima politik uang.

Baca juga: Bawaslu Banyumas Identifikasi 197 TPS Rawan Politik Uang