Pekerja dan Buruh Libur pada Hari Pemungutan Suara

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat edaran tertanggal 9 April ini ditujukan kepada gubernur di 34 provinsi.

”Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 sebagai pedoman, selanjutnya gubernur harus menyampaikannya kepada bupati, wali kota, dan pengusaha di daerah. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk menjalankan hak pilihnya pada pemilihan umum,” ujar Hanif dalam siaran pers, Jumat (12/4/2019), di Jakarta.

Menurut dia, surat edaran itu dilatarbelakangi Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional.

Hanif menyebutkan, apabila pada 17 April pekerja atau buruh tetap bekerja, pengusaha harus bisa mengatur waktu agar memungkinkan mereka melaksanakan hak pilih.

”Tenaga kerja yang tetap masuk bekerja pada tanggal pemungutan suara pemilihan umum, mereka berhak memperoleh upah dan hak-hak kerja lainnya. Mekanisme ini sama saat pekerja bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Hanif.