Dewan transisi militer berjanji menyerahkan kekuasaan di Sudan kepada pemerintahan sipil setelah mendapatkan penolakan dari rakyat. Mereka menggelar dialog dengan sejumlah elemen politik.
KAIRO, KOMPAS— Dewan transisi militer yang berkuasa di Sudan pasca-tumbangnya rezim Presiden Omar al-Bashir berupaya menenangkan rakyat Sudan agar menerima masa transisi yang dipimpin militer saat ini. Ketua komite politik pada dewan transisi militer, Jenderal Omar Zain al-Abideen, dalam konferensi pers di Khartoum, Jumat (12/4/2019), menegaskan, militer tak serakah pada kekuasaan dan akan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil seusai masa transisi.
”Kami tak akan mengkhianati rakyat. Kami adalah anak- anak Swar al-Dahab,” kata Abideen merujuk kepada Abdel Rahman Swar al-Dahab, jenderal Sudan yang mengudeta Presiden Gaafar Nimeiry pada tahun 1985. Saat itu, Swar
al- Dahab memimpin dewan transisi militer, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang dipimpin Ahmed al-Mirghani dan Sadiq al-Mahdi pada tahun 1986.
Abideen juga menegaskan, masa transisi dua tahun itu adalah masa maksimal. Militer siap menyerahkan kekuasaan lebih cepat dari masa transisi itu jika kondisi sudah kondusif. ”Masa transisi dua tahun itu merupakan ijtihad dewan transisi militer untuk mencegah situasi anarkistis. Jika dalam sebulan ini kondisi sudah kondusif, militer siap menyerahkan kekuasaan kepada sipil,” katanya.
Militer Sudan, Kamis, mengambil alih kekuasaan dengan memaksa Presiden Bashir mundur. Menteri Pertahanan Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf mengumumkan pembentukan dewan transisi militer yang akan mengendalikan Pemerintah Sudan selama 2 tahun. Ia diambil sumpah sebagai ketua dewan transisi militer.
Rakyat Sudan yang tumplak di jalanan kota Khartoum langsung menolak pembentukan dewan transisi militer. Mereka menuntut pembentukan dewan transisi sipil untuk memimpin Sudan pada masa transisi hingga digelar pemilu mendatang.
Abideen mengatakan, masa transisi selama dua tahun itu masih akan dirundingkan lagi dengan partai-partai politik. Abideen tak mau aksi militer menumbangkan rezim Presiden Bashir, Kamis lalu, disebut kudeta, tetapi gerakan untuk memenuhi tuntutan rakyat Sudan. ”Dinamakan kudeta jika militer akan terus memegang kekuasaan. Tetapi, militer setiap saat akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil,” katanya.
Abideen mengakui, dewan transisi militer tak punya paket solusi, tetapi akan menciptakan kondisi yang menjamin pergantian kekuasaan secara damai. Paket solusi politik, kata dia, hendaknya datang dari forum dialog antara dewan transisi militer dan partai politik serta perwakilan pengunjuk rasa.
Dialog itu dijadwalkan dimulai di Khartoum, Jumat. Dialog akan diikuti komite politik dengan partai politik dan perwakilan pengunjuk rasa guna mencari kesepakatan tentang pola dan mekanisme masa transisi pasca-tumbangnya Bashir.
Tetap berunjuk rasa
Jumat kemarin, rakyat Sudan bertahan di jalanan kota Khartoum, khususnya di area gedung Kementerian Pertahanan Sudan. Mereka berjanji tak akan meninggalkan jalanan kota Khartoum sebelum aspirasi mereka dipenuhi.
Satuan pasukan pendukung cepat, pasukan khusus Sudan, menyerukan agar rakyat berunding dengan dewan transisi militer. Mereka meminta aspirasi rakyat dipenuhi.
Pengamat politik Sudan, Omar Daqir, kepada televisi Al Jazeera mengatakan, ia menyambut baik sikap militer yang akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil. ”Konferensi pers komite politik dewan transisi militer positif dan bisa menenangkan rakyat Sudan,” ujar Daqir.