”Rebutan” Jakarta

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Bermula dari genangan air di sepanjang Jalan MT Haryono dan DI Panjaitan akibat hujan berkepanjangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kegeramannya.

Dia menuding pengerjaan proyek light rail transit (LRT) Jabodetabek dan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) sebagai penyebab banjir di sejumlah kawasan itu. Kekesalannya pun  diungkapkan melalui cuitan di media sosialnya.

”Kami temukan bahwa saluran-saluran air di sepanjang jalan tertutup oleh lumpur bekas galian dan pilar-pilar pembangunan LRT Jabodebek dan Tol Becakayu,” kata Anies via akun Instagramnya, 4 April 2019.

Kompas

Capture akun Instagram Anies Baswedan, 4 April 2019.

Menanggapi tudingan ”penguasa” Jakarta, sejumlah pejabat pusat menangkisnya, mulai dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Budi meminta Anies meneliti lebih jauh dan memberi bukti pernyataannya.

Gubernur Anies kemudian meluruskan pernyataannya dan meminta permasalahan tersebut tidak diperpanjang. Menurut dia, permasalahan banjir atau genangan air di bilangan Cawang, Jakarta Timur, itu lebih karena kurangnya pompa air dari kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Bukan hal mudah menjadi gubernur ”Daerah Khusus Ibu Kota” ini. Bukan sekali dua kali—tidak hanya di zaman Anies—silang sengkarut sejumlah hal di Jakarta antara Pemerintah  Provinsi DKI dan pemerintah pusat terjadi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengerukan Waduk Kampung Rambutan yang dilalui Kali Cipinang di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (11/4/2019). Waduk ini merupakan satu dari tiga waduk dan dua sungai yang akan dinaturalisasi Pemprov DKI  pada 2019.

Selain permasalahan penyebab banjir tersebut, diskusi soal naturalisasi dan normalisasi sungai juga terus berlangsung. Gubernur Anies menegaskan, pihaknya tidak lagi meneruskan proyek normalisasi, tetapi mengubahnya menjadi proyek naturalisasi sungai.

Bahkan, Gubernur DKI telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Intinya, Anies tidak mau lagi ada pembetonan pinggiran sungai untuk mencegah banjir. Naturalisasi, kata Anies, adalah mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.

Lagi-lagi pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum mengerti apa persisnya naturalisasi untuk mengatasi banjir di Jakarta itu. Dia berharap bisa bertemu dengan Gubernur DKI untuk duduk bareng, berdiskusi mengenai hal tersebut.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Namun, harapan Basuki belum terkabul karena Anies memberikan disposisi kepada anggota stafnya untuk hadir. Masalahnya, kata Menteri PUPR, anggota staf yang hadir itu pun ternyata belum mengerti apa maksud konsep naturalisasi sungai.

Persoalan lain, seperti transportasi dan pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno, juga sering kali terkesan ”rebutan”. Sebagai Ibu Kota, Jakarta merupakan ”panggung” yang menggiurkan bagi siapa saja. Dia sering kali dianggap sebagai cermin negeri ini di semua bidang, termasuk gonjang-ganjing politik seperti saat ini.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para pengendara terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Ketersediaan layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan.