Armada Kapal Pelayaran Rakyat Ditambah

Kementerian Perhubungan menyerahkan 24 unit kapal pelayaran rakyat kepada sejumlah pemerintah daerah. Tambahan armada kapal pelayaran rakyat itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat di kepulauan.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Kapal pelayaran rakyat KM Banawa Nusantara 107 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4/2019)

SURABAYA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan menyerahkan 24 unit kapal pelayaran rakyat kepada sejumlah pemerintah daerah di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4/2019). Tambahan armada kapal pelayaran rakyat itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat kepulauan.

Kapal pelabuhan rakyat (pelra) yang dihibahkan itu adalah pinisi yang terbuat dari kayu. Kapal bernama KM Banawa Nusantara ini memiliki ukuran 35 gros ton (GT) yang mampu mengangkut 24 penumpang, 5 awak kapal, 10 ton barang, dan mampu berlayar hingga kecepatan 9 knot.

Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, antara lain kursi dengan sandaran sofa, pendingin ruangan, televisi, dapur, toilet, serta pelampung sesuai jumlah penumpang dan kru kapal. Di bagian nakhoda dilengkapi sistem pemosisi global dan radio komunikasi. Hal ini berbeda dengan mayoritas kapal pelra yang ada. Di Sumenep, misalnya, ada kapal pelra yang tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai.

”Kami menyerahkan 24 unit dari 200 unit kapal pelayaran rakyat yang sudah dan akan dibangun. Hal itu diharapkan menjadi stimulan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar memberikan dampak sosial dan ekonomi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah Penandatanganan Serah Terima Hibah Kapal Pelayaran Rakyat Pembangunan Tahun 2018 kepada Pemerintah Daerah.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Tampilan ruang penumpang kapal pelayaran rakyat hibah dari Kementerian Perhubungan untuk pemerintah daerah yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4/2019)

Penyerahan hibah kapal pelra itu dihadiri perwakilan 12 pemda penerima. Mereka antara lain  Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat, Kabupaten Mesuji (Lampung), dan Kota Bima (Nusa Tenggara Barat). Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus Purnomo, Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) Doso Agung, dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Mochamad Ashari.

Budi Karya menuturkan, penyerahan hibah kapal pelra ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, selama 2018, sebanyak 94 unit kapal pelra sudah diserahkan kepada beberapa pemda. Sisanya akan berangsur diserahkan hingga 2.020. Kapal-kapal tersebut nantinya akan dikelola pemda untuk melayani transportasi laut antarwilayah kepulauan, melengkapi kapal-kapal besar yang tidak memiliki rute di pulau-pulau kecil.

Keberadaan kapal pelra itu amat penting karena menjadi satu-satunya moda transportasi antarpulau baik untuk penyeberangan orang maupun pengiriman logistik barang kebutuhan yang didatangkan dari daerah lain. ”Kapal pelra ini juga bisa digunakan untuk armada ke tempat-tempat wisata,” kata Budi Karya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Tampilan ruang penumpang kapal pelayaran rakyat hibah dari Kementerian Perhubungan untuk pemerintah daerah yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4/2019)

Bupati Kayong Utara Citra Duani berterima kasih atas pemberian hibah satu unit kapal pelra. Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau di kabupaten yang memiliki 103 pulau ini. Kapal pelra bisa dimaksimalkan untuk transportasi antarpulau yang mengangkut orang dan barang.

Selama ini, lanjut Citra, penyeberangan antarpulau-pulau kecil di kabupaten yang dimekarkan 11 tahun lalu itu hanya dilayani satu unit kapal yang beroperasi satu kali per minggu. Kapal rakyat yang disebut warga lokal ”klotok” itu hanya mampu mengangkut 15 penumpang. ”Potensi perdagangan ikan di Kayong Utara juga bisa meningkat jika kapal penyeberangan bertambah,” ujarnya.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengatakan, keberadaan kapal pelra amat penting untuk mendukung program Tol Laut. Kapal berukuran kecil itu bisa menjadi pengumpan untuk pengiriman logistik yang diangkut oleh kapal tol laut dari dan menuju pulau-pulau kecil.

”Pelindo III sedang mengkaji pemberian tarif khusus transhipment yang lebih rendah daripada tarif normal untuk bongkar muat kargo kapal tol laut,” ujarnya. Di wilayah Pelindo III, beberapa pelabuhan menjadi tempat sandar bagi kapal pelra, antara lain Pelabuhan Gresik, Benoa, Kalimas, dan Pelabuhan Bima.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Tampilan ruang kemudi kapal pelayaran rakyat hibah dari Kementerian Perhubungan untuk pemerintah daerah yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4/2019)

Kapal laminasi bambu

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenhub dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk pengembangan kapal pelra. Budi Karya meminta ITS membuat purwarupa kapal laminasi bambu berukuran 35 GT untuk menjadi kapal pelra.

”ITS memiliki inovasi pembuatan kapal dari bambu menggantikan kayu sebagai bahan utama sehingga tidak perlu menebang hutan. Selain bahan baku yang lebih efisien, bambu juga mudah didapatkan dan dibudidayakan  masyarakat,” ujar Budi.

Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan, pihaknya memiliki pakar pembuatan kapal laminasi bambu, yakni dosen di Jurusan Teknik Perkapalan, Heri Supomo. Heri sudah melakukan riset selama 10 tahun untuk membuat kapal laminasi bambu yang siap diimplementasikan dalam program ini.

”ITS akan membentuk tim khusus untuk menangani pengembangan kapal pelra dengan Kemenhub,” ucap Ashari, yang juga salah satu Guru Besar Teknik Elektro ITS.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta rombongan berlayar menggunakan kapal berbahan bambu laminasi, Baito Deling 001, karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Senin (2/7/2018), di Selat Madura.