JAKARTA, KOMPAS - Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara (Jakut) Benny Sabdo mengatakan, Jakarta utara dipetakan sebagai daerah paling rawan di DKI Jakarta dan tiga besar nasional terkait potensi keamanan dan kecurangan dalam Pilkada.
Kerawanan ini diukur dari riwayat dalam Pemilu dan Pilkada beberapa waktu terakhir. Potensi kerawanan ini dari banyaknya warga yang tak bisa memberikan suara hingga masuknya suara dari orang di luar daftar pemilih.
“Variabelnya potensi kerawanannya banyak, ada karena waktu dan teknis pemilihan, bisa juga mobilisasi massa, kemudian kemungkinan provokasi,” katanya di Jakarta, Senin (15/4/2019).
Menurut Benny, pihaknya sudah melakukan pemetaan. Tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan akan menjadi prioritas pengawasan. Di Jakarta Utara yang memiliki 6 kecamatan, 21 kelurahan itu terdapat sekitar 1,2 juta pemilij dengan jumlah TPS 4.563.
Sebagian TPS-TPS rawan tersebut seperti di kawasan apartemen, rumah susun Marunda, bekas kawasan Kalijodo, kawasan Mall of Indonesia, Cilincing, dan Koja. Salah satu kerawanan juga disebabkan padatnya penduduk sehingga perlu diantisipasi orang yang tak punya hak pilih di TPS ikut memilih.
“Pernah ada kejadian, orang Lampung coblos Pilkada DKI,” katanya.
Sebelumnya, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tak ada TPS rawan di DKI Jakarta. Pelaksana Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri menyatakan, hanya puluhan TPS yang diprediksi akan meningkat ketegangannya. "Tapi tidak ada yang rawan di Jakarta," ujarnya.
Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengatakan, selama hari pemungutan suara 17 April, jumlah armada Transjakarta akan dikurangi sekitar 50 persen. Hal ini karena pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, jumlah penumpang juga berkurang sekitar 60 persen.
Menurut Daud, pengurangan ini juga agar awak Transjakarta juga mempunyai waktu untuk memberikan suaranya. “Rute direct yang memang tidak beroperasi di hari libur, juga ditiadakan. Untuk rute dalam koridor dan non-BRT tetap ada, hanya dikurangi,” katanya.