Dua hari menjelang Pemilu 2019, logistik untuk pemilu di Kota Cirebon, Jawa Barat, belum tuntas. Selain kekurangan sampul, KPU setempat juga belum menerima 1.086 surat suara pengganti untuk varian DPD.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
CIREBON, KOMPAS — Masalah logistik Pemilihan Umum 2019 di Kota Cirebon, Jawa Barat, belum tuntas. Selain kekurangan sampul, Komisi Pemilihan Umum setempat juga belum menerima 1.086 surat suara pengganti untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.
Hingga Senin (15/4/2019) pukul 15.00, surat suara pengganti untuk pemilihan DPD sebanyak 1.086 lembar belum tiba di gudang logistik KPU setempat. ”Hari ini, surat suara itu ditargetkan datang dari Kudus (Jawa Tengah). Namun, kami tidak bisa memastikan kapan waktunya,” ujar Ketua KPU Kota Cirebon Didi Nursidi.
Di gudang, petugas masih menempelkan stiker penanda di kotak suara. Sementara kotak suara yang telah terbungkus plastik diangkut ke truk untuk disalurkan ke kecamatan. Petugas juga tampak menyortir surat suara versi DPR dan DPRD.
Sebelumnya, KPU setempat menemukan lebih dari 12.000 surat suara rusak. Surat suara dinyatakan rusak karena terdapat sejumlah kriteria, seperti sobek, tulisan kabur, dan terkena bercak noda. Surat suara untuk DPR yang paling banyak rusak. Adapun surat suara yang dibutuhkan untuk pemilu di Kota Cirebon mencapai sekitar 1,3 juta lembar.
Surat suara pengganti baru tiba Minggu, 14 April. Bahkan, formulir C7 atau daftar hadir untuk daftar pemilih tetap baru tiba Senin siang. Padahal, KPU setempat menargetkan, distribusi seluruh logistik pemilu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) rampung H-5 pencoblosan atau Jumat, 12 April.
Didi mengaku tidak tahu penyebab terlambatnya pengiriman surat suara pengganti oleh percetakan. ”Namun, ini tidak akan mengganggu. Mengatur 1.086 surat suara hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Besok (Selasa), semua sudah terdistribusi,” lanjutnya.
”Kami juga masih kekurangan ribuan sampul surat suara. Kami sedang menjemput logistik tersebut ke Bandung, Jabar,” lanjutnya. Logistik tersebut ditargetkan tiba hari ini untuk kemudian didistribusikan ke PPK.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon Mohamad Joharudin mengingatkan, meskipun sejumlah logistik terlambat tiba, KPU tetap harus berhati-hati dalam menyalurkan logistik tersebut.
”Distribusinya sudah tidak sesuai target. Tetapi, petugas harus tetap mengecek kelengkapan logistik. Jangan sampai ada yang kurang saat pencoblosan,” ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 5.143 personel siap mengamankan pemilu di Kota Cirebon. Selain polisi dan TNI, bantuan pengamanan juga datang dari petugas satuan perlindungan masyarakat Kota Cirebon. Mereka akan menjaga 979 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lima kecamatan dan 22 kelurahan.
Berdasarkan pemetaan polisi, titik kerawanan pemilu terdapat di TPS Rutan Kelas I Cirebon. Alasannya, di tempat itu, pernah terjadi perkelahian saat pemilu. Polisi juga menaruh perhatian khusus di 23 TPS yang pada pilkada lalu mengalami pemilihan suara ulang.
TPS itu tersebar di Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Kesambi, dan Pekalipan. Salah satu persoalan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang saat itu karena petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara setempat membuka kotak suara yang tak sesuai dengan ketentuan perundangan.
”Di TPS itu kami lakukan pengamanan berlapis. Satu TPS dijaga satu polisi. Biasanya, satu polisi mengamankan 7 TPS,” ujar Kepala Polres Cirebon Kota Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy.