Logistik Sampai Kecamatan
Semua logistik Pemilu 2019 hari ini ditargetkan sudah tiba di kecamatan. Sementara warga, yang sampai hari Minggu belum mendapat formulir C6, hari ini bisa memintanya kepada KPPS.
JAKARTA, KOMPAS — Logistik pemilu seperti kotak suara, surat suara, beragam formulir, dan tinta, Senin (15/4/2019) ini, ditargetkan sudah semuanya sampai di kecamatan. Dengan demikian, logistik itu bisa tiba di tempat pemungutan suara sehari sebelum pemungutan suara pada 17 April. Formulir C6 atau pemberitahuan pemungutan suara juga sudah didistribusikan kepada pemilih.
Pada Minggu (14/4/2019), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditargetkan tuntas membagikan formulir C6 kepada pemilih. Namun, apabila pemilih belum menerima C6 pada hari itu, mereka masih punya kesempatan meminta formulir itu dari KPPS sebelum C6 tersebut dikembalikan kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 16 April 2019.
Jika ada warga yang tidak dapat C6 dari KPPS, mereka tetap boleh datang ke TPS dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Jadi, C6 itu memang sebaiknya dibawa ke TPS apabila diberi petugas. Tetapi, kalau tak diberi juga tak apa. Pemilih bisa datang ke TPS untuk memberikan suara asalkan membawa juga KTP-el,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, hal-hal detail itu sudah disampaikan KPU melalui bimbingan teknis ke KPPS. Selain itu, KPU menyiapkan manual dan video panduan bagi mereka dalam menyelenggarakan pemungutan suara. Masyarakat umum juga bisa mengakses panduan tersebut melalui laman daring KPU, yakni https://kpu.go.id.
Distribusi logistik
Di sejumlah daerah dilaporkan distribusi logistik Pemilu 2019 masih relatif lancar. Ada temuan kendala di sejumlah daerah, tetapi persoalan itu sedang diatasi penyelenggara pemilu.
Di empat daerah di Sulawesi Tengah yang enam bulan lalu terlanda gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, yakni Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, dan Kota Palu, logistik sudah tiba di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan. Dengan begitu, paling lambat Selasa logistik sudah ditarget tiba di TPS.
Nova (42), pengungsi di Kelurahan Petobo, Kota Palu, mengatakan, warga di pengungsian sudah mendapat sosialisasi pemilu, mulai dari TPS hingga jenis-jenis surat suara yang dicoblos nanti. ”Saya bersama keluarga akan memilih,” ujarnya.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian besar logistik sudah dikirim ke titik-titik terjauh di 22 kabupaten/kota di NTT. Pengganti 808.459 surat suara yang rusak dijadwalkan tiba Minggu pukul 20.00 Wita. Setelah itu, surat suara tersebut akan segera di distribusikan melalui jalur darat ke sejumlah daerah.
Begitu tiba, langsung didorong ke enam kabupaten di daratan Timor melalui jalan darat, sedangkan 16 kabupaten lain akan diterbangkan dengan pesawat, Senin.
Di Sumenep, Jawa Timur, semua logistik pemilu sudah sampai di tingkat kecamatan, Minggu. Sebagian di antaranya sudah mulai didistribusikan ke desa atau kelurahan karena berada di kepulauan atau jauh dari kantor kecamatan.
Di Papua juga dilaporkan belum ada kendala pengiriman logistik. Anggota Badan Pengawas Pemilu Papua, Jamaluddin, mengatakan, pihaknya belum menemukan masalah yang serius terkait dengan proses distribusi logistik pemilu ke 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Namun, dia berharap distribusi di daerah yang rawan gangguan cuaca telah tuntas pada H-2 dan maksimal H-1 pemungutan suara.
Terkait dengan hal itu, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengatakan, pihaknya mengantisipasi dua faktor utama yang dapat mengganggu tahapan pemungutan suara pada 17 April mendatang. Dua faktor ini adalah kondisi cuaca yang mudah berubah dan gangguan keamanan akibat aksi kelompok kriminal bersenjata yang masih bersembunyi di sejumlah kabupaten di Papua.
Dari pemetaan KPU Papua, ada sembilan kabupaten di kawasan pegunungan dan empat kabupaten di wilayah pesisir yang rawan cuaca buruk yang bisa berdampak pada tahapan distribusi logistik. Daerah itu ialah Pegunungan Bintang, Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Intan Jaya, Tolikara, Puncak, dan Puncak Jaya. Empat kabupaten di pesisir yang rawan tinggi gelombang laut adalah Kepulauan Yapen, Waropen, Asmat, dan Mimika.
Pada Pemilu 2014 pernah terjadi keterlambatan dalam pemilihan legislatif di 36 distrik di Yahukimo. Kondisi ini disebabkan oleh keterlambatan distribusi logistik pemilu karena kondisi cuaca yang buruk. ”Kami terus mengawasi proses distribusi dan berkoordinasi dengan KPU di kabupaten-kabupaten yang rawan terjadi masalah cuaca,” kata Theodorus.
Selain itu, ada enam kabupaten yang perlu ditingkatkan keamanan, mulai dari saat distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara. Enam daerah ini adalah Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mimika, dan Mamberamo Tengah.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar AM Kamal mengatakan, Polri bersama TNI telah menyiagakan 15.000 personel untuk mengantisipasi teror kelompok kriminal bersenjata dalam tahapan distribusi logistik pemilu hingga rekapitulasi suara.
Dibantu TNI
Menurut Ilham, kawasan Indonesia bagian timur mendapat perhatian lebih karena kendala geografis mengakibatkan distribusi logistik tidak selancar wilayah lainnya. Untuk itu, KPU telah berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia.
Menurut dia, wilayah yang belum 100 persen logistik pemilunya terdistribusikan antara lain Papua, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. KPU menargetkan pengiriman logistik itu bisa sampai Senin ini, atau H-2. Sesuai dengan ketentuan, semua logistik sudah harus sampai di tempat pemungutan suara (TPS) H-1.
Semua logistik sudah siap, tinggal mendistribusikannya ke daerah-daerah. Untuk daerah tertentu yang menjadi perhatian, kami telah meminta bantuan dari TNI. Suratnya ke panglima (Panglima TNI) sedang diproses,” katanya.
Selain kendala geografis, kerusakan surat suara juga membuat distribusi logistik belum tuntas sepenuhnya di wilayah Indonesia bagian timur.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, selain di daerah yang jauh, pihaknya menemukan ada kekurangan logistik di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Namun, ia memastikan kendalanya bukan pada distribusi, melainkan pada informasi kebutuhan logistik tertentu untuk daerah tertentu. Ia mencontohkan, misalnya ada kekurangan dalam jumlah tertentu segel, tetapi yang dikirim justru amplop surat suara.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Alwan Ola Riantoby, pada hari yang sama membenarkan temuan KIPP. Ia menyebutkan, kekurangan surat suara masih terjadi pada sejumlah lokasi.