Sulsel Antisipasi Berbagai Potensi Ancaman

Pemerintah daerah bersama TNI dan kepolisian di Sulawesi Selatan mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi pada pemilu nanti.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah setelah jumpa pers di Polda Sulawesi Selatan, Senin (15/4/2019). Ia menilai kondisi di Sulsel masih kondusif menjelang Pemilu 2019.

MAKASSAR, KOMPAS — Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menilai kondisi provinsi itu tetap aman dan kondusif dua hari menjelang Pemilu 2019. Meski demikian, kekuatan gabungan Polri dan TNI tetap disiagakan demi menjaga kelancaran kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Dalam jumpa pers setelah rapat koordinasi di Markas Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar, Senin (15/4/2019), Nurdin mengatakan, kepolisian dan TNI sudah mengantisipasi dan mendeteksi dini berbagai potensi ancaman di Sulsel. Alhasil, tingkat penyebaran logistik dapat mencapai 99,5 persen ke seluruh wilayah provinsi. ”Mudah-mudahan kondisi tetap terkendali sampai penghitungan suara selesai,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberi arahan melalui telekonferensi. Pemerintah provinsi diminta mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan, seperti kegiatan politik di rumah ibadah, pawai kemenangan berdasar hasil hitung cepat, dan gerakan putihkan tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Polda Sulsel Inspektur Jenderal Hamidin berharap pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai. Karena itu, Polda Sulsel telah menyiapkan 12.000 polisi di wilayah penugasan masing-masing. Satu peleton Brigade Mobil (Brimob) akan disiapkan di sekitar TPS.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kepala Polda Sulsel Inspektur Jenderal Hamidin

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Dicky Sondani mengatakan, masing-masing TPS akan dijaga seorang polisi, sekitar 50 meter dari TPS. Adapun TPS yang sulit dijangkau, rawan bencana, atau berada di daerah yang rawan bentrokan pendukung kedua pasangan calon presiden-wakil presiden akan dijaga dua polisi.

”Siaga kami di TPS cukup panjang karena penghitungan lima jenis surat suara bisa sampai malam hari. Apalagi, ini pemilu presiden dan legislatif, berbeda dengan lima tahun lalu,” kata Dicky.

Kepolisian akan mengawal setiap tahap di TPS, mulai dari pemungutan suara, penghitungan, hingga penyerahan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Meski begitu, polisi tidak diperkenankan masuk ke TPS jika tidak diminta oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

”Misalnya, ada orang yang mengamuk karena tidak menerima hasil penghitungan suara, kami akan bantu. Kami juga siap turun tangan bersama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) jika ada laporan seperti money politics (politik uang). Sebelum selesai, kami tidak akan tinggalkan TPS sampai jam berapa pun,” tuturnya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Dicky Sondani

Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal Surawahadi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4.110 personel TNI di Sulsel. Makassar menjadi salah satu wilayah yang dinilai rawan gangguan keamanan. ”Makanya, di Makassar, kami siapkan 1.350 orang,” kata Surawahadi.

Wilayah kerja Kodam XIV/Hasanuddin mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Surawahadi mengatakan, pihaknya juga akan mengerahkan pasukan di Kendari, ibu kota Sultra, yang dinilai rawan. Kendaraan lapis baja APS-3 ANOA dan BTR-90 telah dikirim untuk mendukung pengamanan tersebut.

Total sebanyak 11.330 personel TNI yang dikerahkan untuk mengamankan ketiga provinsi tersebut. Pihaknya juga akan dibantu 760 personel TNI Angkatan Laut, 230 personel TNI Angkatan Udara, dan 200 personel dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

KOMPAS/RENY SRI AYU

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Surawahadi

”Kami juga sudah menyiapkan rencana cadangan. Tiap korem (komando resor militer) dan kodim (komando distrik militer) akan punya rencana pengamanan cadangan yang berbeda-beda,” kata Surawahadi.

Tangkal hoaks

Selain ancaman keamanan fisik, Dicky juga mengimbau masyarakat waspada terhadap ancaman di dunia maya, yaitu hoaks atau berita palsu. Ia mengajak masyarakat untuk hanya mempercayai KPU dan lembaga yang telah diberi izin melaksanakan hitung cepat.

”Hoaks bisa disebar lewat Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Karena itu, saya tegaskan, siapa pun yang menyebar hoaks pasti tertangkap. Masyarakat jangan cepat terprovokasi,” kata Dicky.

Untuk membasmi hoaks, Polda Sulsel telah menyiapkan tim siber beranggotakan 20 orang. Setiap kepolisian resor di 24 kabupaten dan kota di Sulsel juga telah menyiapkan tim siber beranggotakan 10 orang. Tim siber tersebut akan memantau penyebaran berita bohong di media sosial.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulsel Misna Attas

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Misna Attas mengatakan, total TPS di Sulsel mencapai 26.355 dengan jumlah pemilih sebanyak 6,16 juta orang. Misna pun meyakini Pemilu 2019 akan berlangsung aman.

”Ke depan, kami ingin mendekatkan diri dengan masyarakat dengan membuka saluran pengaduan publik. Masyarakat yang menemukan persoalan saat pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten bisa melapor,” katanya.

Keyakinan ini juga diungkapkan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sulsel Adnan Jamal. Koordinasi dengan KPU, kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, sudah dijalin sejak dini.