Saksi yang direkrut partai politik, dibantu dengan sukarelawan, menjadi tulang punggung dalam mengawal suara calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2019. Beban saksi otomatis berlipat karena mereka juga dibebani mengawal suara partai politik.
Saksi yang direkrut partai politik, dibantu dengan sukarelawan, menjadi tulang punggung dalam mengawal suara calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2019. Kolaborasi ini sebagai solusi untuk mengatasi biaya saksi yang tinggi. Tim Kampanye Nasional Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memilih untuk mendayagunakan saksi yang direkrut dan telah dilatih oleh partai politik. Direktur Saksi TKN Jokowi-Amin, Arif Wibowo, mengatakan, secara umum, kekuatan saksi bersumber dari koalisi partai politik Jokowi-Amin.
Setiap partai mendapatkan arahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk menyetorkan data saksi. Data saksi itu diverifikasi sesuai dengan syarat saksi yang telah ditetapkan oleh TKN. ”Jadi, saksi-saksi ini pada koalisi partai. Untuk sebagian, memang dikuatkan sukarelawan,” ujar Arif saat dihubungi dari Jakarta, Senin (15/4/2019).
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq. Maman mencontohkan, Partai Kebangkitan Bangsa mengerahkan sukarelawan untuk menjadi saksi di seluruh Sukabumi, Jawa Barat.
Saksi juga dilatih cara menggunakan aplikasi untuk mengawal serta mengawasi jalannya pemilu. ”Sukarelawan dan parpol dilatih cara mengakses aplikasi dan mengunggah foto ke dalam sistem,” ucap Maman.
Arif mengatakan, kesiapan saksi TKN Jokowi-Amin di sekitar 810.000 tempat pemungutan suara (TPS) setidaknya sudah mencapai 96 persen. Setidaknya, satu TPS akan diisi satu saksi.
”Pelatihan-pelatihan saksi sudah kami lakukan. Ada berapa daerah yang belum, terakhir, kami akan selesaikan besok,” ujar Arif. Selain ada saksi, TKN juga menyiapkan regu gerakan pemilih di setiap TPS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kebijakan pemanfaatan saksi partai politik juga diambil oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, setiap partai politik anggota koalisi disebutkan telah saling berkoordinasi untuk saling membagi wilayah yang menjadi tanggung jawab perekrutan saksi.
”Hal ini karena partai-partai koalisi ini punya jaringan sampai di daerah. Nanti mereka akan berbagi. Siapa bertugas di daerah mana begitu. Mereka akan dengan mudah mengisinya,” kata Ferry.
Hal ini karena partai-partai koalisi ini punya jaringan sampai di daerah. Nanti mereka akan berbagi. Siapa bertugas di daerah mana begitu. Mereka akan dengan mudah mengisinya.
Ferry mengungkapkan, koordinasi hingga kini sudah cukup baik. Sampai pada tingkat TPS sudah terdeteksi mana TPS yang sudah dan belum terisi saksi.
Apabila masih ada TPS yang belum terisi, Direktorat Relawan BPN Prabowo-Sandi telah mengajak sukarelawan Prabowo-Sandi untuk menjadi saksi di TPS tersebut.
”Kami ajak sukarelawan untuk mengecek ke lima TPS di sekitar tempat tinggalnya, apakah ada saksi untuk pasangan calon 02 sudah terisi atau belum. Kalau belum, mereka bisa mengambil alih tugas saksi,” kata Ferry.
Partai politik koalisi dan sukarelawan menjadi solusi yang dipilih tim sukses pasangan calon capres-cawapres untuk menanggulangi biaya saksi yang tinggi.
Dengan asumsi upah per saksi Rp 200.000, dan ada dua saksi per TPS, biaya yang harus disiapkan tiap partai dan tim sukses untuk menjaga 805.062 TPS bisa sekitar Rp 322,02 miliar. Di lapangan, jumlah saksi yang disiapkan bisa lebih dari dua orang per TPS karena partai dan tim sukses juga menyiapkan ”saksi bayangan” untuk memantau di luar TPS.
Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah membuat proses pemungutan dan penghitungan suara diperkirakan berlangsung hingga larut malam.
Dalam salah satu simulasi yang digelar KPU, proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung hingga dini hari. Itu pun telah menggunakan tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang terlatih dengan baik.
Tak ayal, partai harus mempersiapkan lebih dari satu saksi untuk bekerja dalam sif atau bergiliran. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan, saksi disiapkan oleh calon anggota legislatif dari PKB dan disesuaikan dengan jumlah TPS. Selain itu, disiapkan pula saksi bayangan yang akan bertugas ketika pemungutan suara tidak selesai dalam satu hari.
”Saksi (jumlah) disiapkan oleh caleg. Saksi bayangan akan bekerja ketika penghitungan suara memasuki 12 jam tanpa jeda sesuai putusan Mahkamah Konstitusi,” ucap Daniel.
Ia mengungkapkan, pelatihan dan konsolidasi saksi per kabupaten/kota sesuai daerah pemilihan (dapil) telah dilaksanakan sepekan terakhir oleh masing-masing pengurus wilayah PKB.
Sementara itu, politisi Partai Amanat Nasional, Yahdil Abdi Harahap, mengatakan, untuk mengatasi kemungkinan adanya saksi yang tidak sanggup menyelesaikan perhitungan sampai akhir, PAN menyiapkan tenaga cadangan.
Jadi, jika ada saksi yang mengalami gangguan stamina, maka ia bisa meminta bantuan kepada pemegang mandat lainnya seperti pengurus partai, pengurus cabang, atau pengurus ranting.
Hingga kini, PAN masih memiliki beberapa dapil yang jumlah saksinya masih minim. Untuk itu, hari ini, pihaknya masih berupaya memenuhi saksi di sejumlah dapil yang belum terisi maksimal. Dalam perekrutan saksi, PAN memilih saksi-saksi yang sudah berpengalaman dan terlibat pada pemilu sebelumnya.
Hitungan riil
Selain perekrutan dan penempatan saksi, dalam dua hari menjelang pemungutan suara, partai politik dan tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden juga harus mempersiapkan pusat tabulasi nasional atau real count yang dihimpun para saksi di setiap TPS.
Daniel mengatakan, untuk PKB, saksi telah diberi pelatihan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu PKB. Mereka diberi pelatihan memasukkan data dari catatan penghitungan hasil suara atau formulir C1. Sistem kerjanya, saksi mengirimkan atau menginformasikan hasil formulir C1 melalui pesan instan Whatsapp, pesan singkat, surel, telepon, dan lainnya.
Data lapangan itu akan dimasukkan oleh petugas ke dalam sistem IT yang telah disiapkan LPP PKB. Perangkat ini terpusat di ruang pemantauan pemilu di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB di Senen, Jakarta Pusat.
Partai Partai Gerakan Indonesia Raya juga telah mempersiapkan alur kerja yang serupa bagi para saksinya di lapangan. Para saksi diminta mengunduh aplikasi khusus untuk perhitungan resmi partai. Hasil perhitungan resmi itu berasal dari formulir C1 yang dikumpulkan para saksi dan sukarelawan melalui aplikasi.
”Mereka akan memfoto dan mengirim hasil perhitungannya langsung ke server,” kata Andre.
Alur serupa juga akan digunakan tim sukses pasangan calon. Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandi telah meluncurkan aplikasi pengawal suara. Aplikasi ini bernama Relawan Adil Makmur.
Ferry mengatakan, saksi dapat mengunggah foto hasil pemungutan suara selain dari aplikasi juga dapat melalui aplikasi Whatsapp. ”Nanti dikirimkan ke pusat tabulasi nasional. Dari TPS langsung kami kirim,” kata Ferry.
Untuk sistem real count TKN Jokowi-Amin, Arif Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki sistem deteksi dini kecurangan dan manipulasi penghitungan suara. Sistem itu akan memberikan petunjuk kepada timnya terkait dengan TPS-TPS yang terjadi kecurangan dan manipulasi suara.
”Kalau ada kecurangan, itu akan menjadi catatan dan akan kami sampaikan pada pleno rekapitulasi di tingkat berjenjang sampai tingkat KPU untuk mendapatkan koreksi,” ujar Arif.