JAKARTA, KOMPAS - Menjelang hari pemungutan suara, partai-partai politik peserta pemilihan umum menguatkan barisan saksinya. Upaya pengawasan pemilihan legislatif kali ini menghadapi tantangan lebih sulit akibat keterbatasan dana partai untuk mengupah saksi, serta beban tugas saksi yang lebih berat untuk mengawasi proses penghitungan suara yang lebih panjang.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (15/4/2019) mengatakan, dibandingkan pemilihan presiden, pengawasan perhelatan pemilihan legislatif (pileg) di hari pencoblosan, 17 April 2019, berpotensi lebih problematik. Persoalan pertama adalah kendala partai kesulitan menyiapkan biaya insentif untuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Persoalan pertama adalah kendala partai kesulitan menyiapkan biaya insentif untuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Eddy mengatakan, dengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang semakin lama, insentif untuk saksi otomatis meningkat. Berdasarkan simulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), estimasi hitung suara untuk lima kertas suara diperkirakan baru akan berakhir dini hari. Proses penghitungan suara itu juga bisa diperpanjang hingga keesokan harinya jika belum rampung.
Saat ini, PAN memberi insentif dengan kisaran Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu untuk para saksinya. Setiap TPS akan dijaga oleh satu orang saksi. Eddy mengatakan, hingga saat ini, PAN belum berhasil mengumpulkan uang untuk membayar upah saksi pada hari-H. Dengan keterbatasan dana itu, ada beberapa TPS dan wilayah yang akhirnya dibiarkan ‘kosong’ atau tidak akan diawasi oleh saksi partai.
“Sejauh ini, dana yang terkumpul belum mencapai jumlah yang kami butuhkan, kami lagi berharap pada sumbangan dari kader dan simpatisan untuk membantu menutup biaya saksi,” kata Eddy.
PAN memberi insentif dengan kisaran Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu untuk para saksinya. Setiap TPS akan dijaga oleh satu orang saksi
Upah yang tidak maksimal itu juga berpotensi membuat militansi saksi tidak maksimal. “Untuk mengikat saksi itu kan perlu kedekatan emosional dan biaya yang tidak sedikit. Makanya, militansi saksi berpotensi rendah. Bisa saja, saksi-saksi tidak melaksanakan tugasnya sampai tuntas di hari-H nanti, mengingat waktu perhitungan suara yang lebih panjang,” ujarnya.
Andalkan sukarelawan
Kendala keterbatasan dana juga dikeluhkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia mengatakan, pembiayaan untuk saksi akhirnya lebih banyak mengandalkan sumbangan dari pengurus partai, kader, caleg, dan simpatisan.
“Selain itu, kami bergantung pada dukungan relawan, karena kebanyakan justru relawan-relawan itu yang mau menjaga suara kami,” kata Fadli.
Eddy mengatakan, perhatian pengawalan suara dari publik lebih banyak terfokus pada pemilihan presiden dibandingkan pileg. Proses perhitungan suara untuk pileg yang dilakukan setelah pilpres berpotensi membuat pileg tidak terlalu diperhatikan.
Perhatian pengawalan suara dari publik lebih banyak terfokus pada pemilihan presiden dibandingkan pileg
Menurut dia, munculnya banyak gerakan sipil untuk membantu mengawasi proses perhitungan suara menunjukkan gairah partisipasi politik dan berdemokrasi yang baik. Namun, ia berharap, pengawalan dari publik tidak hanya sebatas pada perhitungan suara pilpres, lalu melupakan pileg.
“Animo masyarakat lebih besar untuk memonitor pilpres, sementara untuk pileg tidak terlalu. Ini sudah biasa ditemukan di pemilu sebelumnya. Kali ini, pemilu dilakukan serentak. Kami harap, pengawasan untuk pileg sama kuatnya dengan pilpres, karena potensi kecurangan di pileg juga besar,” kata Eddy.
Selain bergantung pada peran publik untuk ikut mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara, partai juga bergantung pada pengawas resmi yang disediakan oleh Bawaslu.
Wakil Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan, tantangan terbesar adalah memenuhi kebutuhan pendanaan saksi. Pendanaan saksi lebih besar karena durasi tugas yang lebih panjang serta beban tugas untuk mengawasi pilpres selain pileg.
Oleh karena itu, tidak semua TPS akan dijaga oleh saksi partai. Di TPS-TPS yang minim pengawasan itu, partai pun berharap pada peran pengawas pemilu yang direkrut Bawaslu.