Program Keluarga Harapan Mendapat Apresiasi Tinggi dari Penerima Manfaat

DOKUMENTASI/HUMAS KEMENSOS

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memaparkan hasil survei tentang dampak/efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada media di Jakarta, Senin (15/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Program Keluarga Harapan yang selama ini diselenggarakan pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air mendapat tanggapan positif dan apresiasi yang tinggi dari keluarga penerima manfaat. Selain puas dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial, pendampingan yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan yang menjangkau lokasi pencairan bantuan juga dianggap sesuai harapan.

Hal ini terlihat dari survei independen MicroSave Consulting Indonesia, kerja sama antara Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) Tahun 2019, di 28 kota/kabupaten di 15 provinsi di Indonesia. Survei tentang dampak/efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 2.903 responden tersebut dibagi di tiga wilayah, yakni wilayah barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), wilayah tengah (meliputi seluruh Pulau Jawa), dan wilayah timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

“Sebesar 93,2 persen Keluarga Penerima Manfaat dari  Program Keluarga Harapan menyatakan puas terhadap program bansos,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Tingkat kepuasan tersebut mencakup keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening (93 persen), selanjutnya kepuasan tersebut terkait respon Contact Center PKH dalam menanggapai aduan (92 persen).  Kepuasan tertinggi dari keluarga penerima manfaat (KPM) terutama pada pendampingan oleh Pendamping PKH dan  kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos yang tingkat kepuasannya mencapai 94 persen. Adapun menjangkau lokasi pencairan bansos sebesar 93 persen.

Dari survei tersebut, menurut Mensos, ditemukan tidak semua KPM PKH melakukan pencairan dana sekaligus karena ada sebanyak 18 persen KPM yang menyimpan dana tersebut, sebagai tabungan. Pada bagian lain, ditemukan mayoritas (98 persen) KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai Melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.

“Melalui KKS, penerima PKH lebih melek transaksi bank melalui anjungan tunai mandiri. mereka juga tidak mengeluarkan biaya pencairan, sehingga menerima dana bansos utuh,” kata Agus.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Ribuan ibu rumah tangga di Kota Kupang memperlihatkan buku tabungan dan ATM untuk penyaluran PKH dan PBPNT sambil meneriakan yel-yel, simbol kesuksesan di depan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, Menteri Perindustrian Hartarto dan sejumlah pejabat negara di Kupang, Rabu (20/2/2019).

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menambahkan, dari survei tersebut ditemukan bahwa di bidang kesehatan maupun pendidikan, manfaat bansos dirasakan KPM. Di bidang kesehatan misalnya, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Begitu juga di bidang pendidikan 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5 persen, olah raga 4 persen, seni budaya 1 persen.