Saatnya Rakyat Menentukan
Sekitar 190 juta warga negara Indonesia akan menentukan masa depan republik ini lewat pilihan yang hari ini mereka berikan.
JAKARTA, KOMPAS - Pemungutan suara pada Pemilu 2019, hari ini, Rabu (17/4/2019), adalah puncak dari tahapan pemilu yang disiapkan sejak 20 bulan lalu dengan melibatkan banyak tenaga dan dana. Pilihan rakyat hari ini akan menentukan ke mana Indonesia akan dibawa para pejabat publik terpilih.
Sekitar 190 juta pemilih di dalam negeri, hari ini berhak memilih di sekitar 810.000 tempat pemungutan suara (TPS). Ada sekitar 6,4 juta penyelenggara pemilu di tingkat TPS yang terdiri dari kelompok penyelenggara pemungutan suara dan pengawas TPS. Itu belum termasuk saksi peserta pemilu serta tenaga pengamanan.
”Negara mengeluarkan banyak sekali sumber daya untuk Pemilu 2019. Mari memanfaatkan dengan cara menggunakan hak pilih,” kata anggota KPU, Wahyu Setiawan, di Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Partisipasi pemilih dalam pemilu, lanjut Wahyu, merupakan ekspresi langsung dari kedaulatan rakyat. Tanpa partisipasi pemilih, esensi dan substansi dari pemilu tidak tercapai. Oleh karenanya, kesuksesan pemilu amat bergantung pada partisipasi pemilih dalam memberikan suaranya.
Pemilu 2019 juga menjadi pemilu pertama di Indonesia, di mana pemilihan presiden-wakil presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain ada dua pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga ada sekitar 300.000 calon anggota legislatif yang memperebutkan 575 kursi DPR RI, 136 kursi DPD, 2.2.07 kursi DPRD provinsi, serta 17.610 kursi DPRD kabupaten/kota.
Demokrasi
Pemungutan suara di Pemilu 2019 bisa menjadi langkah awal memperbaiki potret demokrasi Indonesia. Beberapa tahun terakhir, demokrasi Indonesia cenderung berjalan di tempat. Mengacu pada Indeks Demokrasi Dunia 2018 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit, skor Indonesia stagnan di angka 6,39 selama dua tahun terakhir. Dalam skala 0-10, semakin besar nilai indeks, semakin baik kondisi demokrasi sebuah negara. Demokrasi Indonesia stagnan dua tahun terakhir antara lain pada aspek kultur politik, kebebasan sipil, serta partisipasi politik.
Aspek partisipasi politik, menurut peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor, akan diuji dalam pemungutan suara hari ini. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, akan menggambarkan tingkat harapan terkait pembenahan kualitas demokrasi, baik melalui lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.
“Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan momentum pemilu ini untuk membuat perbedaan. Fenomena keikutsertaan masyarakat dalam pemilu menunjukkan sehatnya demokrasi,” kata Firman.
Di Pemilu 2019, KPU mematok target partisipasi 77,5 persen. Sebagai pembanding, pada Pemilu Legislatif 2014, tingkat partisipasi pemilih 75,1 persen. Sementara itu, pada 1999, pemilu legislatif pertama di era reformasi, partisipasi pemilih menembus 90 persen.
Perbaikan kebijakan
Peningkatan partisipasi politik tidak cukup hanya dilihat dari kedatangan pemilih ke TPS. Namun, juga harus berbasis pada pilihan bijak. Menurut peneliti politik LIPI Syarif Hidayat idealnya, partisipasi politik juga berbasis pada kesadaran, sehingga suara yang diberikan rakyat saat pemilu berlanjut menjadi "suara" dalam bentuk perbaikan kebijakan dan aspirasi yang ditindaklanjuti negara.
Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat untuk memilih calon yang kredibel. “Mari pilih calon yang merupakan orang jujur, amanah, cerdas, berintegritas. Jangan lupa lihat dan teliti rekam jejaknya. Juga bersama wujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan damai,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, salah satu tolok ukur penyelenggaraan pemilu yang jujur dan damai adalah bebas dari politik uang.
Selain itu, Syarif Hidayat juga menuturkan, kualitas demokrasi juga akan diukur dari kedewasaan kedua pasangan capres-cawapres dan calon anggota legislatif menerima kekalahan dan tetap menjaga suasana damai pasca pemungutan suara.
“Ini kedewasaan demokrasi yang diharapkan besok terlihat dari para kandidat. Jika paslon sulit menerima kekalahan lalu menggerakkan massa, maka demokrasi kita bukan lagi berjalan di tempat, tetapi berjalan mundur,” ujarnya.
Secara terpisah, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengimbau pendukungnya untuk menjaga suasana tetap kondusif, apapun hasil hitung cepat pilpres yang dilakukan sejumlah lembaga pada hari ini. Ia juga mengajak masyarakat aktif mengawasi jalannya pemungutan hingga perhitungan suara.
“Kepada siapapun, jika melihat kecurangan, segera laporkan dengan cara yang sesuai aturan dan mekanisme. Sikapi proses pemilu nanti dengan dewasa,” ujarnya.
Harapan yang sama diutarakan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Usai berkunjung ke ruang kerja Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta, Sandi menyampaikan harapan agar pemilu di Indonesia bisa terselenggara secara akuntabel dan kredibel. Menurut dia, hal itu akan menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi maju.
”Jadi harapannya, pemilu lancar, jujur, adil dan kita harapkan tentunya satu proses yang bisa jadi kebanggaan bagi dunia,” katanya.
Logistik Pemilu
Kemarin, KPU RI menyampaikan, secara umum logistik pemilu telah dikirim dan sampai ke TPS. KPU meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia untuk percepatan distribusi logistik di sejumlah daerah. “Menurut perhitungan kami, H-1, atau hari ini (Selasa), seluruh logistik sudah didistribusikan sampai tingkat TPS,” kata anggota KPU Wahyu Setiawan.
Namun, di Papua dilaporkan distribusi logistik pemilu ke 23 distrik di tiga kabupaten di Papua masih tertunda. Ketiga daerah ini adalah Intan Jaya, Yahukimo dan Tolikara.
Ketua KPU Papua Theodorus Kossay di Jayapura, Selasa malam menuturkan, distribusi logistik yang tertunda tersebar di 14 distrik di Yahukimo dan 5 distrik di Kabupaten Tolikara. Sementara untuk Kabupaten Intan Jaya 4 distrik.
"Penyebab keterlambatan distribusi logistik untuk 23 distrik di tiga kabupaten ini karena faktor cuaca buruk. Distrik ini hanya dapat diakses dengan helikopter dan pesawat berbadan kecil," papar Theodorus.
Theodorus menegaskan, pihaknya telah memerintahkan KPUD di tiga kabupaten itu agar mengirim logistik ke 23 distrik ini pada Rabu sekitar pukul 05.00 WIT. KPU mengusahakan agar masyarakat di daerah itu bisa mengikuti pemungutan suara sesuai jadwal.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Jamaluddin menilai, sulit bagi masyarakat di distrik pedalaman yang belum mendapatkan logistik pemilu pada H-1, bisa memilih pada hari ini. Pasalnya, perjalanan dari distrik ke setiap kampung harus ditempuh dengan berjalan kaki dan butuh waktu berjam-jam.
"Kemungkinan bisa terjadi pemilu susulan di daerah-daerah tersebut," kata Jamaluddin.