Bersatu untuk Bangsa
JAKARTA, KOMPAS — Setelah pemungutan suara Pemilu 2019 usai, Rabu (17/4/2019), persatuan dari seluruh komponen bangsa amat dibutuhkan guna menghadapi tantangan bangsa ke depan yang tidak ringan. Kendati sudah muncul hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga, hasil resmi adalah yang berasal dari penghitungan dan rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum.
Hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga Rabu malam di 2.000 tepat pemungutan suara (TPS) di 34 provinsi menunjukkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 54,52 persen suara. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 45,48 persen. Persentase itu didapat dari sampel yang sudah masuk mencapai 97 persen.
Hasil hitung cepat itu tidak jauh berbeda dari hasil survei Kompas pada akhir Februari hingga awal Maret. Hasil survei itu menunjukkan, elektabilitas Jokowi-Amin setelah diekstrapolasi adalah 56,8 persen, sementara Prabowo-Sandi adalah 43,2 persen (Kompas, 20/3/2018).
Seusai pemungutan suara, seruan untuk bersatu kembali muncul dari para tokoh bangsa serta para elite politik, termasuk dua capres, yakni Jokowi dan Prabowo.
Jokowi yang didampingi cawapresnya, Ma’ruf Amin, serta sejumlah petinggi partai politik pendukung, semalam menyampaikan, kendati sejumlah hasil hitung cepat menunjukkan keunggulan dirinya bersama Amin, tidak akan ada selebrasi apa pun. Ia mengajak semua pihak bersabar menunggu hasil rekapitulasi KPU. Jokowi juga mengajak semua elemen masyarakat bersatu kembali.
”Marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, menjalin kerukunan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” katanya.
Secara terpisah, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Prabowo meminta pendukungnya untuk tidak terprovokasi dan menghindari semua bentuk tindakan berlebihan, tindakan di luar hukum, dan tindakan kekerasan apa pun.
Prabowo juga mengklaim kemenangan dengan persentase sekitar 62 persen berdasarkan hasil real count di 320.000 TPS atau 40 persen dari jumlah seluruh TPS. Terkait hal itu, Prabowo meminta pendukungnya mengawal proses perhitungan suara resmi, termasuk menjaga dokumen C1 dari TPS. Prabowo juga minta pendukungnya menunggu hasil resmi dari KPU.
Marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, menjalin kerukunan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga menyatakan akan menunggu hasil resmi pemilu dari KPU. Megawati menyerukan agar kader dan simpatisan PDI-P tidak mengumbar secara berlebihan hasil penghitungan suara yang belum pasti. Mereka diimbau mengawal suara rakyat dari TPS dan mencegah kecurangan. Sejumlah hasil hitung cepat menunjukkan PDI-P mendapat suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019.
Secara terpisah, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, partainya menghormati dan menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Jika ada indikasi kecurangan, dia mengimbau agar buktinya dikumpulkan dengan baik, lalu dilaporkan sesuai jalur hukum. Dia juga mengajak kader Demokrat dan masyarakat Indonesia menahan diri dari hal-hal yang tidak patut.
Kenegarawanan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pentingnya para elite menunjukkan jiwa besar dan kenegarawanan saat menyikapi hasil sementara Pemilu 2019.
”Hindari pernyataan-pernyataan spekulatif dan memberi peluang pada saling curiga dan pembelahan politik pascapemilu,” ucapnya.
Menurut dia, hasil akhir Pemilu 2019 berada di tangan KPU. ”Siapa pun yang memperoleh mandat rakyat hendaknya bersikap rendah hati, menjauhi euforia dan keangkuhan, serta menjadikan kepercayaan rakyat itu sebagai amanat dan tanggung jawab untuk kemajuan Indonesia. Bagi yang belum memperoleh mandat rakyat, terima dengan lapang hati dan jiwa kenegarawanan yang tinggi,” tutur Haedar.
Proses pemilu yang berjalan dengan baik, aman, dan damai, menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, merupakan pencapaian bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak seyogianya bersyukur dan menyikapi apa pun hasil pemilu dengan jiwa kenegarawanan.
”Dengan selesainya pemungutan suara itu, maka selesai sudah kompetisi untuk merebut simpati rakyat. Mari guyub dan bersatu padu bagi Indonesia yang maju, siapa pun nantinya yang terpilih dalam pemilu,” katanya.
Persatuan dan sikap negarawan, terutama dari elite politik, amat dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak ringan dan butuh persatuan seluruh warga bangsa untuk menghadapinya.
Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan yang defisit menunjukkan kebutuhan dollar AS lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan menghasilkan dollar AS. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mudah bergejolak.
Pada 2017, transaksi berjalan defisit 16,196 miliar dollar AS atau 1,6 persen produk domestik bruto (PDB). Pada 2018, defisitnya menjadi 31,06 miliar dollar AS atau 2,98 persen PDB.
Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean menuturkan, defisit transaksi berjalan hanya gejala dari akar masalah ekonomi nasional saat ini, yakni industri manufaktur yang belum kuat, ketergantungan pada modal asing, dan pertumbuhan produktivitas yang rendah.
Adapun pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Febrio Nathan Kacaribu, menyebutkan, guna menjaga iklim investasi tetap kondusif, reformasi struktural mesti diteruskan lewat pembangunan infrastruktur dan secara konsisten memperbaiki iklim berusaha.
Problematika pemilu
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pemungutan suara secara umum berlangsung lancar dan damai. Sejumlah laporan mengenai kendala teknis yang diterima KPU akan secepatnya ditangani.
KPU menegaskan, pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Indonesia diselenggarakan secara transparan, terbuka, dan melibatkan pengawasan banyak pihak. Selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemantauan juga dilakukan oleh pemantau asing, organisasi nonpemerintah dari dalam dan luar negeri, serta publik secara umum.
Dari sisi keamanan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, situasi keamanan dan ketertiban sangat kondusif selama pemungutan suara.
Ia mengungkapkan, berbagai potensi gangguan yang masih dapat terjadi setelah hari pemungutan suara ialah perampasan surat suara, pengancaman, penganiayaan terhadap petugas TPS dan KPPS, pembakaran, perusakan, serta bentrokan antarmasyarakat.
Sementara itu, Bawaslu mendapat laporan adanya persoalan seperti kekurangan surat suara, surat suara tertukar, TPS yang tidak ramah difabel, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, serta penggunaan KTP elektronik yang tidak sesuai domisili.
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, sejauh ini ada potensi akan dilakukan pemungutan suara ulang di 38 TPS. Selain itu, pemilu susulan berpotensi dilakukan di 1.395 TPS di Papua. Adapun jumlah TPS di Pemilu 2019 mencapai 810.000.