Kubur Sebutan Cebong dan Kampret

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS 051 di Jalan Deli, Lorong 27, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (17/4/2019). Pada kesempatan itu, Amin ditemani istri, Wury Estu Handayani.

JAKARTA, KOMPAS — Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, meminta sebutan ”cebong” dan ”kampret” diakhiri seiring dengan usainya pemungutan suara Pemilu 2019. Sebutan itu harus dikubur karena pemilu berjalan aman, damai, dan lancar tanpa ada gesekan antar-pendukung.

”Cebong” dan ”kampret” merupakan sebutan untuk membedakan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pemilu 2019. Pembedaan itu menimbulkan gesekan-gesekan karena kedua pendukung saling berperang argumen dalam kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial.

”Jangan lagi, bunyi lagi (cebong dan kampret). Selesai sampai kemarin (pencoblosan). Kita kubur cebong dan kampret. Kubur saja,” ucapnya di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Amin bersyukur pencoblosan serta penghitungan suara berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Hal itu menandakan kepedulian masyarakat pada politik dan bentuk tanggung jawab dalam menentukan pemimpin bangsa.

Ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kepercayaan, dan dukungan masyarakat tersebut.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Cawapres Ma’aruf Amin di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2019).

Konsolidasi kebangsaan

Selain itu, keterbelahan yang terjadi akibat pemilu juga harus segera diakhiri. Segenap elemen masyarakat harus menyatu dalam membangun bangsa.

Keterbelahan tidak boleh berlanjut karena hubungan antarkelompok, pembangunan, dan stabilitas negara akan terganggu. Caranya mengakhiri keterbelahan adalah dengan konsolidasi kebangsaan, dialog-dialog, dan pertemuan untuk saling mengerti.

”Tidak boleh ada permusuhan di antara kita sebangsa dan setanah air,” kata Amin.

Ketua Majelis Ulama Indonesia ini juga meminta semua pihak agar menahan diri serta memercayakan segala proses yang sedang berlangsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

”Masyarakat jangan berlebihan dalam menyambut hasil hitung cepat. Hormati aturan dan jangan mendelegitimasi KPU,” ucap Amin.