Rekonsiliasi Nasional untuk Persatuan Bangsa

PP Muhammadiyah mengimbau seluruh elite politik dan masyarakat melakukan rekonsiliasi nasional setelah gelaran Pemilu 2019. Ketegangan akibat perbedaan pandangan politik perlu segera disudahi. Semua pihak harus bergerak bersama secara konstruktif dengan mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa Indonesia.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga menunjukkan tinta tanda telah menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara ulang di TPS 8, Desa Pangongsean, Kacamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Sabtu (27/10/2018). Terkait permasalahan DPT, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada DPT yang diperbaiki.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau seluruh elite politik dan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah gelaran Pemilu 2019. Ketegangan akibat perbedaan pandangan politik perlu segera disudahi. Semua pihak harus bergerak bersama secara konstruktif dengan mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa Indonesia.

”Pilihan politik lima tahunan ini adalah proses demokratis. Jangan sampai mengganggu kerukunan kita sebagai bangsa yang majemuk,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (17/4/2019).

Ia mengungkapkan, setelah pesta demokrasi usai, saat ini merupakan waktu bagi semua elite politik dan seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan rasa kembali sebagai satu bangsa. Pemikiran konstruktif lebih diperlukan guna membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (ketiga dari kanan) berbicara dalam jumpa pers tentang pemilu damai, di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

”Rekonsiliasi nasional yang kami tawarkan adalah bagaimana seluruh komponen bangsa mengagendakan caranya memobilisasi potensi bangsa. Recovery hal-hal yang tercecer karena proses politik. Selanjutnya, kita mendialogkan persoalan bangsa secara strategis,” ucap Haedar.

Ia berpesan agar semua pihak bisa menahan diri hingga hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum selesai dilakukan. Jangan ada yang saling mengklaim sudah memenangi kontestasi politik, sedangkan penyelenggara belum selesai menghitung hasil pemungutan suara.

Selain itu, Haedar menyampaikan, semua pihak harus mampu menerima hasil penghitungan akhir nanti dengan lapang dada. Hasil dari penghitungan cepat hendaknya hanya dijadikan referensi, tetapi tidak dijadikan patokan utama menentukan hasil penghitungan akhir.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

”Yang memperoleh mandat (sebagai pemimpin) harus diberi masukan oleh semua elemen bangsa. Tidak cukup hanya membangun dengan visi dan misi mereka saja,” ujar Haedar.

Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu juga diminta untuk bekerja dengan jujur, adil, dan transparan. Hal itu mendorong terciptanya hasil yang obyektif pada pemilu sehingga menghapuskan keraguan masyarakat atas adanya kecurangan yang terjadi.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan hasil penghitungan suara itu benar-benar obyektif. Masyarakat punya hak untuk ikut mengawal proses pemilu dari awal sampai akhir.

Di sisi lain, KPU perlu bekerja dengan sangat hati-hati agar bisa memenuhi keinginan masyarakat dalam memperoleh hasil pemilu tanpa kecurangan.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas

”Intinya, perlu ada checks and balances. Jadi, pengembangan informasi berbasis data valid itu menjadi kriteria untuk melakukan kontrol sosial terhadap kinerja KPU dan segala komponen terkait,” kata Busyro.

Haedar menyebutkan, jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan akhir, diharapkan agar tidak melakukan pengerahan massa. Mereka diminta menggunakan mekanisme hukum yang sudah tersedia untuk mengajukan gugatannya. Ia meyakini, elite politik cukup dewasa dalam berdemokrasi sehingga tidak akan menempuh cara di luar konstitusi.

”Kami percaya, semua akan menggunakan jalur hukum atau yang akan diberikan oleh perundangan. Kenapa? Bangsa ini cukup dewasa. Sudah 12 kali pemilu sehingga berbagai riak pernyataan yang bersifat politik itu bagian dari dinamika. Kami berharap semua komponen bangsa mengawal proses pemilu secara konstitutif,” tutur Haedar.