Mari Kembali Bersatu

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Warga menunjukkan jari mereka yang telah dicelup ke tinta sebagai bukti telah memberikan suara pada Pemilihan Umum 2019 di di Tempat Pemungutan Suara 018 RT 014 RW 01 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/4/2019).

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, dalam bukunya, Identity and Violence: The Illusion of Destiny, memberikan narasi yang bagus tentang kekerasan yang dipantik oleh perbedaan identitas.

Menurut Amartya Sen, di satu sisi identitas berperan memberikan kekuatan dan kehangatan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi di sisi lain ia bisa juga sebagai pedang pemecah yang menghancurkan. Berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri, Sen menjadi saksi kerusuhan antara penganut Hindu dan Muslim pada 1940-an.

Konflik yang dipicu perbedaan identitas ini terjadi cukup cepat. Mereka yang sebelumnya hidup rukun tiba-tiba berhadap-hadapan untuk saling memusnahkan satu dengan yang lain seolah-olah tak saling mengenal sebelumnya. Saat ini, bahaya politik identitas yang diingatkan oleh Sen patut menjadi perhatian kita.

Bangsa kita tidak hanya berbeda dalam identitas agama, tetapi juga suku, ras, bahasa, dan budaya. Sejak awal, jika kita membaca karya-karya klasik, seperti Pararaton, Sutasoma, dan Nagarakertagama, nenek moyang kita sudah berusaha merajut perbedaan identitas tersebut lewat benang persatuan.

Kenyataan ini memperlihatkan, perbedaan telah disadari keberadaannya sejak mula dan sering kali menjadi sumber perpecahan serta konflik sehingga perlu dicarikan jalan untuk menyatukannya. Salah satu pemicu konflik dan perpecahan adalah politik untuk merebutkan ruang-ruang kekuasaan.

Problem pemilu era ”post-truth”

Politik memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Alam demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpolitik. Siapa pun mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi politik seluas-luasnya. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan suara politik rakyat. Kita pun sudah berulang kali menghadapi gegap gempita pemilu dan bisa menyelesaikan setiap prosesnya dengan baik.

Namun, Pemilu 2019 patut mendapatkan catatan tebal karena berlangsung pada era post-truth. Dalam era ini, politik bukan lagi memperdebatkan substansi masalah, melainkan lebih berpegang pada emosi yang melepaskan diri dari kebenaran. Di sinilah kenapa hoaks lebih laku dibandingkan dengan penjelasan yang argumentatif dan ilmiah karena kebenaran dalam politik post-truth tidak penting lagi.

Apa yang penting bagi politikus adalah mengaduk emosi massa dengan berbagai cara, salah satunya melalui berita-berita hoaks yang sengaja diproduksi secara sistematis dan masif. Semburan-semburan berita bohong yang memenuhi ruang hidup kita inilah yang menenggelamkan kebenaran.

Apabila kita berpatokan pada teori Jean Baudrillard tentang simulacra, hoaks yang banyak bertebaran dalam Pemilu 2019 dibuat dengan tidak memedulikan lagi fakta, benar-salah, dan nalar. Lewat berbagai cara, kebenaran bisa menjadi salah dan berlaku sebaliknya. Inilah yang menyebabkan ketegangan dan titik didih dalam masyarakat menjadi tinggi.

DIDIE SW

Opini: Mari Kembali Bersatu—Yenny Zannuba Wahid

Akibat selanjutnya adalah terjadi pembelahan yang tajam. Kelompok yang berbeda pilihan politik dianggap sebagai liyan yang harus diberangus walau itu keluarga dan tetangga kita sendiri. Seperti yang kita lihat, dampaknya sudah merembet pada persoalan sehari-hari yang sebetulnya tidak berkaitan dengan politik.

Dari berita kita mendapatkan kabar sebuah keluarga harus memindahkan kuburan keluarganya karena berbeda politik dengan pemilik lahan pekuburan. Pun perkelahian yang mengakibatkan korban jiwa gara-gara perdebatan tentang jagoan yang didukungnya. Belum lagi saling ejek dan risak di media sosial.

Fakta-fakta ini memperlihatkan politik post-truth, dengan alat utamanya hoaks, terbukti telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Selama proses pemilihan umum, kita kehilangan kegembiraan, humor, kehangatan, dan kebahagiaan karena terus-menerus dipancing untuk bersitegang. Pemilihan umum bukan lagi sebagai pesta, melainkan telah berubah sebagai ajang peperangan.

Kita melupakan diri kita sebagai satu bangsa. Kita dikoyak-koyak oleh politik identitas yang terus-menerus dieksploitasi secara habis-habisan demi kepentingan politik sesaat.

Politik sebenarnya tidak kotor, tetapi politikuslah yang mengotorinya. Saya teringat ucapan John F Kennedy, ”Apabila politik kotor, maka puisi yang akan membersihkannya.” Puisi dihasilkan oleh hati yang jernih untuk menyuarakan nurani terdalam. Semestinya politik juga seperti itu. Akan tetapi, hari-hari ini yang terjadi sebaliknya: politik dilahirkan oleh hati yang kotor.

Satu zat dan satu urat

Ada satu petikan puisi Chairil Anwar yang bisa kita renungkan: ”Kau dan aku satu zat, satu urat/Di zatmu, di zatku, kapal kapal kita berlayar/Di uratmu, di uratku, kapal kapal kita bertolak & berlabuh.” Puisi berjudul ”Perdjanjian Dengan Bung Karno” tersebut menyuratkan bahwa bangsa Indonesia merupakan ”satu zat” dan ”satu urat” yang hidup dalam kapal yang sama. Inilah mengapa kita perlu kembali menyatukan diri. Apabila dibiarkan terpisah, kehancuran yang akan terjadi.

Kini, Pemilu 2019 telah usai. Baik yang menang maupun yang kalah tetap ”satu zat” dan ”satu urat” yang bernaung dalam kapal Indonesia Raya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika persahabatan dan persaudaraan yang sempat terkoyak sewaktu pemilu kita rajut kembali dengan tenun kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan. Kita hanya berbeda dalam pilihan politik dan sekarang sudah usai. Kita tidak berbeda dalam mencintai bangsa ini.

Setelah pemilu berakhir, yang liyan tidak semestinya dijadikan ancaman lagi. Kita mesti mempunyai keberanian untuk memeluk siapa saja yang selama ini kita anggap sebagai liyan. Agar ini terwujud, meminjam metafora James Baldwin, perbedaan serupa dengan ”kain yang menutupi ketelanjangan seseorang”, maka ”sebaiknya kain itu longgar”.

Artinya, dengan kelonggaran tersebut ada ruang dan kebesaran jiwa untuk menerima bahwa orang lain yang berbeda dengan kita bukan sebagai ancaman. Sikap inklusif inilah yang bisa kita pakai sebagai fondasi untuk kembali bersatu.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, jika kita ingin dewasa dalam berdemokrasi, politik identitas harus kita tinggalkan, digantikan dengan politik kebangsaan. Landasan politik kebangsaan adalah kemanusiaan. Apabila kemanusiaan menjadi pegangan, ujung yang hendak diraih adalah persamaan dan persaudaraan.

Selama ini kita masih terjebak pada politik antagonisme yang menyebabkan satu sama lain berhadap-hadapan dan terkotak-kotak untuk mencari menang- kalah sehingga tujuan politik untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama menjadi terabaikan.

Dari sinilah muncul anggapan bahwa politik adalah permusuhan. Belum terlambat untuk mengubah perspektif dan haluan politik kita. Kita bisa memulainya hari ini dengan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Kalau ada sayatan-sayatan akibat pemilu, marilah kita sembuhkan dengan kasih sayang. Kata-kata keras dan tajam, saling sindir dan menyerang, kita gantikan dengan kata-kata yang menyejukkan. Kita kembali mencari titik temu, bukan titik pisah.

Petuah orang tua kita tentang falsafah sebatang lidi masih relevan hingga saat ini. Lidi akan kuat jika bersatu, bukan lidi yang sendirian. Marilah kita kembali bersatu.

Yenny Zannuba Wahid Direktur Wahid Foundation