Paskah di Tahun Politik

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam KH Said Aqil Siroj bersama sejumlah perwakilan ormas Islam menyampaikan seruan bersama di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019). LPOI menyerukan agar umat Islam menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta segera melakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019. Selain itu semua pihak diminta bersabar menunggu hasil rekapitulasi KPU dan mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa, zikir, dan salawat, untuk keselamatan bangsa Indonesia.

Perayaan Paskah tahun 2019 berlangsung bersamaan dengan tahun politik, ketika bangsa ini sedang memilih presiden dan wakil rakyat. Kita bersyukur bangsa ini mampu melaksanakan pemungutan suara yang rumit.

Selama enam jam sejak pukul 07.00 hingga pukul 13.00, Rabu, 17 April 2019, rakyat telah berdaulat. Petugas pemungutan suara bahkan harus bekerja lebih keras. Kedewasaan rakyat harus diapresiasi dan jangan sampai dicederai.

Demokrasi Indonesia kian matang. Terima kasih kepada Polri dan TNI yang telah mengamankan pesta demokrasi. Bahwa ada kekurangan, hal itu haruslah diperbaiki.

Tugas rakyat selesai. Melalui hitung cepat, lembaga survei terverifikasi merilis hasilnya. Kita bersyukur mendapat informasi prediktif tentang pemilu meskipun hitung cepat bukanlah hasil resmi. Otoritas untuk mengumumkan hasil pemilu berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Semua pihak harus menunggu rekapitulasi manual yang dilaksanakan KPU sampai 22 Mei 2019. Tidak perlu ada klaim kemenangan. Tidak perlu deklarasi kemenangan. Sudahi itu. Sabarlah menunggu, seperti rakyat telah menunggu pada masa kampanye.

Selama tujuh bulan bangsa ini terbelah. Rakyat lelah. Sambil menunggu KPU merekapitulasi suara berjenjang, pengawasan harus dilakukan. Selain tugas itu, saatnya kita kembali merajut tenun kebangsaan yang dikoyak selama pemilu. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab elite.

Perayaan Paskah 2019 menemukan momentumnya. Perayaan Tri Hari Suci (Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci) mengingatkan tentang kematian Yesus dan kebangkitannya.

Peringatan Paskah harus diberi pemaknaan baru soal nasib ibu pertiwi yang dirusak perilaku elite. Keterbelahan sosial yang terjadi selama pemilu saatnya dicairkan, saatnya dirajut kembali, dan saatnya kita semua bangkit kembali sebagai bangsa, bukan malah diprovokasi untuk dipecah.

Kita apresiasi pernyataan politisi muda, seperti Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono, yang memerintahkan kader Partai Demokrat menahan diri dan menjauhkan diri dari hal tidak patut dan menunggu hasil KPU.

Sejumlah politisi muda lintas partai bersikap sama. Jika ada kecurangan, selesaikan melalui mekanisme hukum. Itulah posisi politik yang benar. Politisi muda dan partai perlu menabung untuk masa depan politik mereka.

Kita garis bawahi pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Ia mengharapkan elite politik menunjukkan jiwa besar dan kenegarawanan dalam menyikapi hasil pemilu. ”Hindari pernyataan spekulatif dan memberikan peluang munculnya saling curiga.”

Perayaan Paskah diawali masa puasa dan pantang selama 40 hari. Pesan itu masih relevan sekarang ini. Kita dituntut bijak dalam berkata-kata dan menahan diri. Pantang mengeluarkan pernyataan yang berpotensi membelah bangsa.

Yang dibutuhkan bangsa ini adalah kehadiran negarawan yang mencintai bangsanya, yang setia pada jalur demokrasi dan ideologi Pancasila. Demokrasi harus diyakini sebagai satu-satunya aturan main menuju kursi kekuasaan, bukan cara yang lain!