Komisi C DPRD Desak Kepastian LRT Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera merancang masa depan pemanfataan kereta ringan (LRT) agar tidak menjadi beban anggaran daerah. Dengan panjang hanya sekitar 5,8 kilometer, subsidi LRT Jakarta dinilai akan menjadi beban keuangan daerah tanpa ada rencana selanjutnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Proyek tol layang dalam kota rute Kelapa Gading-Pulo Gebang yang bersinggungan dengan jalur kereta ringan (LRT) rute Kelapa Gading-Velodrome di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (21/3/2019). DKI Jakarta memiliki dua moda transportasi baru, yakni moda raya terpadu (MRT) rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dan kereta ringan (LRT) rute Kelapa Gading-Velodrome. Kedua moda itu melengkapi sejumlah angkutan umum yang ada, seperti bus Transjakarta dan KRL Commuterline. Beragamnya moda transportasi dan operatornya membutuhkan integrasi yang baik agar memudahkan pengguna angkutan umum dalam mobilitasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengatakan, dengan rute Kelapa Gading-Velodrome yang sangat pendek itu, pengoperasian LRT memang serba salah. Minat masyarakat dinilai akan rendah karena pendeknya rute, sementara untuk dapat memenuhi biaya operasionalisasi yang sudah didukung subsidi itu membutuhkan sekitar 40.000 penumpang per hari.

Karena itu, kata James, perlu segera dibahas masa depannya agar tidak lebih lama lagi tak beroperasi. ”Kalau tidak dioperasikan sudah memakan biaya pembangunan tinggi dan tambah memakan biaya pemeliharaan dan operasionalnya, jika dioperasikan juga subsidi akan sangat tinggi. Subsidi sangat tinggi dengan hasil tak setara ini bisa jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Menurut James, beberapa alternatif yang pernah diusulkan Komisi C DPRD DKI Jakarta di antaranya menyerahkan operasionalisasinya kepada pihak swasta atau segera membahas kelanjutan rute LRT untuk dijadikan satu jaringan dengan moda transportasi massal lain, seperti Transjakarta dan MRT.

Sempat direncanakan beroperasi sebelum Asian Games 2018, pengoperasian LRT Jakarta kemudian diundur lagi menjadi Februari 2019. Hingga April ini, LRT belum beroperasi.

DHANANG DAVID ARITONANG

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem James Arifin.

Menurut James, Komisi C DPRD DKI Jakarta sudah memberikan persetujuan terhadap usulan subsidi LRT. Subsidi tarif untuk LRT ini diusulkan senilai Rp 327 miliar atau Rp 35.655 per penumpang.

Hingga berita disusun, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati belum bersedia memberikan penjelasan mengenai LRT.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengusulkan proyek pembangunan pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 kilometer dengan biaya Rp 60 triliun. Usulan ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan DKI Jakarta yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.