Menteri urusan pesantren dinilai penting oleh Nahdlatul Ulama demi pembangunan manusia Indonesia saat ini dan yang akan datang.
Oleh
satrio pangarso wisanggeni
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Nahdlatul Ulama berharap kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk menciptakan kementerian pesantren. NU menilai, perhatian pemerintah terhadap lembaga pesantren belum mencukupi, padahal jumlah pesantren dan santri sangat besar.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, NU memandang diperlukan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang maju, bermartabat, dan mulia. Salah satu langkah tersebut adalah memberikan perhatian yang cukup kepada pesantren.
”Pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Salah satu usulan hasil Musyawarah Nasional NU di Lombok pada 2017 adalah pembentukan Menteri Urusan Pesantren,” kata Said pada Senin (22/4/2019) di Jakarta.
Baca juga : Belajar Demokrasi dari Tebuireng
Amanat itu adalah poin pertama dari lima amanat NU kepada pasangan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin yang dibacakan dalam acara bertajuk ”Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”.
Secara terpisah, anggota Komisi VIII DPR yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, aspirasi PBNU patut menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintahan ke depan.
Ia menilai, perlu kajian mendalam termasuk mempertimbangkan aspek hukum mengenai keberadaan pesantren. ”Kami di Komisi VIII DPR sedang mulai kita bahas UU Pesantren dan Lembaga Pendidikan keagamaan,” kata Ace.
Aspirasi PBNU patut menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintahan mendatang.
Ace menegaskan, dalam visi misi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, pesantren akan mendapatkan perhatian serius. ”Pengembangan pendidikan karakter melalui pesantren dalam rangka pengembangan Islam wasathiyah, enterpreneurship di pesantren, dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pesantren sudah sangat jelas menjadi perhatian serius kami,” kata Ace.
Meski demikian, tambah Ace, saat ini TKN Jokowi-Amin masih berfokus menunggu menyelesaikan perhitungan resmi rekapitulasi suara terlebih dahulu berdasarkan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum.
Pembangunan manusia
Selain gagasan pembentukan kementerian urusan pesantren, dalam poin kedua, NU juga berharap pemerintahan selanjutnya untuk menata kembali kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan di sekolah. Said mengatakan, pendidikan agama harus sejalan dengan Islam yang moderat.
Poin ketiga, NU berharap pemerintahan selanjutnya tidak semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan. Program redistribusi aset dalam Reforma Agraria telah direkomendasikan Munas NU tahun 2017. Said menilai, program ini perlu dimaksimalkan.
”Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif,” kata Said.
Said juga mengatakan, NU mendorong percepatan implementasi ekonomi Islam, terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar.
Terakhir, NU juga beramanat kepada pemerintahan selanjutnya untuk membangun iklim politik yang berasaskan nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas.
”Adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan segala bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi ke arah itu,” kata Said.