Rajut Kembali Tali Persatuan dengan Sikap Rasional

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Bermacam poster berisi ajakan mewujudkan Pemilu damai karya mahasiswa Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dipajang di Pedukuhan Nayu, Kadipiro, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2019). Poster tersebut merupakan tugas mata kuliah Ilustrasi Terapan di program studi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat perlu merajut kembali persatuan yang sempat terkoyak akibat perbedaan pilihan dalam Pemilihan Presiden 2019. Masyarakat Indonesia diminta bersikap rasional memaknai perbedaan pilihan dalam sistem demokrasi yang beradab.

Penasihat Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan Erry Riyana Hardjapamekas, Selasa (23/4/2019), di Jakarta, mengatakan, politisasi agama dalam bentuk berita palsu, provokasi, ejekan, atau sebutan bernada merendahkan kepada para pendukung kedua kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) membuat masyarakat terbelah.

Ia juga mengimbau para elite partai koalisi pendukung dan tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta masyarakat pendukung kedua paslon, agar menjaga persatuan dan kesatuan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tampak Erry Riyana Hardjapamekas (tengah) saat sejumlah tokoh dan akademisi memberikan dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascateror molotov yang ditujukan di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief pada 10 Januari 2019.

Menurut Erry, masyarakat harus menghindari dan menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah tersebut. Jangan sampai mereka menjadi bagian dari penyebaran informasi yang tidak benar.

”Hindari dan laporkan penyebarluasan informasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi provokasi, ejekan, atau sebutan yang merendahkan sesama, yang dapat memecah-belah kita,” kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003–2007 tersebut.

Hindari dan laporkan penyebarluasan informasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi provokasi, ejekan, atau sebutan yang merendahkan sesama, yang dapat memecah-belah kita.

Penggunaan hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam mewarnai proses kampanye Pemilihan Umum 2019. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang masa kampanye Agustus 2018-Februari 2019, terdapat 181 konten hoaks yang tersebar di media sosial.

Erry mengatakan, masih banyak agenda besar pembangunan bangsa yang perlu dikawal, mulai dari pemberantasan korupsi hingga reformasi lanjutan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

Sepanjang masa kampanye Agustus 2018-Februari 2019, terdapat 181 konten hoaks yang tersebar di media sosial.

Mengawal suara

Erry mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung, mengawal, dan mengawasi kerja besar KPU yang saat ini memasuki tahapan penghitungan suara. Dibutuhkan waktu 35 hari bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghitung suara dari 809.500 TPS di seluruh Indonesia.

Jika ditemukan dugaan kecurangan atau manipulasi, tim salah satu pasangan calon atau massa pendukung pasangan calon diharapkan tidak bertindak sendiri. Pengaduan terhadap kecurangan dapat dilakukan melalui mekanisme yang ada untuk penyelesaian pemilu.

”Selesaikan secara hukum bila ada manipulasi data dan korupsi politik dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan pihak mana pun. Laporkan setiap dugaan penyimpangan kepada Bawaslu, DKPP, dan aparat penegak hukum,” kata Erry.

Baca juga: Waspadai Ancaman Siber Setelah Pemungutan Suara

TIM MEDIA PRABOWO-SANDI

Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, menerima komunitas sukarelawan pendukung Prabowo-Sandiaga di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Secara terpisah, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ferry Mursyidan Baldan, mengapresiasi langkah masyarakat yang secara mandiri mengumpulkan formulir C1. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari upaya rakyat menjaga Pemilu 2019 belangsung jujur dan adil.

Ferry juga berterima kasih kepada masyarakat karena semangat mereka menjaga Pemilu 2019, sebuah pemilu terumit di dunia. BPN membuka diri atas masukan-masukan dari masyarakat.

”Pengumpulan formulir C1 adalah bentuk partisipasi yang luar biasa. Semuanya ingin memastikan supaya suaranya tidak dibawa lari ataupun dimanipulasi,” kata Ferry saat menerima komunitas relawan pendukung Prabowo-Sandiaga di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta.

Baca juga: Setelah Pencoblosan Selesai …

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Calon wakil presiden Ma\'ruf Amin berbicara di acara bertajuk “Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama” di Jakarta, Senin (22/4/2019) sore.

Sementara itu, calon wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri acara PBNU kemarin berpesan agar masyarakat dapat kembali merawat persatuan.

Maruf juga mengimbau masyarakat agar mengawal proses penghitungan suara ataupun proses pemilu lainnya. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Mengawal proses pemilu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara agar Indonesia tetap utuh, aman, dan sejahtera,” ujarnya.