Pembangunan Rendah Karbon di Papua Didukung

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam program pembangunan berbasis rendah karbon. Tujuannya mengurangi emisi gas karbon dioksida akibat deforestasi dan degradasi hutan.

KOMPAS/FABIO COSTA

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan rendah karbon oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (24/4/2019).

JAYAPURA, KOMPAS — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam kegiatan pembangunan berbasis rendah karbon. Tujuannya mengurangi emisi gas karbon dioksida akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Hal itu disampaikan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (24/4/2019).

Dalam kegiatan itu, Arifin bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemprov Papua untuk pembangunan berbasis rendah karbon.

Arifin mengatakan, Bappenas akan terlibat dalam pembangunan di Papua dengan mengutamakan konsep rendah karbon dengan empat hal. Hal pertama mengurangi deforestasi hutan dan meningkatkan kegiatan reforestasi. Tujuannya mengurangi emisi gas karbon dioksida; kedua memprioritaskan penggunaan energi terbarukan; ketiga pengelolaan sampah yang sesuai prosedur; dan terakhir, keempat, meningkatkan produksi pertanian.

”Dengan meningkatkan produksi pertanian, upaya pembukaan lahan di Papua semakin berkurang,” ucap Arifin.

Dengan meningkatkan produksi pertanian, upaya pembukaan lahan di Papua semakin berkurang.

Ia menuturkan, Bappenas akan menerjunkan tim untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Papua agar dapat rendah karbon. ”Kami juga menyiapkan data terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon dan anggaran agar program berjalan optimal,” tutur Arifin.

KOMPAS/FABIO COSTA

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengapresiasi adanya nota kesepahaman antara Bappenas dan Pemprov Papua terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon.

”Program ini sangat berdampak positif agar kawasan hutan di Papua tetap terjaga. Kepala daerah di setiap kabupaten dan kota di Papua harus berkomitmen dan tegas dalam melaksanakan nota kesepahaman ini,” kata Klemen tegas.

Musrenbang inspiratif

Pemerintah Provinsi Papua untuk pertama kali melaksanakan sebuah pendekatan inovatif yang dinamakan Musrenbang Inspiratif di Jayapura pada Rabu.

Adapun tujuan Musrenbang Inspiratif untuk menyediakan data bagi proses Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah formal melalui pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan tentang praktik baik yang tepat guna untuk pembangunan Papua.

Klemen mengatakan, Musrenbang Inspiratif akan mempertemukan pemprov dan kabupaten dengan para aktor pembangunan untuk saling bertukar pengetahuan tentang praktik-praktik baik pembangunan daerah.

Pendekatan inovatif ini memungkinkan Pemprov Papua dan kabupaten serta pemangku kepentingan pembangunan melakukan sinkronisasi secara efisien dan efektif.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan penghargaan Papua Bangkit kepada kabupaten-kabupaten yang berhasil mengurangi Angka Kemiskinan Terbaik, yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Deiyai, dan Yahukimo; kabupaten dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik, yaitu Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, dan Lanny Jaya; serta kabupaten dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terbaik, yaitu Kabupaten Yahukimo, Waropen, dan Puncak Jaya.