Bakal Diisi Wajah Lama, Kinerja Buruk DPR Mungkin Sulit Berubah

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan kursi yang tidak terisi mewarnai jalannya Sidang Paripurna ke-14 masa sidang IV di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Kinerja DPR periode yang akan datang, hasil Pileg 2019, diprediksi tidak akan berbeda jauh dari sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS - Kinerja buruk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode lalu mungkin sulit berubah di periode 2019-2024. Prediksi ini muncul lantaran lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 masih akan diisi kembali oleh wajah-wajah lama dan tidak ada pula partai baru yang lolos ke Senayan.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, sembilan partai politik (parpol) diprediksi akan masuk Senayan. Kesembilan parpol itu adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PPP. Mayoritas anggota DPR, yakni 529 orang (dari total 560), mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2019.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kamis (25/4/2019), menilai kinerja DPR dalam legislasi belumlah membaik. Hal ini terjadi karena pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) yang tidak tuntas.

Baca juga: Produk DPR Buruk dari Kuantitas hingga Kualitas

Baca juga: Kinerja Legislasi Masih Jauh dari Target

Peneliti Formappi Djadiono merunut, mulai dari 2014 sampai 2019 (lima tahun) hanya 25 RUU Program Legislasi Nasional prioritas yang disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah atau lima UU per tahun. Masih ada 56 RUU yang mangkrak, belum dituntaskan, sampai sekarang meski sudah lima tahun berlalu.

"Sudah lima tahun berjalan. Namun RUU tentang KUHP, pertanahan, dan wawasan Nusantara tidak disentuh. Semua RUU itu masih mangkrak dan belum diapa-apakan," ucap Djadiono di Jakarta, Kamis ini.

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memaparkan hasil kajian mereka atas kinerja DPR sepanjang Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut Djadiono, DPR pun sudah berulang kali memperpanjang pembahasan 17 RUU, yakni mencapai lima kali sepanjang 2018.  Padahal, Pasal 143 Tata Tertib DPR mengatur bahwa perpanjangan pembahasan RUU dapat dilakukan maksimal hanya tiga kali dan itu pun harus disertai dengan alasan yang kuat.

"Jika DPR diisi lagi oleh mayoritas anggota periode lalu maka kinerjanya tidak akan mengalami perubahan signifikan," katanya. Formappi mendorong DPR untuk memberikan alasan yang jelas terkait perpanjangan pembahasan RUU.

Baca juga: Langkah Absurd Wakil Rakyat

Baca juga: DPR Memunculkan Era Kegelapan Demokrasi

Sementara pendiri Formappi Sebastian Salang mengharapkan, ada anggota-anggota parlemen dari partai-partai baru yang dapat membawa perubahan. "Terus terang saja, saya berharap betul ada partai baru yang masuk Senayan. DPR butuh darah segar yang bisa menantang partai lama untuk melakukan perubahan," ucap Sebastian.