Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Kawal Pemilu menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU Lampung, Jumat (26/4/2019). Mereka mengkritik banyaknya kesalahan data yang dimasukkan ke sistem perhitungan secara daring.
Oleh
VINA OKTAVIA
·2 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Kawal Pemilu menggelar demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Lampung, Jumat (26/4/2019). Mereka mengkritik banyaknya kesalahan data yang dimasukkan ke sistem perhitungan secara daring. Mahasiswa juga mendesak KPU Lampung memberikan perhatian kepada petugas KPPS yang gugur dalam bertugas.
Aksi ini digelar di depan Kantor KPU Lampung sekitar pukul 13.00 hingga pukul 16.00. Mahasiswa membentangkan spanduk berisi kritik terhadap KPU Lampung. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu setelah pemilu usai. Selain berorasi, mahasiswa shalat berjemaah di depan Kantor KPU Lampung.
Ketua Aliansi Mahasiswa Lampung Kawal Pemilu M Daniel menuturkan, mahasiswa mendesak KPU Lampung untuk memastikan agar tidak ada kesalahan dalam proses memasukkan data C1 ke sistem perhitungan daring. Dia menilai, banyaknya kesalahan dalam proses memasukkan data C1 melukai demokrasi.
Selain itu, pihaknya juga meminta KPU Lampung memastikan agar tidak ada konflik horizontal di masyarakat selama proses rekapitulasi suara berlangsung. Seluruh elemen masyarakat yang berbeda pilihan politik diminta bersatu karena pemilu telah usai.
”KPU juga harus memastikan agar bantuan pada seluruh anggota KPPS yang gugur saat pemilu tersalurkan,” kata Daniel.
Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono saat menemui pendemo memastikan bahwa KPU Lampung netral dan adil mengawal pemilu. Menurut dia, masyarakat juga dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses penghitungan suara melalui sistem daring. Alasannya, sistem tersebut telah dibuat transparan sehingga siapa pun bisa ikut mengawasi kerja KPU.
Sampai saat ini, lanjutnya, proses rekapitulasi suara di Lampung telah berjalan sekitar 81 persen. Petugas masih melakukan rapat pleno di tingkat kecamatan. Dalam beberapa hari ke depan, pleno akan dilakukan di tingkat kabupaten, lalu provinsi.
Ia menambahkan, KPU Lampung juga terus mengawal sumbangan yang akan diserahkan kepada keluarga anggota KPPS yang gugur dan sakit. Hingga saat ini, ada 10 petugas yang meninggal setelah melaksanakan tugas sebagai panitia pemilu. Selain itu, terdapat 116 orang yang sakit atau kecelakaan selama bertugas.
”KPU pusat telah mengajukan dana santunan Rp 30 juta-Rp 36 juta untuk petugas KPPS yang sakit atau meninggal. Usulan tersebut telah disetujui pemerintah,” kata Nanang.
Dia berjanji, pihaknya akan terus mengawal penyaluran dana bantuan tersebut. Di provinsi lain, pemerintah daerah juga turut membantu memberikan santunan kepada petugas KPPS yang sakit atau meninggal. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima informasi adanya pemda di Lampung yang bersedia memberikan santunan.